Risiko Ekologis Sumatra dalam Proyeksi 2050

PULAU Sumatra sedang berada di garis depan krisis biodiversitas Indonesia. Bukan sekadar isu konservasi, tetapi persoalan strategis yang menyentuh tata kelola pembangunan, kebijakan iklim, dan masa depan ekonomi berbasis sumber daya alam. Data terbaru menunjukkan Sumatra mencatat laju kehilangan keanekaragaman hayati tertinggi dibandingkan wilayah besar lain di Indonesia. Temuan ini menggeser persepsi lama yang selama…

Baca Selengkapnya...

Rp175 Triliun yang Menguap dari Hutan

Ketika Korupsi Menjadi Ancaman Nyata Tata Kelola Kehutanan KERUSAKAN hutan Indonesia bukan lagi sekadar isu lingkungan. Tapi, telah menjadi persoalan fiskal, tata kelola, dan integritas negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut potensi kerugian negara akibat kerusakan hutan mencapai Rp175 triliun, angka yang mencerminkan besarnya kebocoran sumber daya publik dari sektor strategis ini. Data yang dihimpun…

Baca Selengkapnya...

Banjir Akibat Iklim Bukan Lagi Risiko Jauh

PERUBAHAN iklim sering dibahas sebagai ancaman jangka panjang. Namun bukti ilmiah terbaru menunjukkan sebaliknya. Risiko itu tidak lagi berada di masa depan. Tapi, sudah bekerja hari ini, perlahan, tertunda, tetapi mematikan. Salah satu manifestasi paling nyata adalah meningkatnya banjir bandang dari danau gletser, atau glacial lake outburst floods (GLOFs). Fenomena ini terjadi ketika danau yang…

Baca Selengkapnya...

Indonesia di Puncak Deforestasi Tambang, Harga Tersembunyi Transisi Energi

TRANSISI energi global terus melaju. Kendaraan listrik, panel surya, dan turbin angin diproyeksikan menjadi tulang punggung ekonomi rendah karbon. Namun di hulu rantai pasoknya, muncul paradoks yang kian sulit diabaikan. Indonesia kini tercatat sebagai negara dengan deforestasi tambang tertinggi di dunia, sebuah fakta yang menempatkan agenda energi bersih dalam sorotan baru. Sekitar 21,7 persen dari…

Baca Selengkapnya...

Harimau Sumatra dan Krisis yang Tak Terlihat di Balik Hutan Leuser

KEBERLANGSUNGAN harimau Sumatra kerap dibaca melalui satu indikator utama, yakni luas hutan yang tersisa. Logikanya sederhana. Selama hutan berdiri, predator puncak ini akan bertahan. Namun riset terbaru menunjukkan asumsi itu tidak lagi cukup. Penelitian yang dimuat dalam Nature Conservation pada Juli 2025 mengungkap satu variabel kunci yang kerap luput dari kebijakan konservasi, ketersediaan mangsa. Tanpa…

Baca Selengkapnya...

Rp6,6 T Hari Ini, Rp142 T Menunggu: Seriusnya Persoalan Tata Kelola Kawasan Hutan

UANG Rp6,6 triliun yang ditampilkan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung bukan sekadar tumpukan uang. Itu adalah penanda keterlambatan negara. Uang itu baru muncul setelah pelanggaran kawasan hutan berlangsung bertahun-tahun, melibatkan jutaan hektare lahan, dan menciptakan kerugian ekologis yang tak sepenuhnya bisa dipulihkan. Dari sisi fiskal, angka ini terlihat besar. Namun dari perspektif kebijakan, Rp6,6 triliun…

Baca Selengkapnya...

Preseden Baru Keadilan Iklim dari Swiss untuk Pulau Pari

UNTUK pertama kalinya dalam sejarah hukum Swiss, sebuah pengadilan menerima gugatan iklim terhadap perusahaan besar. Bukan dari negara maju. Bukan dari LSM global. Gugatan itu datang dari empat nelayan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, wilayah pesisir Indonesia yang saban tahun kian tergerus krisis iklim. Pada 22 Desember 2025, Pengadilan Kanton Zug, Swiss, menyatakan menerima seluruh permohonan…

Baca Selengkapnya...

Desa di Dalam Hutan, Persoalan Administrasi yang Memiskinkan

RIBUAN desa di Indonesia hidup dalam status yang menggantung. Secara administratif, desa-desa tersebut diklaim sebagai bagian dari kawasan hutan. Secara faktual, desa-desa itu telah ada, berpenduduk, dan beraktivitas ekonomi sejak lama. Ketegangan inilah yang kini menjadi salah satu sumber kemiskinan struktural di perdesaan. Data Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) 2024 menunjukkan, 2.966…

Baca Selengkapnya...

Karbon Masuk Taman Nasional, Ujian Baru Konservasi Way Kambas

RENCANA perubahan zonasi di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) membuka perdebatan serius dalam tata kelola konservasi Indonesia. Di satu sisi, pemerintah mendorong pemanfaatan jasa lingkungan karbon sebagai instrumen perlindungan dan rehabilitasi. Di sisi lain, organisasi lingkungan melihatnya sebagai kemunduran prinsipil dalam pengelolaan kawasan pelestarian alam. Melalui Balai TN Way Kambas, Kementerian Kehutanan merancang penetapan sekitar…

Baca Selengkapnya...

Alih Fungsi Sawah Diperketat, Negara Menutup Celah Erosi Lahan Pangan

NEGARA mulai menarik garis tegas pada isu yang selama ini dibiarkan abu-abu, alih fungsi sawah. Di tengah tekanan pembangunan, urbanisasi, dan ekspansi kawasan industri, pemerintah menegaskan bahwa sawah tidak lagi bisa diperlakukan sebagai cadangan ruang yang mudah dikonversi. Yang dimaksud pemerintah adalah sawah yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), instrumen hukum utama…

Baca Selengkapnya...