Indonesia Butuh Lembaga Khusus Iklim agar Kebijakan Tak Terpecah

INDONESIA memasuki babak baru dalam menghadapi krisis iklim. Setelah dua dekade kebijakan tersebar di banyak kementerian, kini muncul gagasan membentuk lembaga khusus yang fokus mengoordinasikan seluruh upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menilai, arah kebijakan iklim nasional sudah terlalu kompleks untuk ditangani secara sektoral. “Kami mengusulkan ada kelembagaan khusus yang…

Baca Selengkapnya...

Babak Baru Green Justice, Keadilan Hijau Pertama di Indonesia

Untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum lingkungan Indonesia, pengadilan menerapkan mekanisme anti-SLAPP. Kasus dua guru besar IPB yang digugat perusahaan sawit berubah menjadi tonggak penting bagi perlindungan sains dan pembela lingkungan. KETIKA dua akademisi lingkungan digugat korporasi sawit karena menjalankan tugas ilmiah, pengadilan memilih berpihak pada kebenaran dan sains. Putusan Pengadilan Negeri (PN) Cibinong yang…

Baca Selengkapnya...

Negara Pulau Kecil Menanggung Krisis Iklim yang Bukan Mereka Ciptakan

NEGARA-negara kepulauan kecil di dunia menghadapi ancaman eksistensial akibat perubahan iklim yang mereka sendiri nyaris tidak sebabkan. Laporan terbaru Global Commission on Adaptation (GCA) memperkirakan kerugian ekonomi Negara-Negara Berkembang Pulau Kecil (Small Island Developing States/SIDS) dapat mencapai 476 miliar dolar AS pada tahun 2050 jika langkah adaptasi tidak segera dipercepat. Padahal, 39 negara kepulauan yang…

Baca Selengkapnya...

Ekonomi Karbon Multiskema, Jalan Tengah Menuju Pembiayaan Iklim Rp4.500 Triliun

INDONESIA tengah menghadapi salah satu tantangan pendanaan iklim terbesar di dunia. Melalui First Biennial Transparency Report (BTR) yang disampaikan ke Sekretariat UNFCCC, pemerintah memetakan kebutuhan dana mencapai US$ 282 miliar atau sekitar Rp 4.519 triliun untuk menjalankan aksi mitigasi dan adaptasi iklim hingga 2030. Angka ini bukan sekadar catatan teknokratik. Ini menggambarkan jurang pendanaan yang…

Baca Selengkapnya...

Tanpa Pangan, Air, dan Energi, Tak Ada Masa Depan untuk Indonesia

DI TENGAH krisis iklim global dan tekanan pembangunan yang kian kompleks, Indonesia diingatkan untuk kembali ke fondasinya, yakni pangan, air, dan energi. Tiga sumber kehidupan ini bukan sekadar kebutuhan dasar, melainkan pilar keberlanjutan nasional yang akan menentukan masa depan bangsa. “Jika kita serius tentang keberlanjutan, maka kita harus memulainya dari fondasi setiap masyarakat, yakni pangan,…

Baca Selengkapnya...

Asia-Pasifik Tertinggal dalam SDGs karena Lambatnya Transisi Energi Bersih

UN ESCAP memperingatkan kawasan Asia-Pasifik bahwa dominasi bahan bakar fosil dan ketimpangan sosial menghambat pencapaian target SDGs 2030. ASIA-Pasifik menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi global selama tiga dekade terakhir. Namun, menurut Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (UN ESCAP), Armida Salsiah Alisjahbana, keberhasilan tersebut belum mampu menjamin pembangunan berkelanjutan yang merata….

Baca Selengkapnya...

Misi Kota Hijau IKN Terancam Tambang Batu Bara Ilegal

OTORITA Ibu Kota Nusantara (OIKN) kembali menyoroti ancaman serius terhadap pembangunan kota hijau yang sedang dirintis di Kalimantan Timur. Satuan Tugas Penanggulangan Aktivitas Ilegal (Satgas) OIKN menemukan jaringan penambangan batu bara ilegal, perambahan hutan, dan bangunan liar di area yang seharusnya dilindungi, termasuk di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Temuan ini memunculkan pertanyaan tentang…

Baca Selengkapnya...

Amerika Temukan Zat Radioaktif di Cengkih, Ujian Besar Kepercayaan Ekspor Indonesia

PERINGATAN datang dari luar negeri. Temuan dugaan kontaminasi Cesium-137 (Cs-137) oleh Amerika Serikat pada produk cengkih dan udang asal Indonesia memantik keprihatinan global. Bukan sekadar isu teknis, kasus ini mengguncang kepercayaan terhadap keamanan rantai pasok ekspor Indonesia. Otoritas pengawas pangan dan obat Amerika (FDA) memblokir impor rempah dari sebuah pabrik di Surabaya pada akhir September…

Baca Selengkapnya...

KLH Bawa Pencemar Radiasi Cesium-137 di Cikande ke Meja Hijau

KASUS pencemaran radiasi Cesium-137 di kawasan industri Modern Cikande, Serang, Banten, memasuki babak baru. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memastikan akan membawa dua pihak ke meja hijau. Masing-masing PT Peter Metal Technology (PMT) sebagai pelaku peleburan limbah logam yang tercemar, dan pengelola kawasan industri Modern Cikande sebagai pihak yang dianggap lalai mengawasi. “Dua pihak yang akan…

Baca Selengkapnya...

Revisi Perda Udara Jadi Kunci Jakarta Atasi Polusi Aglomerasi

HAMPIR dua dekade berlalu sejak Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara disahkan. Namun, peraturan yang seharusnya menjadi benteng melindungi warga ibu kota dari udara kotor itu kini dianggap usang dan tak lagi relevan menghadapi tantangan polusi udara metropolitan yang kian kompleks. Desakan agar Perda tersebut direvisi kembali mencuat…

Baca Selengkapnya...