Karhutla Berulang, Beban Ekonomi Menumpuk pada Warga

Peringatan DEN tentang kesehatan dan pangan bertemu tuntutan Muhammadiyah atas tanggung jawab usaha. Kerugian karhutla memperlihatkan pentingnya pencegahan yang terukur.

BIAYA kebakaran hutan dan lahan tidak berhenti pada pengerahan helikopter, pemadaman, atau pembagian masker. Bebannya menjalar ke kesehatan, kegiatan belajar, sumber penghidupan, dan anggaran pemerintah. Ketika kebakaran berulang, masyarakat kembali menghadapi kerugian yang belum tentu selesai setelah asap menghilang.

Dua pernyataan pada Selasa, 20 Oktober 2026, memperlihatkan hubungan antara perlindungan ekonomi dan pembenahan tata kelola tersebut. Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Marie Elka Pangestu mendorong kesiapan pelayanan kesehatan serta pengamanan pangan. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menuntut pencegahan sepanjang tahun, pertanggungjawaban dunia usaha, dan penegakan hukum.

Keduanya membuka ukuran yang lebih utuh untuk menilai penanganan karhutla. Seberapa jauh warga terlindungi, kerugian dikurangi, dan penyebab kebakaran dicegah agar tidak kembali menghasilkan beban yang sama.

Beban yang Melampaui Biaya Pemadaman

Sesudah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana, Marie menyampaikan perlunya pelayanan kesehatan khusus bagi masyarakat yang paling terdampak asap. Perhatian DEN mencakup enam provinsi. Tiga di Kalimantan serta Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau.

“Tapi kita juga memberi saran untuk melakukan pelayanan kesehatan di tempat-tempat yang paling terkena,” ujar Marie, sebagaimana disampaikan dalam keterangan persnya.

DEN juga meminta pemanfaatan prakiraan cuaca untuk menentukan kebutuhan pengairan dan waktu tanam, disertai kesiapan cadangan beras, distribusi, serta operasi pasar apabila diperlukan. Rekomendasi itu menempatkan perlindungan kesehatan dan ketahanan pangan dalam agenda kesiapsiagaan yang sama.

Hubungannya perlu dibaca secara cermat. Kekeringan akibat El Nino dapat mengganggu produksi pertanian, sementara karhutla menambah risiko melalui asap, kerusakan lahan, dan gangguan aktivitas ekonomi. Kenaikan harga pangan tidak bisa serta-merta seluruhnya dibebankan kepada kebakaran. Namun, kedua tekanan tersebut dapat bertemu dalam anggaran rumah tangga.

Baca juga: Asap Karhutla Mengganggu Langit, Konektivitas Ikut Tersendat

Keluarga yang menghadapi kebutuhan berobat sekaligus gangguan penghasilan memiliki ruang belanja yang semakin sempit. Karena itu, keberhasilan perlindungan warga perlu dinilai sampai pada kemampuan mereka mempertahankan kehidupan sehari-hari.

Pengalaman Indonesia menunjukkan besarnya taruhan ekonomi tersebut. Bank Dunia memperkirakan kebakaran dan kabut asap pada 2015 menimbulkan kerugian sedikitnya Rp221 triliun, setara 1,9 persen produk domestik bruto tahun itu. Perhitungan mencakup pertanian, kehutanan, perdagangan, pariwisata, transportasi, kesehatan jangka pendek, penutupan sekolah, serta penanganan darurat dan lingkungan.

Angka tersebut merupakan estimasi historis, bukan perhitungan kerugian karhutla 2026. Nilainya juga tidak berarti seluruh kerugian menjadi pengeluaran pemerintah atau ditanggung rumah tangga. Akan tetapi, cakupannya memperlihatkan bagaimana kebakaran dapat merambat jauh melewati batas lahan yang terbakar.

Bank Dunia bahkan menyatakan estimasi itu belum menangkap dampak kesehatan jangka panjang akibat paparan asap maupun seluruh kehilangan jasa ekosistem. Dengan demikian, angka kerugian yang tercatat belum menggambarkan keseluruhan konsekuensinya.

Cuaca Ekstrem Perbesar Kebutuhan akan Pertanggungjawaban

Peringatan iklim memperkuat urgensi pencegahan. Dalam keterangan 22 September 2026, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa kombinasi El Nino dan Indian Ocean Dipole memperpanjang kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia.

