INDONESIA memasuki babak baru perdagangan karbon internasional. Di tengah Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31), Rabu, 11 November 2026, Indonesia dan Norwegia menandatangani kesepakatan pembelian hasil penurunan emisi yang berpotensi mencapai 12 juta ton setara karbon dioksida (COâ‚‚e).
Namun, di balik peluang pembiayaan tersebut, muncul persoalan mendasar. Ketika hasil penurunan emisi Indonesia dijual kepada negara lain, siapa yang berhak mengklaimnya dalam pencapaian target iklim nasional?
Pertanyaan ini menjadi penting karena perdagangan karbon tidak otomatis berarti tambahan pengurangan emisi global. Integritasnya bergantung pada pembuktian bahwa emisi benar-benar berkurang, pengurangan tersebut tidak akan terjadi tanpa insentif tambahan, dan hasil yang diperdagangkan tidak dihitung dua kali.
Pembelian Berdasarkan Hasil
Kesepakatan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) ditandatangani PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI), yang bertindak mewakili Norwegia. Perjanjian tersebut merupakan implementasi Pasal 6.2 Perjanjian Paris, yang memungkinkan negara bekerja sama melalui transfer hasil mitigasi emisi.
Pemerintah Norwegia menyatakan dapat membeli hingga 12 juta ton COâ‚‚e selama sepuluh tahun. Pembayaran hanya dilakukan setelah penurunan emisi benar-benar terlaksana, diverifikasi, dan diserahkan.
Baca juga: Indonesia Gandeng Verra untuk Perluas Perdagangan Karbon Internasional
Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Sigrun Aasland, menilai kerja sama ini dapat mempercepat peralihan pembangkitan listrik Indonesia dari batu bara menuju energi surya.
Menurut Aasland,, setiap ton hasil mitigasi hanya boleh dihitung oleh salah satu negara, bukan keduanya.
Prinsip tersebut sekaligus menjadi ujian utama pelaksanaan perjanjian.
Satu Ton Satu Klaim
Dalam mekanisme Pasal 6.2, hasil penurunan emisi yang diotorisasi dan ditransfer secara internasional disebut Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs).
Untuk mencegah klaim ganda terhadap target iklim, negara peserta wajib menerapkan corresponding adjustment, yakni penyesuaian dalam pembukuan emisi nasional.
Sebagai ilustrasi, apabila satu juta ton COâ‚‚e hasil mitigasi Indonesia ditransfer dan digunakan Norwegia untuk memenuhi target iklimnya, Indonesia harus melakukan penyesuaian sehingga hasil yang sama tidak turut dihitung sebagai pencapaian target nasional Indonesia.
Dengan demikian, penjualan kredit karbon bukan sekadar memindahkan sertifikat. Transaksi tersebut juga membawa konsekuensi terhadap akuntansi pencapaian target iklim masing-masing negara.
Baca juga: Hutan Tropis Indonesia, Aset Hijau Baru dalam Perdagangan Karbon Global
Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Moh Jumhur Hidayat, dalam pernyataannya di COP31 menegaskan pentingnya hasil mitigasi yang terukur, terverifikasi, dan akuntabel.
Jumhur menyatakan pemerintah memperkuat sistem registri karbon serta kepatuhan terhadap ketentuan otorisasi dan akuntansi ITMO.
Meski demikian, kesiapan sistem harus dibedakan dari pelaksanaan transfer yang telah selesai.
Data UNEP Copenhagen Climate Centre per 5 November 2026 mencatat Indonesia memiliki 40 kegiatan terkait Pasal 6.2, tetapi belum mencatat ITMO yang ditransfer ataupun diterima. Angka ini merupakan posisi sebelum penandatanganan MOPA di Antalya, bukan laporan penyelesaian transaksi terbaru.
Pembuktian Melampaui Sertifikat
GGGI menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut mendukung program Generation-Based Incentive (GBI), yang memberikan insentif berdasarkan tambahan pembangkitan listrik bersih dan hasil pengurangan emisi terverifikasi.
Tahap awalnya memprioritaskan pembangkit listrik tenaga surya terapung, termasuk integrasi penyimpanan energi baterai.
Program ini menggunakan sistem digital untuk memantau listrik yang dihasilkan dan disalurkan ke jaringan. Data tersebut kemudian diperiksa melalui audit independen sebelum pembayaran berbasis kinerja dilakukan.
Direktur Eksekutif GGGI, Sang-hyup Kim, menyebut perjanjian ini mencerminkan peralihan implementasi Pasal 6 dari tahap persiapan menuju pelaksanaan.
Baca juga: Carbon Removal Jadi Aset Baru, Indonesia Jangan Sekadar Menjual Kredit Karbon
Namun, pengukuran produksi listrik saja belum cukup. Pengurangan emisi juga harus dihitung terhadap skenario pembanding yang kredibel, termasuk pembuktian bahwa proyek menghasilkan manfaat mitigasi tambahan.
Di sinilah kualitas metodologi, transparansi data, dan independensi verifikasi menentukan integritas kredit yang diperdagangkan.
Perdagangan karbon hanya bermakna bagi iklim apabila menghasilkan pengurangan emisi yang nyata. Mengapa percepatan penurunan emisi menjadi begitu mendesak? Sustain Bites Episode 18 mengulas kesenjangan antara komitmen negara dan kebutuhan menjaga pemanasan global.
Transparansi Menentukan Kepercayaan
UNFCCC mengatur pelaporan dan peninjauan teknis perdagangan karbon internasional, termasuk penyesuaian akuntansi untuk mencegah penghitungan ganda.
Pada November 2026, Gold Standard dan Verra juga memperkenalkan perangkat pelaporan corresponding adjustmentuntuk membantu negara menyiapkan laporan transparansi dua tahunan.
Kehadiran perangkat tersebut memperlihatkan bahwa ketepatan pembukuan karbon merupakan kebutuhan operasional, bukan sekadar persyaratan administratif.
Bagi Indonesia, kesepakatan dengan Norwegia membuka akses pembiayaan untuk mempercepat energi terbarukan. Tetapi, nilai strategisnya akan ditentukan oleh keterbukaan otorisasi, ketepatan registrasi transfer, kualitas verifikasi, serta konsistensi pelaporan dalam target iklim nasional.
Baca juga: Sepekan Terbakar, 17,1 Juta Ton Karbon Terlepas
Belum ada dasar untuk menyimpulkan kesepakatan tersebut mengandung penghitungan ganda. Justru mekanisme yang diumumkan telah dirancang untuk mencegahnya.
Kini tantangannya adalah membuktikan bahwa seluruh pengaman tersebut benar-benar bekerja ketika kredit karbon mulai diterbitkan dan ditransfer.
Sebab, dalam perdagangan karbon internasional, satu ton emisi yang berhasil dikurangi hanya boleh menjadi satu klaim iklim. ***
- Foto: GGGI – Perwakilan PLN dan Global Green Growth Institute (GGGI) memperlihatkan dokumen kesepakatan pembelian hasil penurunan emisi (MOPA) di Paviliun Indonesia, COP31 Antalya, Turki, Rabu (11/11/2026). Kerja sama Indonesia–Norwegia ini membuka peluang perdagangan karbon dengan kewajiban mencegah penghitungan emisi ganda.
