Karhutla Indonesia memasuki dimensi baru. Dalam tujuh hari, emisinya melonjak 429 persen di atas rata-rata musiman. Angka ini menunjukkan api bukan hanya membakar lahan, tetapi juga membebani agenda penurunan emisi.

KEBAKARAN hutan dan lahan dapat berlangsung berbulan-bulan. Namun, karbon yang tersimpan selama puluhan hingga ribuan tahun dapat terlepas hanya dalam hitungan hari.

Itulah gambaran yang muncul dari pemantauan Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). Berdasarkan data Fire Emissions Watch yang dikutip Reuters, kebakaran di Indonesia diperkirakan melepaskan sekitar 17,1 juta ton karbon dalam tujuh hari hingga akhir Agustus 2026.

Jumlah tersebut 429 persen lebih tinggi daripada rata-rata musiman untuk periode tujuh hari yang sama. Secara global, emisi kebakaran Indonesia pada periode itu berada di urutan kedua setelah Rusia.

Ada fakta lain yang membuat angka tersebut semakin mencolok. Intensitas emisi kebakaran Indonesia tercatat sekitar 1.302 kilogram per kilometer persegi. Rusia, meskipun menghasilkan emisi total lebih besar karena wilayahnya sangat luas, memiliki intensitas sekitar 185 kilogram per kilometer persegi.

Artinya, tekanan emisi per satuan wilayah di Indonesia sekitar tujuh kali lipat Rusia.

Data tersebut pertama-tama harus dibaca secara presisi. Angka 17,1 juta ton merupakan estimasi karbon atau C, bukan langsung 17,1 juta ton karbon dioksida ekuivalen atau CO₂e. Lonjakan 429 persen juga tidak berarti emisi karhutla tahunan Indonesia naik sebesar itu. Persentase tersebut membandingkan emisi selama tujuh hari dengan rata-rata musiman pada jendela waktu yang sama.

Meski demikian, pesannya tetap kuat. Kebakaran dapat melepaskan karbon dalam jumlah sangat besar dengan sangat cepat.

Api Terlihat dari Angkasa

CAMS mengembangkan Global Fire Assimilation System atau GFAS untuk memantau kebakaran hampir secara waktu nyata. Sistem itu menggunakan pengamatan satelit terhadap energi panas yang dipancarkan api, dikenal sebagai fire radiative power, untuk memperkirakan karbon dan berbagai polutan yang dilepaskan.

Metode tersebut berbeda dengan penghitungan luas lahan terbakar atau jumlah hotspot. Karena itu, satu hotspot tidak dapat langsung diterjemahkan menjadi sekian ton emisi. Jenis vegetasi, luas, durasi, dan intensitas pembakaran ikut menentukan hasilnya.

Ilmuwan senior European Centre for Medium-Range Weather Forecasts yang bekerja untuk CAMS, Mark Parrington, telah melihat arah kenaikan tersebut sejak awal Agustus.

“Emisi kebakaran musiman dan kabut asap regional di Indonesia sudah meningkat, konsisten dengan tahun-tahun El Niño sebelumnya,” kata Parrington dalam keterangan resmi Copernicus pada 21 Agustus 2026.

Menurut dia, emisi kebakaran dan dampaknya terhadap kualitas udara di Indonesia biasanya mencapai puncak pada September dan Oktober. Ini berarti angka pada akhir Agustus belum tentu menjadi puncak musim kebakaran 2026.

CAMS menilai musim kebakaran Indonesia tahun ini berpotensi menjadi sangat intens karena diperkuat El Niño. Lahan gambut menjadi salah satu titik rawan karena api dapat menjalar di bawah permukaan, bertahan lama, dan sulit dipadamkan sepenuhnya.

Peringatan serupa datang dari dalam negeri. BMKG mencatat El Niño telah berada pada kategori sangat kuat dan Indian Ocean Dipole positif masih mendukung kondisi kering di banyak wilayah.

Pada dasarian kedua Agustus, musim kemarau telah meliputi sekitar 79,9 persen wilayah Indonesia atau 559 zona musim. Curah hujan rendah masih mendominasi Sumatra bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi, Maluku, serta sebagian Papua.

Data citra Himawari-9 memperlihatkan kenaikan hotspot berkepercayaan tinggi pada 25 Agustus. Di Kalimantan Barat jumlahnya naik dari 92 menjadi 140 titik. Kalimantan Tengah melonjak dari 113 menjadi 352 titik, sedangkan Kalimantan Timur meningkat dari 30 menjadi 63 titik.

