DUNIA semakin mampu membangun sistem energi bersih. Namun, kemampuan membiayainya masih terkonsentrasi. Menjelang pembukaan COP31 di Antalya, Türkiye, Senin (9/11/2026), kesenjangan itu memperlihatkan persoalan mendasar. Negara yang membutuhkan tambahan energi belum tentu memperoleh modal dengan harga terjangkau.
Publikasi PBB pada 5 November menyebut negara berkembang dan emerging economies di luar China, yang dihuni hampir dua pertiga penduduk dunia, hanya menerima 18 persen investasi energi bersih global pada 2025. Angka tersebut menggambarkan investasi energi bersih, bukan pembagian dana bantuan iklim.
Ketimpangan ini memberi konteks bagi perundingan 9-20 November. Percepatan transisi membutuhkan perubahan pada cara modal dihimpun, risiko dibagi, dan proyek disiapkan.
Teknologi Maju, Modal Tertahan
Penasihat Khusus Sekjen PBB untuk Aksi Iklim dan Transisi Berkeadilan, Selwin Hart, menjelaskan bahwa pembiayaan energi terbarukan di negara berkembang dapat beberapa kali lebih mahal daripada di negara kaya, meskipun teknologinya sama.
Bagi pemerintah yang ruang fiskalnya terdesak utang, mahalnya pembiayaan mempersempit kemampuan menyediakan energi sekaligus membiayai pelayanan publik.
“Kita membutuhkan solusi pembiayaan yang tidak menambah utang,” kata Hart dalam wawancara dengan UN News yang dimuat PBB, 5 November.
Baca juga: COP31 Menagih Kepastian Perlindungan Pekerja dalam Transisi Energi
Pesannya menempatkan kualitas pendanaan sebagai perkara pokok. Besarnya komitmen perlu diperiksa bersama bunga, tenor, jaminan, dan pihak yang menanggung risiko. Pinjaman yang sulit dibayar dapat membatasi manfaat transisi bagi negara penerima.
Harga di Balik Proyek
Kajian IEA, Reducing the Cost of Capital, yang terbit Februari 2024, membantu menjelaskan hambatannya. Survei lembaga itu menemukan biaya modal proyek surya skala besar di negara berkembang melampaui dua kali tingkat di negara maju.
Pembangkit surya membutuhkan pengeluaran besar pada awal pembangunan. Karena itu, tingkat pengembalian yang diminta pemberi pinjaman dan investor sangat memengaruhi biaya listrik sepanjang umur proyek. Panel yang semakin terjangkau belum otomatis menghasilkan pembiayaan murah.
Risikonya juga berlapis. IEA mengidentifikasi ketidakpastian regulasi, kemampuan pembeli listrik membayar tepat waktu, serta ketersediaan jaringan dan lahan sebagai faktor penting. Persoalan tersebut memerlukan perbaikan di dalam negeri sekaligus dukungan internasional.
“Pengurangan risiko melalui regulasi yang jelas dan tepat waktu merupakan langkah pertama untuk menarik investasi,” kata Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol dalam pernyataan 8 Februari 2024. Ia juga menekankan perlunya peningkatan dukungan keuangan dan teknis internasional.
Bagi Indonesia, persoalannya cukup konkret. Dashboard Cost of Capital Observatory IEA, yang diperbarui pada 2025, mencatat kisaran biaya modal proyek surya 50-100 megawatt dengan keputusan investasi pada 2024 sebesar 8,5-11 persen. Angka itu dinyatakan dalam mata uang lokal, nominal, dan setelah pajak; bukan tarif bunga tunggal yang berlaku bagi seluruh proyek.
Peluang Bertemu Hambatan
Prospek negara berkembang juga menyimpan perubahan positif. Dalam Renewables 2026 yang diumumkan 6 November, IEA memperkirakan penambahan kapasitas listrik terbarukan di negara berkembang di luar China pada 2026-2031 akan menyamai penambahan di negara maju untuk pertama kalinya.
Proyeksi itu menunjukkan peluang perluasan transisi, meskipun realisasinya tetap bergantung pada kebijakan dan kesiapan sistem kelistrikan.
Baca juga: Menuju COP31, Elektrifikasi Dunia Harus Memangkas Fosil
Hambatan infrastruktur bahkan terlihat secara global. Menurut laporan yang sama, proyek energi terbarukan dan penyimpanan energi tahap lanjut yang menunggu sambungan jaringan mencapai 3.000 gigawatt, naik 60 persen dalam setahun. Mengalirkan investasi ke pembangkit harus disertai pembangunan jaringan agar kapasitas baru benar-benar dapat digunakan.
Ketimpangan pembiayaan ikut menentukan kecepatan penurunan emisi global. Sustain Bites membahas beratnya jalan kembali ke batas pemanasan 1,5°C dan mengapa tindakan hari ini menentukan peluangnya.
Mengukur Hasil Antalya
Dari temuan tersebut, ukuran keberhasilan COP31 perlu menjangkau biaya dan pelaksanaan. Bagi Indonesia, implikasi kebijakannya adalah memperjelas kontrak pembelian listrik, memastikan kesiapan jaringan, serta menggunakan dukungan internasional untuk menurunkan risiko yang menghambat proyek.
Penjaminan dan pembiayaan lunak dapat diarahkan secara terukur, dengan keterbukaan mengenai biaya serta kewajiban publik. Pendanaan yang diumumkan juga perlu dibedakan dari dana yang sudah disalurkan dan proyek yang mulai beroperasi.
Baca juga: Brasil Sodorkan Peta Jalan Fosil, Keputusan Negara Jadi Penentu
Angka 18 persen menjadi titik berangkat untuk menilai perubahan itu. Antalya perlu membantu negara berkembang memperoleh modal yang dapat digunakan dan dibayar secara berkelanjutan, sehingga kebutuhan energi masyarakat dapat dipenuhi dengan emisi lebih rendah. ***
- Foto: Pexels – Mahalnya biaya modal menjadi salah satu penghambat perluasan energi bersih di negara berkembang.
