JIKA penjualan listrik ke negara tetangga membutuhkan penguatan jaringan di Indonesia, siapa yang membayar pekerjaan itu? Pertanyaan tersebut makin relevan setelah Sekretariat ASEAN mengumumkan di Manila pada 15 November 2026 bahwa seluruh negara anggota telah menandatangani pembaruan nota kesepahaman ASEAN Power Grid.
Di Antalya, Presidensi COP31 mendorong agar listrik memenuhi 35 persen konsumsi energi final dunia pada 2035 lewat prakarsa 35 by 35. Bagi Indonesia, agenda elektrifikasi global dan rencana integrasi listrik ASEAN bertemu di tingkat proyek. Ketika jalur ekspor dirancang, pengembang dan operator perlu menghitung biaya kabel lintas negara serta biaya penguatan jaringan di dalam negeri.
Dari Studi ke Konstruksi
Asian Development Bank (ADB) memperkirakan ASEAN membutuhkan lebih dari US$100 miliar untuk investasi infrastruktur transmisi dalam dua dekade. Estimasi itu mencakup proyek domestik dan lintas batas di seluruh kawasan. Pada April 2026, ADB meluncurkan dana persiapan proyek regional dengan pendanaan awal sekitar US$25 juta. Kegiatan yang bisa didukung mencakup persiapan interkoneksi lintas batas dan penguatan jaringan domestik yang menunjang integrasi regional.
Baca juga: ASEAN Sepakati Jaringan Listrik Bersama, Pembagian Manfaat Jadi Ujian
Presiden ADB Masato Kanda menyebut peluncuran dana tersebut sebagai langkah untuk mempercepat investasi ASEAN Power Grid. Pada tahap persiapan inilah perencana bisa mengidentifikasi gardu dan saluran yang perlu diperkuat, memperkirakan biayanya, dan menghitung bagian pekerjaan yang diperlukan untuk memasok pembeli di luar negeri.
Ujian dari Jalur Singapura
Pada Mei 2025, Energy Market Authority (EMA) Singapura memberi Singa Renewables lisensi bersyarat untuk mengimpor 1 gigawatt listrik rendah karbon dari Indonesia. Menurut EMA, proyek yang melibatkan pembangkit surya dan penyimpanan baterai itu menargetkan operasi komersial mulai 2029. Kapasitas 1 gigawatt tersebut tercantum dalam lisensi bersyarat.
Kasus ini memperjelas pertanyaan tentang pembiayaan. Bila pembangkit memasok pembeli luar negeri melalui jalur khusus, biaya jalur itu perlu dihitung dalam skema komersial proyek. Bila penyaluran juga membutuhkan penguatan jaringan PLN, studi kelayakan perlu menghitung biaya tambahan yang timbul karena ekspor dan menilai apakah aset yang sama bisa memperbaiki keandalan pasokan domestik. Hasilnya menjadi dasar untuk membagi biaya di antara pengembang, pembeli, dan operator jaringan.

Risiko di Balik Kontrak
Dalam dialog elektrifikasi COP31 pada 11 November, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengatakan banyak negara berkembang menghadapi biaya pinjaman dua hingga tiga kali lipat dibandingkan negara maju. Ia mendorong perluasan jaminan dan pembiayaan lunak. Ia juga meminta agar investasi listrik bersih menjangkau warga yang masih menunggu sambungan dan membantu menekan tagihan rumah tangga.
Baca juga: COP31 Dorong Elektrifikasi 35%, Listrik Bersih Jadi Penentu
Di Indonesia, pengembang dapat menghimpun modal, PLN berperan dalam pembelian dan penyaluran listrik domestik, dan pemerintah dapat menanggung kewajiban fiskal jika skema proyek melibatkannya. Kontrak menentukan bagaimana biaya dan risiko dibagi di antara para pihak. Sustain Bites Episode 19 mengurai pembagian peran tersebut.
Manfaat untuk Pelanggan PLN
Untuk proyek ekspor yang menggunakan jaringan PLN, ukuran manfaat bisa ditetapkan sejak studi kelayakan. Berapa kapasitas tambahan yang bisa dipakai untuk memasok pelanggan di Indonesia? Siapa yang membayar penguatan jaringan yang khusus diperlukan untuk ekspor? Jika pemerintah memberi jaminan, dalam kondisi apa anggaran negara harus menanggung biayanya?
Baca juga: Jalan Tol Bisa Jadi Pembangkit Listrik, Layakkah?
Jawaban atas pertanyaan itu perlu tercermin dalam studi proyek dan perjanjian komersial. Dari sana publik bisa menilai apakah pendapatan ekspor sepadan dengan biaya dan risiko yang ditanggung Indonesia, serta apakah jaringan yang diperkuat juga membuat pasokan di dalam negeri lebih andal. ***
- Foto: Dok. PLN – PLN mengoperasikan gardu induk transmisi 150 kV di Sumatera untuk menggantikan jaringan lama 20 kV. Penggantian ini menjadi contoh penguatan jaringan listrik di dalam negeri.


