COP31 Menguji Siapa yang Membayar Ongkos Menghitung Emisi

GLOBAL Environment Facility (GEF) menyetujui hibah US$1,2 juta pada 19 Maret 2026 untuk membantu Indonesia menyiapkan dua laporan transparansi iklim berikutnya. Delapan bulan kemudian, di COP31 Antalya, dukungan finansial dan teknis bagi negara berkembang untuk menyusun laporan semacam itu masuk draf keputusan. Bagi Indonesia, dua perkembangan ini bertemu pada satu pertanyaan, siapa yang membiayai pembaruan data emisi dari tahun ke tahun, termasuk setelah hibah proyek berakhir?

Presidensi mengajukan draf FCCC/PA/CMA/2026/L.2 pada 18 November. Dokumen itu membahas dukungan bagi negara berkembang untuk pelaporan dan penguatan kapasitas dalam kerangka Pasal 13 Persetujuan Paris. Indonesia punya tenggat yang dekat. Menurut UNFCCC, laporan transparansi dua tahunan kedua, atau BTR2, harus disampaikan paling lambat 31 Desember 2026. Laporan ini membantu menelusuri berapa banyak gas rumah kaca yang dilepas dan diserap, serta sejauh mana negara bergerak menuju target iklimnya.

Dukungan di Meja Runding

Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim KLH/BPLH, Irawan Asaad, mengatakan negara berkembang membutuhkan pembiayaan yang memadai, dapat diprediksi, dan mudah diakses, disertai transfer teknologi dan penguatan kapasitas. Dalam pembahasan keputusan utama COP31 pada 17 November, Indonesia meminta agar hasil konferensi tidak menambah beban pelaporan.

“Solusi konkret dan dukungan yang memungkinkan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan,” kata Irawan, dikutip dari keterangan KLH/BPLH.

Baca juga: Indonesia Dorong Gambut Masuk Kesepakatan COP31, Nasib Usulan Masih Diuji

Di dialog tingkat menteri mengenai transparansi pada hari yang sama, Sekretaris Eksekutif UNFCCC Simon Stiell menekankan perlunya lembaga yang kuat dan sumber daya yang memadai di tingkat nasional. Data dari laporan setiap negara, menurut Stiell, juga menjadi masukan bagi evaluasi global kedua Persetujuan Paris yang mulai bergulir di Antalya. Dari laporan itu, negara-negara dapat melihat kemajuan kolektif dan bagian mana yang masih tertinggal.

Grafis: Daffa Attarikh/ SustainReview

Dari Peta ke Inventaris

Pekerjaan di balik laporan itu terlihat dari telaah teknis laporan transparansi pertama Indonesia. Kepada tim penelaah UNFCCC, Indonesia menjelaskan bahwa perubahan penggunaan lahan tahunan untuk periode 2000–2022 diperkirakan dengan menumpangtindihkan peta tutupan lahan dari dua tahun yang dibandingkan. Data tersebut kemudian digunakan dalam inventaris gas rumah kaca.

Baca juga: Indonesia Tawarkan 14 Proyek Karbon di COP31, Pembagian Manfaat Ekonomi Jadi Ujian

Tim ahli merekomendasikan agar Indonesia menjelaskan metode untuk memastikan klasifikasi lahan konsisten dan menyertakan tabel sumber data, tahun penilaian, serta ketidakpastian estimasi. Tim juga meminta deret tahunan penggunaan lahan dan perubahannya. Rincian itu membantu pembaca menelusuri apakah perubahan angka emisi berkaitan dengan perubahan di lapangan atau dengan cara data dan estimasi disusun.

Hibah dan Biaya Rutin

Proyek GEF mencakup penyusunan laporan kedua dan ketiga, penguatan sistem transparansi nasional, serta perbaikan koordinasi antarlembaga. GEF mencatat UNDP sebagai lembaga pelaksana dan KLH/BPLH sebagai lembaga eksekusi. Basis data proyek mencantumkan US$1,2 juta sebagai nilai hibah yang disetujui. Besaran dana yang sudah dicairkan dan alokasinya untuk tiap kegiatan belum terverifikasi dari catatan publik tersebut.

Baca juga: Karbon Biru Indonesia Masuk Pasar, Janji Bagi Hasil untuk Warga Diuji

Tenggat akhir Desember memberi pemerintah kesempatan untuk menunjukkan tindak lanjut yang bisa diperiksa: apakah laporan kedua menjelaskan asal angka emisi dari perubahan penggunaan lahan dengan lebih rinci, dan siapa yang bertanggung jawab memperbarui data setelah laporan diserahkan. Di Antalya, dukungan internasional masuk meja runding. Di Indonesia, manfaatnya akan terlihat dari kemampuan lembaga terkait menjaga data itu tetap mutakhir dan dapat ditelusuri. ***

  • Foto: Ilustrasi AI – Analis membandingkan peta tutupan lahan dari dua tahun berbeda. Data perubahan penggunaan lahan menjadi salah satu masukan dalam inventaris gas rumah kaca Indonesia.
Bagikan