INDONESIA membawa perlindungan gambut ke meja perundingan inti Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki. Bersama Republik Demokratik Kongo, Indonesia mengusulkan agar konservasi gambut mendapat tempat dalam respons global terhadap pelampauan batas pemanasan 1,5 derajat Celsius.
Usulan itu muncul dalam konsultasi rancangan keputusan utama COP31, Selasa (17/11/2026). Langkah tersebut menandai upaya membawa perlindungan gambut dari forum kerja sama teknis menuju pembahasan politik iklim internasional.
Namun, tantangan Indonesia bukan hanya memperoleh pengakuan global. Pemerintah juga harus membuktikan bahwa perlindungan gambut berjalan efektif di dalam negeri, termasuk pada jutaan hektare kawasan yang bersinggungan dengan kegiatan usaha kehutanan.
Dari Diplomasi ke Keputusan
Laporan Earth Negotiations Bulletin yang diterbitkan International Institute for Sustainable Development (IISD), Rabu (18/11), secara eksplisit mencatat usulan Indonesia dan Republik Demokratik Kongo.
Kedua negara meminta perlindungan dan konservasi gambut dimasukkan sebagai kontribusi dalam menghadapi overshoot, yakni kondisi ketika pemanasan global melampaui ambang 1,5°C.
Usulan tersebut dibahas dalam konsultasi rancangan keputusan payung COP31 yang difasilitasi Sally Box dari Presidensi Perundingan COP31.
Baca juga: Indonesia Tawarkan 14 Proyek Karbon di COP31, Pembagian Manfaat Ekonomi Jadi Ujian
Akan tetapi, pengusulan belum berarti persetujuan. Hingga perkembangan yang terverifikasi pada 18 November, belum ada kepastian bahwa perlindungan gambut akan masuk dalam keputusan akhir konferensi.
Pembahasan juga berlangsung di tengah perbedaan pandangan antarnegara mengenai percepatan pengurangan emisi, pendanaan iklim, serta tanggung jawab menghadapi pelampauan 1,5°C.
Bagi Indonesia, pengakuan gambut dalam keputusan internasional dapat memperkuat landasan diplomasi untuk mendorong kerja sama konservasi dan pemulihan ekosistem.
Namun, pengakuan tersebut tidak otomatis menciptakan mekanisme pendanaan baru ataupun kewajiban negara maju membiayai restorasi gambut Indonesia.
SUSTAIN BITES EP. 18 — Jalan Berat Kembali ke 1,5°C. Memahami risiko pelampauan batas pemanasan global dan tantangan penurunan emisi dunia.
Jutaan Hektare Menunggu Pembuktian
Kepentingan Indonesia dalam diplomasi gambut sangat besar.
Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), Satyawan Pudyatmoko, mengungkapkan Indonesia memiliki Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) seluas sekitar 24,6 juta hektare.
Angka itu mencerminkan cakupan wilayah pengelolaan hidrologis, bukan seluruhnya kawasan gambut rusak atau lahan yang harus direstorasi.
Dalam forum International Tropical Peatland Centre (ITPC) di Paviliun Indonesia, 16 November, Satyawan menegaskan perlindungan gambut tidak dapat dipisahkan dari tata kelola air dan aktivitas ekonomi di sekitarnya.
“Gambut tidak dapat dikelola secara sektoral. Gambut harus dikelola sebagai satu ekosistem, satu kesatuan hidrologis, dan satu prioritas nasional,” katanya dalam keterangan resmi Kementerian Kehutanan.
Baca juga: Karbon Biru Indonesia Masuk Pasar, Janji Bagi Hasil untuk Warga Diuji
Persoalannya, batas ekologis gambut tidak selalu mengikuti batas administrasi maupun konsesi.
Kementerian Kehutanan menyebut sekitar 80 pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) beroperasi pada bentang lahan gambut seluas kurang lebih tujuh juta hektare.
Data tersebut bukan bukti bahwa seluruh kawasan mengalami kerusakan. Namun, luasnya wilayah kegiatan usaha memperlihatkan pentingnya pengawasan tata air, kepatuhan pemegang izin, dan keterbukaan hasil pemantauan lingkungan.
