PASAR karbon Indonesia mulai memasuki fase yang lebih kompleks. Persoalannya kini bukan lagi sekadar berapa luas hutan yang dimiliki, melainkan seberapa kuat sistem data, verifikasi, dan tata kelola yang menopangnya.
Indonesia memang memiliki salah satu aset karbon alami terbesar di dunia. Hutan tropis, mangrove, gambut, hingga proyek restorasi ekosistem menjadi modal penting dalam ekonomi hijau global. Namun hingga 2026, nilai perdagangan karbon domestik masih berada di kisaran puluhan miliar rupiah. Angka itu dinilai belum mencerminkan potensi sesungguhnya.
Pasar karbon adalah mekanisme perdagangan pengurangan emisi yang memberi nilai ekonomi pada setiap penurunan emisi gas rumah kaca. Semakin kredibel sistemnya, semakin tinggi pula kepercayaan investor dan pasar internasional.
Tantangan terbesar pasar karbon Indonesia saat ini bukan kekurangan aset alam, tetapi integrasi sistem dan kredibilitas data.
Baca juga: ASEAN Mulai Bangun Jalur Resmi Pasar Karbon Regional
Pandangan itu mengemuka dalam webinar yang digelar Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkular BRIN pada 8 Mei 2026. Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekologi BRIN, I Wayan Susi Dharmawan, menilai pasar karbon Indonesia masih memiliki ruang pertumbuhan sangat besar, tetapi membutuhkan fondasi tata kelola yang jauh lebih kuat.
Melalui laman resminya, BRIN menyoroti pentingnya integrasi sistem registrasi, sertifikasi, dan perdagangan karbon nasional agar Indonesia mampu bersaing di pasar global.
Pertarungan Kredibilitas
Di pasar karbon modern, data menjadi mata uang utama.
Investor global kini tidak hanya melihat proyek penghijauan atau restorasi lahan. Mereka juga memeriksa kualitas baseline emisi, metodologi penghitungan karbon, hingga sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV).
MRV adalah sistem pemantauan dan verifikasi yang memastikan pengurangan emisi benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan secara ilmiah.
Tanpa MRV yang kuat, proyek karbon berisiko kehilangan legitimasi internasional.
Masalahnya, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan teknis. Mulai dari kualitas data historis yang belum seragam, risiko double counting, hingga ancaman kebocoran emisi atau leakage.
Baca juga: Bank Masuk ke Pasar Karbon, Skala Dampak Masih Jadi Tantangan
Dalam konteks pasar karbon, leakage adalah kondisi ketika pengurangan emisi di satu wilayah justru memicu peningkatan emisi di wilayah lain.
Ada pula risiko reversal, yaitu pelepasan kembali karbon ke atmosfer akibat kebakaran hutan, kerusakan lahan, atau bencana ekologis lain.
Situasi ini membuat proyek karbon tidak bisa lagi diperlakukan sekadar sebagai proyek lingkungan biasa. Tapi, berubah menjadi instrumen ekonomi berbasis kredibilitas data.
Digitalisasi Sistem
Pemerintah mulai merespons tantangan itu melalui integrasi Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) dan pengembangan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
SRUK adalah platform digital nasional yang dirancang untuk mencatat, melacak, dan mengelola unit karbon secara terintegrasi.
Transformasi ini diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025. Pemerintah bahkan mulai mengadopsi teknologi blockchain untuk mencegah penghitungan ganda dalam perdagangan karbon.
Baca juga: Pasar Karbon Indonesia: Instrumen Baru, Kredibilitas Lama yang Diuji
Langkah ini penting karena pasar karbon global semakin menuntut sistem yang transparan, dapat dilacak secara real-time, dan kompatibel dengan standar internasional seperti Verra maupun Gold Standard.
Indonesia juga mulai membuka perdagangan karbon internasional sejak 2025. Langkah itu menjadi pintu awal integrasi pasar karbon nasional dengan mekanisme Article 6 dalam Paris Agreement.
Article 6 adalah skema kerja sama internasional yang memungkinkan negara melakukan perdagangan pengurangan emisi lintas batas.
Risiko dan Peluang
Meski potensinya besar, pasar karbon tetap menyimpan risiko tinggi.
Tidak semua proyek otomatis layak dijual di pasar global. Banyak proyek gagal karena metodologi lemah, dokumen tidak kredibel, atau manfaat pengurangan emisinya sulit diverifikasi.
Karena itu, kesiapan sumber daya manusia teknis menjadi isu penting.
Perusahaan kini tidak cukup hanya memiliki proyek hijau. Mereka juga harus mampu membangun strategi karbon yang terintegrasi dengan strategi bisnis dan tata kelola perusahaan.
Baca juga: Pasar Karbon PBB Era Paris Dimulai: Kualitas Diutamakan, Kredit Dipangkas 40%
Pada situasi ini, ekonomi karbon mulai bergeser dari sekadar isu lingkungan menjadi persoalan daya saing nasional.
Indonesia memiliki modal ekologis besar. Tetapi di era perdagangan karbon modern, kekuatan utama tidak lagi hanya terletak pada luas hutan tropis.
Yang menentukan adalah kemampuan membangun sistem yang dipercaya dunia. ***
- Foto: AI-generated/SustainReview.ID – Ilustrasi visual infrastruktur ekonomi karbon berbasis data dan kawasan hutan tropis Indonesia dalam pengembangan pasar karbon nasional.
