GARIS pantai di sekitar Desa Pantai Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengalami kemunduran hingga sekitar 132 meter per tahun. Temuan penelitian terbaru Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) ini memperlihatkan tantangan yang melampaui persoalan abrasi. Bagaimana perencanaan tata ruang mengikuti perubahan batas fisik pesisir.
Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports, 7 November 2026, mengembangkan model prediksi garis pantai hingga 2035 menggunakan citra satelit, data pasang surut, dan pembelajaran mesin. Hasilnya menawarkan referensi ilmiah untuk menyelaraskan pengelolaan wilayah darat dan laut.
Namun, model tersebut juga memperlihatkan persoalan mendasar. Perubahan garis pantai berlangsung tidak seragam, sementara keputusan pembangunan, administrasi wilayah, dan pengelolaan kawasan pesisir membutuhkan informasi spasial yang konsisten.
Pesisir Berubah Tidak Seragam
Penelitian sepanjang 2015-2024 menunjukkan dinamika berbeda di pesisir Bekasi. Di sekitar Pantai Bahagia, laju kemunduran garis pantai tertinggi teridentifikasi sekitar 132 meter per tahun. Sebaliknya, kawasan Pantai Harapanjaya mengalami akresi atau pertambahan daratan dengan laju sekitar 52 meter per tahun.
Selubung spasial terluar (bounding box) garis pantai menyusut dari 269,91 kilometer persegi menjadi 263,58 kilometer persegi, atau berkurang 6,33 kilometer persegi. Angka tersebut menggambarkan perubahan cakupan spasial, bukan luas daratan yang hilang akibat abrasi.
Penelitian sebelumnya yang dipimpin Tubagus Solihuddin dari BRIN, diterbitkan dalam Journal of Coastal Conservation pada 2024, juga mengidentifikasi hubungan antara perubahan tutupan lahan, ketidakseimbangan sedimen, dan meningkatnya kerentanan pesisir Muaragembong terhadap gelombang.
Baca juga: Pantura Terjepit dari Darat, Laut, dan Langit
Dalam wawancara dengan wartawan pada Desember 2025, Solihuddin mengingatkan bahwa pembangunan tanggul di pantai berlumpur membutuhkan pertimbangan matang karena risiko penurunan struktur. Ia menilai pendekatan penangkapan sedimen melalui rekayasa hibrida patut dipertimbangkan sesuai karakter kawasan.
Temuan tersebut menegaskan bahwa adaptasi pesisir tidak cukup mengandalkan satu jenis infrastruktur untuk seluruh lokasi.
Ketika Peta Tidak Sejalan
Persoalan menjadi lebih kompleks ketika perubahan fisik pantai berhadapan dengan perbedaan referensi pemetaan.
Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Widodo Setiyo Pranowo, menjelaskan bahwa kebutuhan pemetaan darat, laut, dan administrasi wilayah menggunakan acuan muka air yang berbeda.
“Perbedaan tersebut dapat menimbulkan ketidakselarasan antara kadaster darat dan laut,” ujar Widodo dalam publikasi BRIN, Senin (9/11/2026).
Baca juga: Pantura Perlu Tanggul, tapi Mangrove Tak Boleh Kalah
Penelitian ini mengusulkan Highest Astronomical Tide (HAT), yakni pasang astronomis tertinggi dalam siklus 18,6 tahun, sebagai acuan ilmiah untuk memodelkan garis pantai legal dalam konteks administratif dan kadastral.
Indonesia sebenarnya sudah mengenal garis pantai pasang tertinggi, muka laut rata-rata, dan surut terendah dalam sistem informasi geospasial. Usulan HAT bukan penghapusan ketentuan tersebut, melainkan pendekatan untuk memperkuat konsistensi referensi dan pemodelan.
Garis pantai legal dalam penelitian ini juga tidak identik dengan garis pangkal untuk penentuan batas maritim berdasarkan UNCLOS.
Prediksi Bukan Kepastian
Tim peneliti mengolah enam periode citra Landsat sepanjang 2015–2024 dan menggunakan data pasang surut dari Stasiun Pondok Dayung. Model Random Forest Regression menghasilkan tingkat kesalahan prediksi atau Root Mean Square Error sebesar 12,8 meter dengan koefisien determinasi 0,84.
Setelah pengujian, model digunakan untuk memproyeksikan garis pantai pada 2025, 2030, dan 2035.
Proyeksinya menunjukkan perubahan selubung spasial kurang dari 0,20 kilometer persegi selama 2024-2035. Akan tetapi, kestabilan agregat tersebut tidak berarti setiap bagian pantai berhenti mengalami erosi atau akresi.
Baca juga: Pantura Jawa Kehilangan Daya Dukung, Koridor Ekonomi Nasional di Ujung Risiko
Penelitian juga masih memiliki keterbatasan, termasuk penggunaan enam periode pengamatan serta belum terintegrasinya seluruh faktor gelombang, perubahan muka laut, dan penurunan muka tanah.
Karena itu, hasil pemodelan lebih tepat diperlakukan sebagai indikasi untuk perencanaan dan pengujian lapangan, bukan kepastian posisi garis pantai pada masa depan.
Tata Ruang Perlu Beradaptasi
Kebutuhan penyelarasan data juga mendapat perhatian Badan Informasi Geospasial (BIG).
Direktur Pemetaan Rupabumi Wilayah Laut dan Pantai BIG, Astrit Rimayanti, dalam keterangan resmi terkait kegiatan pemetaan pesisir di Tegal pada Oktober 2026, menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga.
“Koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga diperlukan agar informasi geospasial wilayah pesisir dan laut dapat dimanfaatkan secara terpadu,” ujarnya.
Pernyataan tersebut bukan tanggapan khusus terhadap penelitian Bekasi, tetapi memperlihatkan kebutuhan tata kelola yang sejalan dengan persoalan yang diangkat para peneliti.
Baca juga: Tanah Turun, Laut Naik: Pantura Jawa Butuh Kebijakan Pesisir Berbasis Data
Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 mengatur peninjauan kembali rencana tata ruang sekali dalam setiap periode lima tahun. Bagi kawasan pesisir yang berubah cepat, mekanisme tersebut menuntut dukungan pemantauan dan pemutakhiran data yang memadai.
Hasil penelitian Bekasi membuka peluang menjadikan model prediktif sebagai bahan evaluasi tata ruang, pengelolaan kawasan pesisir, dan penentuan prioritas adaptasi. Namun, penerapannya tetap memerlukan validasi lapangan serta penyesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Perubahan garis pantai juga menuntut strategi perlindungan pesisir yang sesuai dengan karakter wilayah. Peran infrastruktur dan ekosistem mangrove dalam menghadapi ancaman abrasi menjadi salah satu isu yang dibahas Sustain Bites.
Tantangan terbesarnya bukan sekadar menghasilkan peta yang lebih canggih. Negara perlu memastikan keputusan pembangunan tidak terus tertinggal dari perubahan pesisir yang sudah dapat diukur. ***
- Foto: Tom Fisk/ Pexels – Foto udara kawasan permukiman dan aliran sungai di Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penelitian BRIN menunjukkan dinamika perubahan garis pantai di pesisir Bekasi menjadi tantangan bagi perencanaan tata ruang wilayah.
