Riau berhasil menekan sebagian besar titik api. Namun, peringatan kebakaran masih muncul di Sumatra Selatan. Pada lahan gambut, padam di permukaan belum tentu berarti ancaman telah berakhir.
PERINGATAN kebakaran muncul di Google Maps pada Senin sore, 24 Agustus 2026. Lokasinya berada di Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan.
Berdasarkan pemantauan satelit, Google memberi label “kebakaran parah” dan memperkirakan wilayah terdampak mencapai 37 kilometer persegi. Informasi itu diperbarui mendekati waktu nyata.
Namun, angka tersebut tidak dapat langsung diperlakukan sebagai luas lahan terbakar yang telah terverifikasi.
Google menjelaskan bahwa batas wilayah kebakaran di Maps dibuat berdasarkan citra satelit dan pemodelan. Hasilnya merupakan perkiraan. Batas kebakaran sebenarnya dapat berbeda sehingga pengguna tetap diminta memeriksa informasi dari otoritas resmi.
Data lapangan terakhir yang tersedia juga menunjukkan angka berbeda. Kepala Pelaksana BPBD Muara Enim Abdurrozieq Putra pada 21 Agustus 2026 menyebut kebakaran di Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Rotan, melanda sekitar 20 hektare lahan milik masyarakat. Kebakaran yang terdeteksi sejak 19 Agustus itu masih berasap dan memerlukan bantuan helikopter water bombing.
Perbedaan antara estimasi satelit dan laporan lapangan tidak otomatis berarti salah satunya keliru. Satelit dapat menangkap anomali panas atau perkiraan area terdampak yang lebih luas, sedangkan data BPBD berasal dari lokasi tertentu dan waktu pelaporan yang lebih awal.
Karena itu, angka 37 kilometer persegi sebaiknya dibaca sebagai sinyal bahwa aktivitas kebakaran masih terdeteksi, bukan sebagai luas karhutla resmi di Sungai Rotan.
Sinyal tersebut muncul pada hari yang sama ketika Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau dan Sumatra Selatan. Kunjungan itu memperlihatkan bahwa berkurangnya titik api di satu provinsi belum berarti ancaman karhutla di seluruh Sumatra telah berakhir.
Padam Bukan Pulih
Di Riau, sebagian besar titik api memang telah berhasil dipadamkan.
Kepala Pelaksana BPBD dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau M. Edy Afrizal melaporkan, sepanjang Januari hingga Agustus 2026 terdapat 10.514 titik panas. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, 521 titik dikonfirmasi menjadi titik api atau fire spot.
Pada 23 Agustus 2026, sebanyak 306 titik panas terdeteksi di Riau. Dari jumlah tersebut, tujuh lokasi terkonfirmasi sebagai kebakaran yang masih memerlukan penanganan. Lokasinya tersebar di Pelalawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kampar.
Dua area yang masih cukup besar berada di Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, serta Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar.
Luas kumulatif lahan yang terbakar di Riau sejak Januari hingga Agustus mencapai 16.277,50 hektare. Angka ini mencatat wilayah yang telah terdampak kebakaran. Luas tersebut tidak mengecil meskipun sebagian besar apinya berhasil dipadamkan.
Baca juga: Api Tak Terlihat, Gambut Kalimantan Masih Berasap
Dalam rapat di Pekanbaru, Presiden menyebut sekitar 15.000 hektare telah berhasil ditangani dan sekitar 900 hektare masih menjadi sasaran penyelesaian operasi.
Pernyataan itu harus dibaca sebagai perkembangan penanganan, bukan berarti luas lahan terbakar turun dari 16.000 menjadi 900 hektare. Lahan yang telah terbakar tetap tercatat sebagai area terdampak meskipun api di atasnya sudah padam.
Secara lebih luas, data yang disampaikan dalam rapat penanganan karhutla di Palembang menunjukkan luas lahan terbakar di 10 provinsi di Sumatra sepanjang 2026 mencapai 36.047,64 hektare.
Angka tersebut menempatkan keberhasilan pemadaman dalam konteks yang lebih besar. Operasi dapat mengurangi jumlah titik api aktif, tetapi jejak ekologis kebakaran tetap tertinggal.
Api di Bawah
Kebakaran menjadi lebih sulit dituntaskan ketika berlangsung di lahan gambut.
Pada permukaan, api mungkin tampak padam dan asap mulai menipis. Namun bara dapat terus merambat di dalam lapisan gambut yang telah mengering. Api kemudian muncul kembali di lokasi yang sama atau bergerak ke bagian lain melalui bawah tanah.
