Lebih dari 28 ribu ulasan wisata di Mandalika dan Lombok menunjukkan rating tinggi tidak selalu berarti tanpa masalah. BRIN mencoba membaca kritik tentang sampah, infrastruktur, mata pencaharian, hingga konservasi yang tersembunyi di balik bintang.
LIMA bintang bisa mengatakan sebuah pantai indah, pemandangannya memukau, dan pengalaman berkunjung menyenangkan.
Namun lima bintang tidak selalu mengatakan bahwa destinasi itu baik-baik saja.
Seorang wisatawan masih bisa memberi nilai tertinggi sambil mengeluhkan sampah. Pengunjung lain mungkin menyukai pemandangan, tetapi menulis bahwa fasilitas publik kurang memadai. Kritik mengenai lingkungan, infrastruktur, atau kehidupan sosial masyarakat akhirnya tersimpan di dalam teks, sementara angka rating tetap terlihat sempurna.
Di celah itulah peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencoba mencari informasi yang selama ini terlewat.
Baca juga: Krisis Tata Kelola di Tengah Ambisi Pariwisata Berkelanjutan
Lebih dari 28 ribu ulasan Google Maps mengenai Mandalika dan Lombok yang dikumpulkan sepanjang 2014–2026 dianalisis menggunakan pendekatan pemrosesan bahasa alami. Dataset tersebut mencakup 77 bahasa, dengan Bahasa Indonesia dan Inggris sebagai bahasa dominan. Rata-rata panjang setiap ulasan hanya sekitar tujuh kata.
Hasilnya menarik.
Sekitar 19,35 persen ulasan teridentifikasi memiliki topik yang relevan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Di dalamnya muncul persoalan kebersihan, infrastruktur, mata pencaharian masyarakat, tata kelola, hingga konservasi lingkungan.
Artinya, di balik kumpulan komentar pendek wisatawan terdapat sesuatu yang lebih besar daripada penilaian sebuah destinasi.
Ada potongan data tentang bagaimana pembangunan dirasakan di lapangan.
Ketika Bintang Tidak Menceritakan Semuanya
Riset tersebut dipaparkan Perekayasa Pusat Riset Sains Data dan Informasi BRIN Radhiyatul Fajri dalam Pekanan Internal PRSDI pada 29 Juli 2026. Pendekatan yang dikembangkan diberi nama Prototype-Guided SDG-Aware Topic Discovery.
Persoalan yang hendak dipecahkan cukup mendasar.
Ulasan digital tersedia dalam jumlah besar, tetapi sulit diterjemahkan menjadi informasi pembangunan. Teksnya pendek, bahasanya beragam, dan kritik terhadap suatu persoalan tidak selalu ditulis menggunakan istilah yang sama dengan bahasa kebijakan.
Orang tidak perlu menulis “SDG 11” ketika mengeluhkan jalan yang buruk.
Wisatawan juga tidak akan menulis “SDG 12” ketika menemukan tumpukan sampah.
Baca juga: Indonesia, Negeri Para Pencerita: Jalan Baru Menjadi Pemimpin Pariwisata Berkelanjutan Dunia
Karena itu, penelitian BRIN menggunakan pendekatan label-free, model embedding multibahasa, BERTopic, dan mekanisme dual-anchor semantic filtering. Tujuannya menangkap kedekatan makna antara bahasa sehari-hari wisatawan dengan isu pembangunan berkelanjutan tanpa harus memberi label manual pada setiap ulasan.
Dari sini muncul fenomena yang disebut peneliti sebagai rating paradox.
Pengunjung dapat memberikan rating tinggi karena secara keseluruhan menyukai destinasi tersebut, tetapi pada saat bersamaan meninggalkan kritik mengenai sampah, fasilitas, lingkungan, atau persoalan sosial.
Bintang mengukur kesan.
Teks bisa menunjukkan masalah.
Perbedaan itu penting karena keputusan mengenai keberlanjutan sebuah destinasi jelas membutuhkan informasi yang lebih luas daripada sekadar apakah wisatawan merasa senang setelah berkunjung.
28 Ribu Ulasan Menjadi Sensor Sosial
Potensi terbesarnya justru berada di sini.
Ulasan digital dapat diperlakukan sebagai semacam sensor sosial.
Bukan untuk menggantikan sensor lingkungan, statistik pemerintah, ataupun survei lapangan. Tetapi untuk menangkap sinyal persoalan yang muncul dari pengalaman ribuan orang.
Bayangkan satu destinasi menerima ratusan ulasan setiap pekan. Sebagian mulai berulang kali menyebut sampah. Destinasi lainnya mendapatkan semakin banyak keluhan mengenai akses jalan, air bersih, fasilitas publik, atau gangguan terhadap lingkungan.
Satu komentar mungkin hanya opini.