BMKG juga mencatat sedikitnya 15 kejadian karhutla pada 25–27 Agustus yang tersebar di delapan provinsi. Dari Aceh hingga Papua Barat Daya. Kondisi kering diprakirakan masih berlangsung setidaknya hingga awal September.

***Grafis: Daffa Attarikh/ SustainReview***

Luas Terbakar Melonjak

Kementerian Kehutanan mencatat sekitar 202.000 hektare hutan dan lahan terbakar sepanjang Januari–Juli 2026. Sekitar 57 persen berada di kawasan hutan dan 43 persen di areal penggunaan lain.

Kalimantan Barat, Papua Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Riau menjadi provinsi dengan luasan kebakaran terbesar.

Luas kebakaran Januari-Juni 2026 bahkan naik sekitar 366 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Pemerintah menyatakan luasnya masih lebih rendah daripada bencana karhutla 2015, tetapi arahnya telah menyalakan alarm.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan El Niño tahun ini datang lebih cepat daripada perkiraan awal dan telah mencapai intensitas sangat kuat.

“Bahkan kondisi ini memiliki kemiripan dengan El Niño tahun 2015 yang menjadi salah satu tahun dengan kejadian karhutla terbesar,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR pada 18 Agustus 2026.

Raja Juli menghubungkan percepatan tersebut dengan perubahan iklim. Episode El Niño kuat semula diperkirakan kembali terjadi pada 2027, tetapi muncul satu tahun lebih cepat.

Namun, El Niño bukan sumber api. Fenomena iklim itu memperpanjang kondisi kering dan membuat vegetasi serta gambut lebih mudah terbakar. Pemicu awal tetap dapat berasal dari aktivitas manusia, kelalaian, atau pembukaan lahan dengan api.

Karena itu, menjelaskan karhutla hanya sebagai bencana cuaca dapat mengaburkan persoalan tanggung jawab.

Pada 25 Agustus, Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan setelah menemukan kebakaran seluas total 1.511,55 hektare pada areal yang mereka kelola di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Satu perusahaan dibekukan perizinan berusahanya karena kebakaran dinilai luas dan berulang.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menegaskan izin mengelola kawasan juga memuat kewajiban mencegah kerusakan.

“Sanksi administratif kami gunakan untuk memaksa perbaikan, pemulihan, dan kepatuhan. Tetapi ketika ditemukan unsur pidana, proses pidana tetap berjalan,” katanya dalam keterangan resmi Kemenhut.

Neraca Emisi Tertekan

Indonesia sedang mengembangkan pembangkit energi terbarukan, efisiensi energi, perdagangan karbon, restorasi gambut, dan skema pengurangan emisi dari sektor kehutanan. Seluruhnya membutuhkan investasi, teknologi, tata kelola, dan waktu panjang.

Karhutla bekerja dalam arah sebaliknya. Pelepasan karbon berlangsung cepat, sementara pemulihan ekosistem dan penyerapan kembali karbon membutuhkan waktu bertahun-tahun.

Namun, data 17,1 juta ton karbon tidak dapat serta-merta disimpulkan telah menghapus seluruh capaian penurunan emisi Indonesia. Perbandingan semacam itu membutuhkan batas waktu, metodologi, dan satuan yang sama. Emisi karbon dari CAMS tidak boleh langsung disejajarkan dengan inventarisasi nasional CO₂e tanpa penyesuaian.

Yang dapat dikatakan dengan aman adalah karhutla menambah beban nyata pada neraca emisi dan berpotensi mengurangi manfaat dari berbagai upaya mitigasi.

Operasi modifikasi cuaca, water bombing, patroli, dan pemadaman darat dibutuhkan untuk menangani keadaan darurat. Akan tetapi, seluruh upaya itu bekerja setelah kondisi mudah terbakar terbentuk atau api sudah muncul.

Pengendalian emisi karhutla pada akhirnya bergantung pada pekerjaan yang berlangsung sebelum musim kering. Menjaga gambut tetap basah, memastikan kanal dan tinggi muka air terkendali, menghentikan pembakaran lahan, mengawasi wilayah konsesi, serta menindak pelanggaran sejak awal.

Angka 17,1 juta ton menunjukkan bahwa karhutla bukan hanya perkara berapa hektare yang menghitam. Tapi juga merupakan kebocoran karbon berskala besar. Dan kebocoran itu terjadi ketika Indonesia sedang berusaha keras menurunkan emisinya. ***

Foto: Dok. Kementerian Kehutanan – Petugas gabungan memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Karhutla Indonesia diperkirakan melepaskan 17,1 juta ton karbon dalam tujuh hari pada akhir Agustus 2026.