Indonesia memulai proyek surya terbesar dalam sejarahnya. Kapasitas manufaktur panel dalam negeri ikut melonjak. Tantangannya kini bukan sekadar memasang panel, tetapi memastikan megaproyek itu membentuk rantai industri nasional.
PEMBANGUNAN PLTS 100 gigawatt peak (GWp) sudah bergerak dari rencana menuju proyek. Presiden Prabowo Subianto pada 25 Agustus 2026 meluncurkan program tersebut di Gilimanuk, Bali, dengan paket awal 14 proyek di enam provinsi berkapasitas total 5,3 GWp.
Pemerintah memperkirakan keseluruhan program membutuhkan investasi sekitar US$73 miliar atau lebih dari Rp1.140 triliun. Untuk paket awal 5,3 GWp saja, kebutuhan investasi diperkirakan sekitar Rp135 triliun.
Besarnya angka itu membuat pertanyaan berikutnya menjadi penting. Berapa banyak dari nilai ekonomi tersebut yang akan tinggal di Indonesia?
Sebab, PLTS bukan hanya soal lahan dan sinar matahari. Di belakang setiap megawatt terdapat modul surya, sel, wafer, inverter, kabel, struktur penyangga, battery energy storage system (BESS), pekerjaan rekayasa, konstruksi, operasi hingga pemeliharaan.
Jika sebagian besar rantai itu tumbuh di dalam negeri, PLTS 100 GWp bisa menjadi proyek industrialisasi. Jika tidak, Indonesia berisiko mendapatkan listrik bersih, tetapi sebagian besar nilai tambah industrinya mengalir ke luar.
Kapasitas Pabrik Sudah Membesar
Posisi Indonesia sebenarnya jauh berbeda dibanding beberapa tahun lalu.
Indonesia Energy Transition Outlook 2026 yang diterbitkan Institute for Essential Services Reform (IESR) mencatat kapasitas produksi modul surya Indonesia telah mencapai sekitar 14,6 GWp per tahun per September 2025. Kapasitas produksi sel surya bahkan sudah sekitar 9,5 GW per tahun.
Angka tersebut melonjak tajam dibandingkan Juni 2024, ketika kapasitas produksi modul domestik baru sekitar 4,7 GW per tahun.
Investasi baru ikut mengubah lanskap industri. Pabrik PT Trina Mas Agra Indonesia di Kendal, misalnya, mulai beroperasi dengan kapasitas sekitar 1 GW per tahun untuk sel dan modul surya. Investasinya lebih dari Rp1,5 triliun.
Baca juga: 100 GW PLTS, Seberapa Siap Sistem Listrik Indonesia?
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ketika meresmikan fasilitas tersebut pada Juni 2025 mengatakan industri panel surya tidak boleh hanya menjadi pemasok teknologi, tetapi harus menjadi bagian dari ekosistem energi surya nasional.
Pabrik itu juga menargetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) awal sekitar 41 persen.
Artinya, dari sisi kapasitas akhir berupa modul, Indonesia bukan lagi pemain yang sepenuhnya bergantung pada impor.
Bahkan CEO IESR Fabby Tumiwa sebelumnya menilai kapasitas produksi modul domestik sekitar 14 GW per tahun masih dapat meningkat hingga sekitar 20 GW per tahun. Secara matematis, kemampuan produksi tersebut memberikan modal awal yang cukup besar untuk menopang percepatan proyek PLTS nasional.
Tetapi kapasitas pabrik tidak otomatis sama dengan kedalaman industri.
Masih Ada Lubang di Rantai Pasok
Panel surya yang keluar dari pabrik Indonesia belum berarti seluruh nilai tambahnya berasal dari Indonesia.
Kementerian Perindustrian mengakui sejumlah komponen penting masih bergantung pada impor, antara lain backsheet, EVA film, PV ribbon, dan solar silicon.
Industri hulu baru mulai dibangun. Kemenperin antara lain mencatat pengembangan produksi wafer di dalam negeri sebagai salah satu langkah awal memperdalam rantai pasok. Pemerintah juga mendorong hilirisasi dari pasir silika menuju polisilikon, wafer, sel, hingga modul.
Baca juga: PLTS 100 GW, Fondasi Baru Transisi Energi dan Ekonomi Desa
Di sinilah PLTS 100 GWp menjadi lebih menarik daripada sekadar proyek ketenagalistrikan.
Permintaan sebesar itu dapat memberikan sesuatu yang selama ini dibutuhkan industri surya Indonesia, yakni kepastian pasar dalam skala sangat besar.
Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kementerian Perindustrian Solehan bahkan telah memperingatkan bahwa permintaan dari proyek nasional seharusnya menjadi katalis bagi industri dalam negeri, bukan justru membuka dominasi produk impor.