Karakter ini membuat karhutla gambut tidak dapat diselesaikan hanya dengan menjatuhkan air dari udara.
Kepala BNPB Suharyanto menegaskan bahwa operasi udara bersifat membantu. Setelah water bombing dilakukan, petugas darat tetap harus menyisir dan membasahi lahan untuk memastikan tidak ada bara tersisa.
“Terutama di lahan gambut, setelah dilakukan pemboman air, pasukan darat tetap harus melakukan penyisiran dan pemadaman untuk memastikan api benar-benar padam,” kata Suharyanto dalam rapat koordinasi karhutla pada 10 Agustus 2026.
Baca juga: Karhutla Bukan Bencana Alam, tapi Ulah Manusia
Skala operasi darat di Riau menunjukkan beratnya pekerjaan tersebut. Sebanyak 17.854 personel gabungan telah dikerahkan untuk pemadaman dan pendinginan. Operasi itu didukung kendaraan, pompa air, selang panjang, tangki fleksibel, patroli udara, dan lima helikopter water bombing.
Modifikasi cuaca juga digunakan untuk membasahi wilayah rawan. Namun teknologi tersebut memiliki keterbatasan karena hanya dapat dijalankan ketika tersedia awan dengan kondisi yang memungkinkan untuk disemai.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan El Niño berada pada intensitas sangat kuat. Pada Dasarian III Agustus 2026, sekitar 86,62 persen wilayah Indonesia diprakirakan mengalami curah hujan rendah.
Kondisi kering itu meningkatkan kerentanan lahan, tetapi bukan satu-satunya penyebab kebakaran. Api tetap membutuhkan pemicu. Karena itu, karhutla merupakan pertemuan antara cuaca, kondisi lahan, aktivitas manusia, pengawasan, dan penegakan hukum.
Sebelum Api Muncul
Presiden meminta pembangunan sumur bor dan penambahan sekat kanal di wilayah gambut. Infrastruktur tersebut diharapkan tidak hanya berfungsi dalam operasi karhutla, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
Arahan itu menyentuh jantung persoalan.
Selama ini, sumber daya besar dapat dikerahkan ketika api telah muncul: ribuan personel, puluhan helikopter, water bombing, modifikasi cuaca, dan operasi penegakan hukum. Namun karhutla akan terus menjadi agenda tahunan jika sistem pencegahan permanen tidak bekerja sebelum kemarau tiba.
Sumur bor harus sudah dapat digunakan ketika sumber air permukaan menyusut. Sekat kanal harus menahan air agar gambut tidak kehilangan kelembapannya. Embung perlu terisi sebelum musim kering mencapai puncak. Patroli desa harus bergerak sejak anomali panas pertama terdeteksi.
Data satelit tetap penting karena dapat memberikan peringatan lebih cepat dan mencakup wilayah yang luas. Namun titik panas tidak selalu berarti kebakaran, sedangkan perkiraan wilayah terdampak tidak selalu sama dengan hasil pengukuran lapangan.
Baca juga: OMC Rutin Digelar, Solusi Karhutla atau Tanda Ketergantungan?
Karena itu, teknologi pemantauan harus disambungkan dengan verifikasi darat. Kecepatan satelit dan ketelitian petugas lapangan bukan dua sumber yang saling meniadakan. Keduanya diperlukan untuk menghasilkan keputusan yang cepat sekaligus akurat.
Pemadaman di Riau patut diapresiasi. Petugas bekerja dalam cuaca kering, medan sulit, dan keterbatasan sumber air.
Namun peringatan yang masih muncul di Sumatra Selatan menunjukkan bahwa ancaman belum berakhir. Api dapat padam di satu lokasi ketika kebakaran baru terdeteksi di tempat lain. Pada gambut, bara bahkan dapat bertahan ketika permukaannya terlihat tenang.
Karena itu, ukuran keberhasilan tidak cukup hanya berapa titik api yang berhasil dipadamkan. Ukurannya adalah berapa luas lahan yang tetap basah, berapa kebakaran yang berhasil dicegah, dan apakah jumlah personel serta helikopter yang harus dikerahkan berkurang pada musim kemarau berikutnya.
Karhutla baru benar-benar selesai ketika lahan tidak lagi menunggu percikan berikutnya. ***
- Foto: sekretariat.kabinet – Presiden Prabowo Subianto memimpin evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Posko Aju Provinsi Riau, Pekanbaru, Senin (24/8/2026). Pemerintah meminta penguatan sumur bor, sekat kanal, dan sistem pencegahan agar karhutla tidak terus berulang setiap musim kemarau.
