PEMINDAHAN ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara bukan hanya sekadar keputusan politik atau kebutuhan pembangunan. Tetapi, juga jawaban atas tantangan perubahan iklim yang semakin nyata. Presiden Prabowo Subianto menegaskan hal ini dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil, Selasa (19/11), sebuah forum global yang menjadi panggung utama untuk menekankan dampak serius dari perubahan iklim terhadap Indonesia.
Menghadapi Ancaman di Garis Depan
Indonesia, dengan garis pantainya yang panjang, menjadi salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Menurut Prabowo, kenaikan permukaan laut di pantai utara Jawa telah mencapai lima sentimeter per tahun. Angka ini tidak hanya berupa statistik; dampaknya telah nyata berupa hilangnya ratusan ribu hektar lahan produktif, memperburuk kondisi ekonomi masyarakat pesisir.
“Indonesia menderita dampak langsung dari perubahan iklim. Daerah pesisir kita terendam akibat naiknya permukaan laut. Kami terpaksa memindahkan ibu kota,” ungkap Prabowo di hadapan para pemimpin dunia.
Baca juga: Biaya Polusi Udara Jakarta: Rp52 T Setiap Tahun
Kerugian ini tidak hanya memukul sektor pertanian dan perikanan, tetapi juga meningkatkan kemiskinan dan kelaparan di wilayah terdampak. Untuk mengatasi situasi ini, pemerintah mengadopsi langkah besar dengan memindahkan ibu kota negara sebagai upaya adaptasi strategis, sekaligus memulai transisi energi hijau yang lebih luas.
Komitmen pada Energi Hijau
Pidato Prabowo di forum G20 juga menyoroti langkah konkret Indonesia dalam mendukung transisi energi bersih. Produksi biodiesel berbasis minyak kelapa sawit kini memenuhi 50 persen kebutuhan solar nasional. Tak hanya itu, pengembangan bensin berbasis sawit menjadi bukti inovasi berkelanjutan yang tengah diprioritaskan.
“Kami berencana menghentikan pembangkit listrik berbasis fosil dalam 15 tahun ke depan dan menggantinya dengan energi terbarukan,” kata Prabowo. Target ambisius ini, termasuk mencapai nol emisi sebelum 2050, memperkuat komitmen Indonesia dalam merespons krisis iklim global.
Sebagai salah satu paru-paru dunia, Indonesia juga memiliki potensi besar untuk mengembangkan kredit karbon dan penyimpanan karbon. Inisiatif ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperkuat peran Indonesia dalam menurunkan emisi global.
Baca juga: ADB Genjot Pinjaman Iklim Demi Masa Depan Asia
Prabowo menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman perubahan iklim. Ia menyerukan negara-negara G20 untuk memberikan dukungan nyata. Termasuk melalui insentif kredit karbon yang selama ini dijanjikan oleh negara maju.
“Kami membutuhkan dukungan global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Ini bukan hanya masalah satu negara, tetapi tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Membangun Nusantara dengan Langkah Pasti
Di sisi lain, pemindahan ibu kota negara tidak dilakukan terburu-buru. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa Presiden Prabowo hanya akan menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) jika seluruh infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah siap.
Baca juga: Peta Zona Iklim Indonesia, Langkah Strategis untuk Keberlanjutan
“Infrastruktur seperti kantor kementerian, hunian ASN, serta fasilitas legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus berfungsi penuh sebelum pemindahan dilakukan,” ujar Supratman. Proses percepatan pembangunan terus berlangsung, dengan memastikan semua elemen berjalan sesuai standar.
Nusantara, Masa Depan Hijau Indonesia
Pemindahan ibu kota ke Nusantara adalah babak baru yang menjanjikan solusi jangka panjang bagi Indonesia. Dengan visi yang mengintegrasikan keberlanjutan dan inovasi, Nusantara tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga simbol transisi menuju masa depan hijau yang lebih inklusif.
Langkah ini, meskipun penuh tantangan, menunjukkan bahwa Indonesia siap menjadi pemain utama dalam menghadapi perubahan iklim global, sembari menginspirasi negara lain untuk mengambil tindakan serupa. ***
- Foto: Dok/ Setkab.