Ketika muka air tanah turun terlalu rendah, gambut mengering dan menjadi lebih rentan terbakar. Proses pengeringan juga mempercepat pelepasan karbon yang tersimpan dalam tanah.
Pengawasan Ekologis Jadi Penentu
Peneliti senior Landscape Alliance, Swetha Peteru, menekankan perlunya indikator yang disepakati bersama untuk menilai keberhasilan restorasi gambut.
Dalam forum yang sama, ia menjelaskan bahwa pengukuran tidak cukup hanya mengandalkan luas kawasan yang direhabilitasi.
Indikator biofisik perlu mencakup tinggi muka air tanah, penurunan permukaan gambut, vegetasi, dan risiko kebakaran.
Sementara itu, indikator tata kelola harus memperhatikan kepastian penguasaan lahan, kepatuhan, serta transparansi pemantauan.
Aspek sosial ekonomi juga tidak bisa ditinggalkan, termasuk keberlanjutan penghidupan masyarakat, ketahanan pangan, dan keadilan pembagian manfaat.
Baca juga: Indonesia Jual Hasil Penurunan Emisi, Siapa Menjamin Karbon Tak Dihitung Dua Kali?
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan perlindungan gambut harus dibuktikan melalui perubahan kondisi ekosistem yang terukur, bukan hanya penambahan program atau target.
Program Lingkungan PBB (UNEP) mencatat gambut hanya mencakup sekitar 3% daratan dunia, tetapi menyimpan sekitar sepertiga karbon tanah global.
Besarnya cadangan karbon tersebut menjadikan kerusakan gambut persoalan iklim yang melampaui kepentingan satu negara.

Hak Masyarakat Tidak Terpisahkan
Dari perspektif masyarakat sipil, diplomasi gambut juga perlu dinilai berdasarkan perlindungan hak warga dan keselamatan ekologis.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), melalui pernyataan pada 15 November, mendesak delegasi Indonesia mengoreksi arah negosiasi agar target iklim tidak berhenti sebagai komitmen ambisius tanpa perlindungan memadai bagi ekosistem dan masyarakat.
Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Boy Jerry Even Sembiring, mengkritik ketergantungan terhadap energi fosil dan kegiatan ekonomi yang menurut organisasinya masih memperluas tekanan terhadap hutan alam.
Kritik tersebut merupakan penilaian WALHI terhadap arah kebijakan iklim Indonesia secara keseluruhan, bukan tanggapan khusus terhadap usulan gambut pada 17 November.
Meski demikian, perspektif masyarakat sipil menghadirkan ukuran penting bagi implementasi kebijakan: pengakuan internasional harus sejalan dengan pencegahan kerusakan, perlindungan hak masyarakat, dan pertanggungjawaban pemerintah serta pelaku usaha.
Baca juga: Indonesia Masuk FCLP di COP31, Janji Hutan Adat Ditagih
Dalam pembahasan pendanaan adaptasi COP31, Indonesia juga mendorong peningkatan dukungan bagi negara berkembang, termasuk untuk pemulihan gambut dan mangrove.
Usulan pendanaan adaptasi sedikitnya US$120 miliar per tahun pada 2035 masih dinegosiasikan. Belum ada alokasi khusus dari angka tersebut yang dapat dinyatakan tersedia untuk restorasi gambut Indonesia.
Karena itu, dua pekerjaan besar kini berjalan bersamaan. Di Antalya, Indonesia perlu memperjuangkan pengakuan gambut dalam keputusan internasional. Di dalam negeri, pemerintah harus memastikan pengelolaan air, pengawasan izin, dan perlindungan masyarakat benar-benar terlaksana.
Keberhasilan diplomasi gambut Indonesia kelak tidak cukup diukur dari keberadaan satu paragraf dalam kesepakatan COP31. Ukurannya juga terletak pada kemampuan menjaga jutaan hektare gambut tetap basah, tidak terbakar, dan terus menopang kehidupan masyarakat. ***
- Foto: Forest Carbon/ Wikimedia Commons – Foto udara memperlihatkan penyekatan kanal untuk memulihkan muka air tanah di kawasan gambut rawan kebakaran di Sumatera Selatan. Pengelolaan tata air menjadi bagian penting dalam perlindungan ekosistem gambut Indonesia.Â