Namun ribuan komentar yang menunjukkan pola serupa dapat menjadi sinyal yang layak diperiksa.
Pendekatan seperti ini relevan ketika cara dunia mengukur keberlanjutan pariwisata juga berkembang. Kerangka Statistical Framework for Measuring the Sustainability of Tourism yang didorong UN Tourism mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memberikan gambaran lebih luas mengenai dampak pariwisata.
UN Tourism juga menempatkan kepuasan masyarakat lokal sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan destinasi berkelanjutan karena penduduk tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi dari pariwisata, tetapi juga menanggung dampak sosial, budaya, dan lingkungan yang ditimbulkannya.
Karena itu, data Google Maps seharusnya tidak berhenti menjadi alat menentukan tempat mana yang layak dikunjungi.
Dengan metodologi yang tepat, data tersebut berpotensi ikut menunjukkan apa yang perlu diperbaiki setelah wisatawan datang.
Bukan Pengganti Warga Lokal
Tetapi ada batas penting.
28 ribu ulasan Google Maps bukan berarti 28 ribu responden dalam survei yang representatif.
Pengguna platform digital merupakan kelompok yang memilih sendiri apakah akan meninggalkan ulasan. Mereka juga terutama berbicara sebagai pengunjung.
Perspektif masyarakat yang tinggal di sekitar destinasi bisa sama sekali berbeda.
Pantai yang memperoleh lima bintang dari wisatawan, misalnya, belum tentu berarti pembangunan di sekitarnya memberikan manfaat ekonomi yang merata kepada warga. Tempat yang dinilai nyaman oleh pengunjung belum tentu bebas dari tekanan terhadap sumber daya air, lahan, ekosistem, atau kehidupan masyarakat setempat.
Baca juga: Wisata 2026 Berubah Arah, Ujian Tata Kelola Berkelanjutan bagi Komunitas Lokal
Ada pula persoalan teknis.
Ulasan digital dapat mengandung spam, manipulasi, bahasa ambigu, ironi, hingga sarkasme. BRIN sendiri masih merencanakan validasi bersama pakar, pengujian metode pada destinasi lain, serta integrasi Large Language Model berbasis Retrieval-Augmented Generation atau RAG. Kemampuan mengenali sarkasme dan kritik implisit juga masuk agenda pengembangan berikutnya.
Karena itu, nilai terbesar metode ini bukan menggantikan sistem pengukuran yang sudah ada.
Justru menambahkan satu lapisan data baru.
Statistik resmi dapat menunjukkan jumlah wisatawan.
Data ekonomi dapat memperlihatkan pendapatan dan pekerjaan.
Sensor dapat memantau kualitas lingkungan.
Survei masyarakat dapat merekam pengalaman warga.
Sementara jutaan jejak digital berpotensi memberikan sinyal tambahan mengenai persoalan yang muncul sehari-hari.
Dari Review Menjadi Early Warning
Di sinilah riset Mandalika dan Lombok menjadi lebih penting daripada sekadar eksperimen penggunaan AI.
Indonesia memiliki begitu banyak destinasi dengan ulasan digital dalam jumlah besar. Setiap hari data tersebut terus bertambah tanpa perlu pemerintah membangun instrumen pengumpulan baru.
Persoalannya adalah apakah data itu hanya akan dipakai untuk menentukan tempat makan, memilih hotel, dan mencari pantai terbaik—atau mulai dibaca sebagai bagian dari sistem informasi pembangunan.
Jika pola keluhan mengenai sampah meningkat, pengelola destinasi dapat memeriksanya.
Baca juga: Bayang-bayang Overtourism, Mampukah Bali Temukan Jalan Pariwisata Berkelanjutan?
Jika fasilitas tertentu berulang kali dikeluhkan, pemerintah daerah mendapatkan sinyal tambahan untuk melakukan evaluasi.
Jika masalah lingkungan terus muncul meski rating tetap tinggi, keberhasilan destinasi tidak lagi cukup dijelaskan dengan deretan bintang.
Tentu, untuk sampai menjadi instrumen kebijakan diperlukan pengujian lebih luas, validasi, standar metodologi, serta mekanisme untuk memastikan data digital tidak disalahartikan.
Namun 28 ribu ulasan Mandalika dan Lombok sudah memperlihatkan satu hal. Wisatawan sebenarnya meninggalkan lebih banyak data tentang keberlanjutan daripada yang terlihat pada angka rating.
Selama ini kita mungkin hanya terlalu sibuk menghitung bintangnya. ***
- Foto: Try Putro Utomo/ Pexels – Pesisir Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ribuan ulasan wisata yang dianalisis BRIN menunjukkan bahwa rating tinggi tidak selalu menangkap seluruh persoalan keberlanjutan di sebuah destinasi.