BMKG memprakirakan awal musim hujan mundur pada 529 zona musim, mencakup sekitar 61,08 persen luas daratan Indonesia. Lembaga tersebut meminta informasi prakiraan diterjemahkan menjadi tindakan dini sesuai kondisi masing-masing wilayah.

Prakiraan ini memberikan dasar untuk menyiapkan sumber air, melindungi kawasan rentan, dan memperkuat layanan kesehatan sebelum tekanan meningkat. Informasi iklim kehilangan sebagian manfaatnya apabila keputusan anggaran dan pengawasan baru bergerak setelah kebakaran meluas.

Dalam pernyataan resmi PP Muhammadiyah Nomor 87/PER/I.0/H/2026, Haedar menekankan bahwa kerentanan akibat cuaca harus diikuti pemeriksaan terhadap praktik pembakaran, kelalaian pengelolaan lahan, serta lemahnya pengawasan.

“Kekuasaan, jabatan, dan kekuatan modal tidak boleh menjadi pelindung sekaligus penghalang dari pertanggungjawaban hukum,” tegasnya.

Baca juga: Dry Ice untuk Karhutla, Bagaimana Mengukur Keberhasilannya?

Muhammadiyah juga meminta pelaku usaha mencegah kebakaran di wilayah tanggung jawabnya serta memulihkan kerusakan apabila terbukti bertanggung jawab.

Tuntutan itu menyentuh pembagian beban ekonomi. Pengeluaran publik untuk menyelamatkan warga tetap diperlukan. Pada saat yang sama, pembuktian penyebab dan penetapan tanggung jawab harus berjalan agar biaya kerusakan tidak terus jatuh kepada masyarakat.

Penelusurannya harus berbasis bukti. Keberadaan kebakaran dalam suatu wilayah memerlukan pemeriksaan penyebab, kewajiban pengelolaan, tindakan pencegahan, dan kemungkinan kelalaian. Pertanggungjawaban yang kuat bergantung pada proses yang transparan dan dapat diuji.

Pencegahan sebagai Investasi Perlindungan Ekonomi

Dasar ekonomi untuk pencegahan juga tersedia dalam penelitian. Studi Laura Kiely dan rekan-rekannya di Nature Communications, terbit pada 2021, memperkirakan restorasi gambut berpotensi menghindarkan kerugian senilai US$8,4 miliar sepanjang 2004–2015.

Angka tersebut merupakan hasil pemodelan atas skenario restorasi, bukan penghematan yang sudah terealisasi. Temuannya menunjukkan bahwa pemulihan gambut dapat menjadi investasi untuk mengurangi dampak kebakaran terhadap lingkungan, iklim, dan kesehatan.

Sulitnya memadamkan bara di dalam gambut memperlihatkan pentingnya pencegahan sebelum kebakaran meluas. Sustain Bites Episode 17 menjelaskan mengapa permukaan yang basah belum memastikan api di bawah tanah sudah padam.

Implikasinya, penilaian belanja pencegahan perlu memperhitungkan kerugian yang dapat dihindari. Pembasahan gambut, pengawasan lahan, kesiapan sumber air, dan dukungan pengelolaan tanpa bakar membutuhkan pembiayaan yang konsisten serta evaluasi hasil.

Untuk itu, keterbukaan data menjadi penting. Wilayah yang berulang kali terbakar, pelaksanaan kewajiban pencegahan, biaya penanganan, tindak lanjut pelanggaran, dan perkembangan pemulihan. Masyarakat membutuhkan dasar untuk menilai apakah intervensi mengurangi risiko dari tahun ke tahun.

Baca juga: Karhutla Indonesia: Peta NASA Memerah, Bagaimana Perlindungan Warga?

Peringatan Marie memberi arah perlindungan segera. Tuntutan Haedar menegaskan perlunya pembenahan tanggung jawab. Keduanya perlu bertemu dalam kebijakan yang menjaga kesehatan dan penghidupan warga sekaligus mengurangi kemungkinan kebakaran berikutnya.

Asap yang menipis dapat menandai perbaikan keadaan. Keberhasilan yang lebih mendasar terlihat ketika warga tidak lagi harus menanggung kerugian yang sama pada musim berikutnya. ***

• FOTO: Dok. BNPB – Pengendara melintasi jalan yang diselimuti kabut asap di Palembang, Sumatera Selatan. Dampak karhutla menjangkau kesehatan, mobilitas, dan aktivitas ekonomi masyarakat.