Hujan Mikroplastik di Jakarta, Krisis Baru Polusi Urban

HUJAN yang turun di Jakarta kini membawa cerita baru tentang krisis lingkungan perkotaan. Bukan hanya air yang jatuh dari langit, tapi juga partikel plastik berukuran mikroskopis yang ikut terbawa angin dan polusi. Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap bahwa air hujan di Ibu Kota mengandung mikroplastik, tanda bahwa polusi plastik telah menembus batas…

Baca Selengkapnya...

Jejak Karbon Tertinggi dalam Sejarah, Sinyal Krisis yang Tak Lagi Bisa Ditunda

KADAR karbon dioksida (COâ‚‚) di atmosfer kini resmi menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah pencatatan modern. Laporan terbaru Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) menegaskan bahwa dari 2023 ke 2024, konsentrasi rata-rata global COâ‚‚ naik 3,5 bagian per juta (ppm), lonjakan terbesar sejak pengukuran dimulai pada 1957. Kenaikan itu bukan sekadar statistik ilmiah. Ini adalah alarm global yang…

Baca Selengkapnya...

Sipora yang Terkoyak, Luka Panjang dari Pembalakan Meranti

DI TENGAH keindahan alam Mentawai yang eksotis, luka besar kini menganga di jantung hutan Pulau Sipora. Seluas 730 hektare kawasan hutan alami, rumah bagi satwa endemik seperti bilou, simakobu, dan bokkoi, rusak akibat praktik pembalakan liar kayu meranti. Kasus ini terbongkar setelah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), gabungan Kementerian Kehutanan, Kejaksaan Agung, dan BPKP, melakukan…

Baca Selengkapnya...

Menanti NDC Kedua, Ujian Kredibilitas Iklim Indonesia di Panggung Global

INDONESIA belum menyerahkan Second Nationally Determined Contribution (NDC) ke Sekretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Padahal, dokumen ini menjadi kunci komitmen nasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dan mencapai target iklim global menjelang COP30 di Brasil, November 2025. Waktu semakin sempit. UNFCCC menetapkan akhir September sebagai batas pengiriman. Namun hingga…

Baca Selengkapnya...

Indonesia Butuh Lembaga Khusus Iklim agar Kebijakan Tak Terpecah

INDONESIA memasuki babak baru dalam menghadapi krisis iklim. Setelah dua dekade kebijakan tersebar di banyak kementerian, kini muncul gagasan membentuk lembaga khusus yang fokus mengoordinasikan seluruh upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menilai, arah kebijakan iklim nasional sudah terlalu kompleks untuk ditangani secara sektoral. “Kami mengusulkan ada kelembagaan khusus yang…

Baca Selengkapnya...

Babak Baru Green Justice, Keadilan Hijau Pertama di Indonesia

Untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum lingkungan Indonesia, pengadilan menerapkan mekanisme anti-SLAPP. Kasus dua guru besar IPB yang digugat perusahaan sawit berubah menjadi tonggak penting bagi perlindungan sains dan pembela lingkungan. KETIKA dua akademisi lingkungan digugat korporasi sawit karena menjalankan tugas ilmiah, pengadilan memilih berpihak pada kebenaran dan sains. Putusan Pengadilan Negeri (PN) Cibinong yang…

Baca Selengkapnya...

Negara Pulau Kecil Menanggung Krisis Iklim yang Bukan Mereka Ciptakan

NEGARA-negara kepulauan kecil di dunia menghadapi ancaman eksistensial akibat perubahan iklim yang mereka sendiri nyaris tidak sebabkan. Laporan terbaru Global Commission on Adaptation (GCA) memperkirakan kerugian ekonomi Negara-Negara Berkembang Pulau Kecil (Small Island Developing States/SIDS) dapat mencapai 476 miliar dolar AS pada tahun 2050 jika langkah adaptasi tidak segera dipercepat. Padahal, 39 negara kepulauan yang…

Baca Selengkapnya...

Ekonomi Karbon Multiskema, Jalan Tengah Menuju Pembiayaan Iklim Rp4.500 Triliun

INDONESIA tengah menghadapi salah satu tantangan pendanaan iklim terbesar di dunia. Melalui First Biennial Transparency Report (BTR) yang disampaikan ke Sekretariat UNFCCC, pemerintah memetakan kebutuhan dana mencapai US$ 282 miliar atau sekitar Rp 4.519 triliun untuk menjalankan aksi mitigasi dan adaptasi iklim hingga 2030. Angka ini bukan sekadar catatan teknokratik. Ini menggambarkan jurang pendanaan yang…

Baca Selengkapnya...

Tanpa Pangan, Air, dan Energi, Tak Ada Masa Depan untuk Indonesia

DI TENGAH krisis iklim global dan tekanan pembangunan yang kian kompleks, Indonesia diingatkan untuk kembali ke fondasinya, yakni pangan, air, dan energi. Tiga sumber kehidupan ini bukan sekadar kebutuhan dasar, melainkan pilar keberlanjutan nasional yang akan menentukan masa depan bangsa. “Jika kita serius tentang keberlanjutan, maka kita harus memulainya dari fondasi setiap masyarakat, yakni pangan,…

Baca Selengkapnya...

Asia-Pasifik Tertinggal dalam SDGs karena Lambatnya Transisi Energi Bersih

UN ESCAP memperingatkan kawasan Asia-Pasifik bahwa dominasi bahan bakar fosil dan ketimpangan sosial menghambat pencapaian target SDGs 2030. ASIA-Pasifik menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi global selama tiga dekade terakhir. Namun, menurut Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (UN ESCAP), Armida Salsiah Alisjahbana, keberhasilan tersebut belum mampu menjamin pembangunan berkelanjutan yang merata….

Baca Selengkapnya...