Pernyataan itu menjadi semakin relevan setelah proyek 100 GWp resmi diluncurkan.
Indonesia sekarang memiliki dua hal sekaligus. Proyek raksasa dan kapasitas manufaktur yang sedang tumbuh. Yang belum otomatis terjadi adalah hubungan kuat antara keduanya.
Danantara Masuk, Swasta Tetap Dicari
Model pembiayaannya juga tidak sepenuhnya akan ditanggung negara.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah terlebih dahulu mendorong independent power producer atau IPP untuk mengembangkan proyek apabila harga listriknya kompetitif. Bila tidak ada IPP yang masuk karena keekonomiannya tidak menarik, opsi pembiayaan melalui Danantara akan digunakan.
Danantara sendiri memperkirakan kebutuhan investasi PLTS 100 GW mencapai sekitar Rp1.130 triliun.
Managing Director of Global Relations and Governance Danantara Pahala N. Mansury menekankan bahwa pembangunan energi hijau juga membutuhkan ekosistem pembiayaan dan infrastruktur pendukung. Menurut dia, Indonesia tidak cukup hanya membangun pembangkit, tetapi juga membutuhkan jaringan dan transmisi yang mampu mengakomodasi energi hijau.
Dengan skala sebesar itu, keputusan investasi akan menentukan bukan hanya siapa yang memiliki pembangkit, tetapi juga teknologi mana yang digunakan dan dari mana komponennya berasal.
Itu sebabnya desain pengadaan menjadi krusial.
Harga modul impor yang murah memang dapat menekan biaya proyek. Namun, bila pertimbangan harga jangka pendek terlalu dominan, kesempatan membangun rantai pasok domestik dapat hilang.
Sebaliknya, proteksi industri yang terlalu kaku juga berisiko membuat biaya PLTS menjadi mahal dan memperlambat pembangunan.
Indonesia harus menyeimbangkan keduanya.
Ekspansi PLTS juga tidak berhenti pada ketersediaan panel. Biaya lahan, sistem penyimpanan energi, jaringan, dan desain proyek ikut menentukan keekonomiannya. Sustain Bites Episode 10 pernah membedah salah satu alternatifnya: memanfaatkan koridor jalan tol untuk pembangkit surya.
Bukan Sekadar TKDN
Instrumennya sudah tersedia.
Permenperin Nomor 34 Tahun 2024 mengatur tata cara penghitungan TKDN produk modul surya. Regulasi sektor ketenagalistrikan juga menempatkan penggunaan produk dalam negeri sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur listrik.
Tetapi keberhasilan industrialisasi PLTS 100 GWp tidak seharusnya diukur hanya dari persentase TKDN.
Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah investasi ini menciptakan kemampuan teknologi baru?
Apakah wafer, sel, inverter, baterai dan material penting mulai diproduksi di Indonesia. Apakah pemasok lokal masuk ke rantai produksi. Apakah teknologi ditransfer. Apakah tenaga kerja Indonesia memperoleh kompetensi manufaktur baru?
IESR memperkirakan pengembangan industri PLTS beserta rantai pasoknya hingga 2060 mempunyai potensi ekonomi sekitar US$236,3 miliar dan dapat menciptakan sekitar 5,7 juta job-years pekerjaan.
Angka sebesar itu memperlihatkan bahwa nilai sebuah PLTS tidak berhenti ketika listrik mulai mengalir ke jaringan.
Baca juga: Jalan Tol Bisa Jadi Pembangkit Listrik, Layakkah?
Program 100 GWp sekarang memberi Indonesia kesempatan langka, menciptakan pasar domestik yang cukup besar untuk mendorong industri dari hilir bergerak semakin jauh ke hulu.
Momentum tersebut bahkan menjadi salah satu agenda utama IndoEBTKE ConEx 2026. Forum pada 2 September secara khusus membahas kesiapan implementasi PLTS 100 GWp, termasuk tata kelola, pendanaan dan jalur strategis nasional, dengan melibatkan Kementerian Perindustrian, PLN dan pemangku kepentingan energi.
Karena itu, ukuran keberhasilan PLTS 100 GWp seharusnya kelak bukan hanya berapa gigawatt panel yang terpasang.
Ada ukuran kedua yang tidak kalah penting. Berapa banyak industri yang tumbuh di belakang setiap panel itu.
Indonesia bisa membeli panel untuk menghasilkan listrik bersih.Kesempatan yang jauh lebih besar adalah menggunakan 100 GWp itu untuk membangun industri energi bersihnya sendiri. ***
- Foto: Instagram/@presidenrepublikindonesia – Presiden Prabowo Subianto meresmikan dimulainya program PLTS 100 GWp di Bali, 25 Agustus 2026. Program tersebut diawali pembangunan 14 proyek PLTS di enam provinsi dengan kapasitas total 5,3 GWp.
