Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS hingga 100 GW dan menyebut 30 GW akan dibangun tahun ini. Dibanding kapasitas surya Indonesia yang baru sekitar 1,5 GW pada akhir 2025, tantangannya bukan lagi sekadar memasang panel, tetapi menyiapkan jaringan, penyimpanan energi, pembiayaan, dan industri untuk lompatan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
INDONESIA sedang menyiapkan lompatan energi surya dalam skala yang sulit disebut kecil.
Dalam pidato penyampaian Rancangan APBN 2027 pada 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 gigawatt (GW).
Bahkan, Presiden menyatakan 30 GW PLTS akan dibangun tahun ini, bersamaan dengan percepatan penghentian 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Pemerintah memperkirakan kapasitas PLTS sebesar 100 GW dapat menurunkan biaya pokok produksi listrik sehingga menghasilkan penghematan sedikitnya Rp73,9 triliun per tahun.
Angka itu menjadikan energi surya bukan lagi pelengkap dalam sistem ketenagalistrikan Indonesia.
Tetapi semakin besar targetnya, semakin penting pertanyaan berikutnya. Seberapa siap sistem listrik Indonesia menerimanya?
Dari 1,5 GW Menuju 100 GW
Ukuran lompatan itu terlihat ketika target pemerintah dibandingkan dengan posisi Indonesia saat ini.
Data Kementerian ESDM menunjukkan kapasitas energi surya yang telah terpasang pada akhir 2025 baru sekitar 1.494 MW atau 1,494 GW. Pada saat yang sama, seluruh kapasitas pembangkit energi baru dan terbarukan mencapai 15,63 GW.
Artinya, target 100 GW setara dengan hampir 67 kali kapasitas tenaga surya yang dimiliki Indonesia pada akhir tahun lalu.
Skalanya menjadi lebih jelas jika dibandingkan dengan seluruh sistem listrik nasional.
Baca juga: AI Mengubah Pusat Data, Beban Listrik Ikut Melonjak
Hingga April 2026, kapasitas pembangkit listrik Indonesia mencapai sekitar 108 GW, dengan sekitar 16,26 GW atau 15 persen berasal dari energi baru dan terbarukan.
Dengan kata lain, 100 GW PLTS saja hampir menyamai seluruh kapasitas pembangkit listrik nasional yang sekarang beroperasi.
Ini bukan sekadar ekspansi teknologi. Ini mendekati perubahan arsitektur sistem listrik.
RUPTL Baru Mencantumkan 17,1 GW
Ada perbandingan lain yang bahkan lebih penting.
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL PLN 2025–2034 menargetkan penambahan pembangkit sebesar 69,5 GW selama sepuluh tahun.
Dari jumlah tersebut, PLTS mendapat porsi 17,1 GW. Energi terbarukan lainnya terdiri atas hidro 11,7 GW, angin 7,2 GW, panas bumi 5,2 GW, serta bioenergi 0,9 GW. RUPTL juga merencanakan sistem penyimpanan energi sebesar 10,3 GW.
Angka itu menunjukkan betapa besar perubahan skala yang sekarang sedang dibicarakan.
Jika pemerintah benar-benar bergerak menuju 100 GW PLTS, dokumen perencanaan ketenagalistrikan, jadwal proyek, kebutuhan jaringan, skema pengadaan, hingga pembiayaan harus bergerak mengikuti target tersebut.
Baca juga: Subsidi Mobil Listrik Datang Lagi, Apa yang Dikejar?
Sinyal perubahan sebenarnya sudah muncul.
Pada 29 Mei 2026, Wakil Menteri ESDM Yuliot menyatakan percepatan program PLTS 100 GW akan diawali dengan pembangunan 17 GW PLTS, didukung fasilitas battery energy storage system sekitar 33 GW. Pemerintah saat itu juga menyebut regulasi dan kesiapan lahan sebagai dua unsur yang harus disiapkan.
Namun pernyataan terbaru Presiden tentang pembangunan 30 GW tahun ini membuat kebutuhan terhadap peta jalan implementasi menjadi semakin mendesak.
Panel Surya Membutuhkan Jaringan
Persoalannya bukan karena Indonesia kekurangan sinar matahari.
Tenaga surya memiliki karakter berbeda dengan pembangkit yang dapat menghasilkan listrik secara relatif konstan. Produksinya berubah mengikuti intensitas matahari. Semakin besar tenaga surya masuk ke sistem, semakin penting kemampuan jaringan mengelola perubahan pasokan tersebut.
