INDUSTRI yang menopang kendaraan listrik dan panel surya membawa janji masa depan lebih bersih. Namun, di wilayah tempat bahan baku diolah dan kawasan industri disiapkan, janji itu menghadapi ujian. Sumber energi pabrik, pembagian manfaat ekonomi, serta perlindungan ruang hidup masyarakat.
Dua persoalan tersebut mempertemukan Morowali di Sulawesi Tengah dan Rempang di Kepulauan Riau dalam pembacaan kritis atas kemitraan hijau Indonesia-Tiongkok. Keduanya memiliki tahap pembangunan dan karakter berbeda, tetapi mengajukan pertanyaan serupa: siapa menikmati manfaat, siapa menanggung bebannya?
Profesor Riset Pusat Riset Politik BRIN, Ganewati Wuryandari, mengangkat pertanyaan itu dalam China-Indonesia Think Tank Forum di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Berdasarkan riset lapangan timnya, kesepakatan kerja sama hijau belum otomatis menghasilkan pembangunan berkelanjutan.
“Keberhasilan kerja sama pembangunan hijau antara Indonesia dan Tiongkok itu menurut saya tidak hanya bisa didasarkan besaran investasi dan jumlah proyek energi terbarukan,” ujarnya, sebagaimana dimuat dalam publikasi BRIN.
Produk Hijau, Proses Diuji
Besarnya peran Tiongkok menjadikan mutu kemitraan ini penting. Dalam Energy Technology Perspectives 2026, International Energy Agency mencatat negara tersebut menguasai sekitar 85% kapasitas produksi rantai pasok teknologi surya dan 80% baterai litium-ion. Angka itu menunjukkan konsentrasi kapasitas manufaktur, bukan pangsa investasi di Indonesia.
Indonesia berkepentingan memperoleh modal, teknologi, dan akses pasar. Tantangannya adalah memastikan pengolahan sumber daya di dalam negeri juga meningkatkan kemampuan industri dan kesejahteraan warga.
Baca juga: Investasi Hijau Asia Tenggara Melesat, tapi Jalan Menuju 2030 Masih Terjal
Di Morowali, Ganewati menyoroti paradoks industri hijau. Produk yang menunjang transisi energi dapat dihasilkan melalui proses intensif karbon karena ketergantungan pada pembangkit batu bara.
Namun, industri nikel juga memiliki beragam produk dan pasar. Karena itu, manfaat kendaraan listrik tidak bisa dilekatkan begitu saja pada seluruh produksi kawasan tanpa menelusuri produk serta rantai pasoknya.
Janji Surya Menunggu Hasil
Pengelola Indonesia Morowali Industrial Park menyampaikan adanya langkah menuju energi terbarukan. Dalam keterangan resmi 11 Mei 2026, Deputi Direktur Operasional PT IMIP Yulius Susanto menjelaskan rencana pembangunan PLTS oleh PT Sumber Energi Surya Morowali berkapasitas 200 megawatt-peak (MWp), menggunakan lahan 224 hektare.
Menurut IMIP, listrik surya itu menjadi pasokan tambahan untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara secara bertahap, terutama bagi kebutuhan pabrik dan perkantoran perusahaan tersebut.
Rencana ini memperlihatkan arah perubahan. Namun, pengumuman kapasitas belum membuktikan pembangkit telah beroperasi atau berapa emisi yang berhasil dikurangi.
Ukuran berikutnya perlu lebih konkret. Produksi listrik tahunan, porsi energi terbarukan dalam konsumsi kawasan, dan penurunan emisi per unit produk. Tanpa data tersebut, publik sulit menilai seberapa jauh perubahan berlangsung.
Ruang Hidup dalam Transisi
Rempang membawa ujian berbeda. Ganewati menyoroti risiko pengosongan substansi pembangunan hijau ketika rencana industri terkait panel surya berhadapan dengan perlindungan kampung dan hak masyarakat.
Persoalannya melampaui penggantian bangunan. Perpindahan tempat tinggal juga dapat memengaruhi akses bekerja, hubungan sosial, serta ikatan warga dengan wilayahnya.
baca juga: Keuangan Hijau dalam Paradoks: Risiko Iklim Naik, Investasi Fosil Jalan Terus
Dari sisi pemerintah, BP Batam menyatakan pemindahan warga disertai pemenuhan hak. Dalam publikasi 13 Mei 2026, lembaga itu mencatat 242 keluarga atau 842 jiwa telah menempati hunian baru. Angka tersebut merupakan potret pada tanggal publikasi, bukan jumlah terkini.
Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait menyatakan warga memperoleh rumah layak huni dan pendampingan adaptasi. Ia juga menyampaikan harapan agar investasi menyerap tenaga kerja lokal.
Pernyataan pemerintah tersebut menjelaskan tujuan program. Namun, jumlah keluarga yang berpindah saja belum cukup untuk menilai mutu persetujuan warga, pemulihan pendapatan, atau keberlanjutan mata pencarian.
Mengukur Manfaat yang Tinggal
Ganewati menekankan konsultasi transparan, perlindungan hak atas tanah, dan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan atau FPIC. Manfaat pembangunan juga perlu hadir melalui pendapatan, pekerjaan, dan pendidikan vokasi.
Implikasi kebijakannya jelas. Evaluasi investasi hijau perlu menghubungkan kinerja lingkungan dengan kehidupan masyarakat. Laporan emisi harus dapat diperiksa; manfaat ekonomi lokal perlu diukur; pengaduan warga harus memiliki jalur penyelesaian.
Baca juga: Kolaborasi Energi Indonesia-China, Uji Serius Transisi di Luar Retorika
Kemitraan Indonesia-Tiongkok menyediakan peluang memperkuat industri transisi energi. Kredibilitasnya akan tumbuh ketika pengurangan emisi berjalan bersama perlindungan warga. Di situlah warna hijau sebuah investasi memperoleh maknanya. ***
- Foto: Kementerian PUPR/Wikimedia Commons – Kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah, dalam dokumentasi Juli 2023. Kemitraan hijau Indonesia-Tiongkok menghadapi ujian pada emisi produksi dan pembagian manfaat bagi masyarakat.