Itulah mengapa pembangunan PLTS tidak dapat dipisahkan dari transmisi, distribusi, penyimpanan energi, dan pengelolaan sistem.
RUPTL 2025–2034 sendiri sudah merencanakan pembangunan hampir 48.000 kilometer sirkuit jaringan transmisi serta gardu induk dengan kapasitas sekitar 108.000 MVA. Pemerintah bahkan mengakui jaringan menjadi prasyarat penting agar pembangkit baru tidak dibangun tanpa kemampuan menyalurkan listriknya.
Dengan target PLTS yang jauh lebih besar, kebutuhan itu ikut membesar.
Battery energy storage system (BESS) juga menjadi bagian penting karena baterai memungkinkan sebagian produksi listrik surya disimpan dan digunakan ketika produksi menurun atau kebutuhan listrik meningkat.
Karena itu, angka 100 GW tidak bisa dibaca sendirian.
Di belakang setiap gigawatt panel surya harus terdapat sistem yang mampu menerima, mengatur, menyimpan, dan menyalurkan listriknya.
Dari Proyek Energi Menjadi Proyek Industri
Lompatan 100 GW juga membawa pertanyaan lain. Berapa banyak nilai ekonominya dapat dipertahankan di Indonesia?
Pertumbuhan tenaga surya sebesar itu akan menciptakan permintaan sangat besar terhadap modul surya, inverter, baterai, kabel, struktur penyangga, perangkat kontrol, jasa konstruksi hingga tenaga teknis.
Namun rantai pasok fotovoltaik Indonesia belum sepenuhnya terintegrasi.
Kajian nstitute for Essential Services Reform (IESR) mengenai rantai pasok industri fotovoltaik mencatat Indonesia belum memiliki industri hulu fotovoltaik yang beroperasi untuk sejumlah komponen penting seperti polisilikon, ingot, dan wafer.
Artinya, pembangunan PLTS dalam skala raksasa dapat menghasilkan dua jalur yang berbeda.
Indonesia dapat menjadi pasar besar teknologi surya impor, atau menggunakan permintaan 100 GW untuk membangun kapasitas industri domestik yang kompetitif.
Pilihan itu akan menentukan apakah transisi energi hanya mengubah sumber listrik, atau sekaligus menciptakan rantai nilai ekonomi baru.
Target Besar Butuh Mesin Eksekusi Besar
IESR menilai target PLTS 100 GW sebagai salah satu langkah paling progresif dalam agenda energi pemerintah.
Tetapi organisasi tersebut juga mengingatkan bahwa keberhasilannya bergantung pada implementasi. Kepemimpinan program yang jelas, percepatan transmisi dan distribusi, penyimpanan energi, reformasi perencanaan sistem, perizinan, pembiayaan, tenaga kerja, serta penguatan industri domestik.
Daftar itu menunjukkan satu hal.
Hambatan terbesar menuju 100 GW mungkin bukan kemampuan Indonesia membeli panel surya.
Yang lebih sulit adalah membangun ekosistem yang mampu memasang puluhan gigawatt, menghubungkannya ke jaringan, membiayainya, mengoperasikannya, sekaligus memastikan listrik tersebut benar-benar menggantikan energi yang lebih mahal dan lebih intensif karbon.
Baca juga: Listrik Rentan Padam, Grid Jadi Titik Lemah
Target 100 GW memberi Indonesia kesempatan untuk melakukan lompatan yang selama bertahun-tahun tidak terjadi pada energi surya.
Tetapi, angka sebesar itu juga mengubah ukuran keberhasilan.
Keberhasilan tidak cukup dihitung dari berapa gigawatt proyek diumumkan.
Yang menentukan adalah berapa yang benar-benar dibangun, tersambung ke jaringan, menghasilkan listrik, mengurangi penggunaan diesel dan bahan bakar fosil, menekan biaya sistem, serta membangun industri yang bertahan setelah proyek selesai.
Indonesia memang mempunyai matahari.
Kini yang diuji adalah apakah sistem listrik, industri, pembiayaan, dan kebijakannya mampu bergerak secepat target 100 GW itu. ***
- Foto: Ilustrasi/ AI/ SustainReview.ID – Hamparan panel surya terhubung dengan gardu dan jaringan transmisi. Target PLTS 100 GW membuat tantangan transisi energi Indonesia tak lagi hanya soal membangun pembangkit, tetapi juga memastikan jaringan listrik mampu menerima dan menyalurkan lonjakan kapasitas baru.
