SEBUAH babak baru dalam kontroversi energi dan kebijakan iklim terbuka lebar. Selasa, 8 Mei 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang memerintahkan pemblokiran berbagai aturan iklim yang disusun oleh pemerintah negara bagian.
Instruksi tersebut menyasar langsung regulasi yang mendukung pengurangan emisi karbon, pengembangan energi bersih, serta inisiatif berlandaskan prinsip keberlanjutan seperti environmental, social, and governance (ESG).
Trump menyebut kebijakan iklim negara bagian sebagai “penghalang ideologis” terhadap dominasi energi domestik. Ia menegaskan bahwa langkah ini bertujuan melindungi keamanan ekonomi dan nasional AS.
Baca juga: AS Mundur dari Perjanjian Paris, Dampak bagi Iklim dan Indonesia
Namun, langkah ini tak luput dari kritik tajam. Bagi banyak pihak, perintah eksekutif tersebut bukan hanya langkah politik, melainkan ancaman terhadap otonomi negara bagian dan kemunduran dalam perjuangan global menghadapi krisis iklim.
Mendorong Produksi, Menekan Regulasi
Perintah ini datang hanya beberapa jam setelah Trump mengeluarkan kebijakan serupa yang mendorong peningkatan produksi batu bara dalam negeri. Langkah itu memperkuat sinyal bahwa Trump hendak mengembalikan masa kejayaan energi fosil AS, dengan menanggalkan berbagai regulasi yang dianggap membatasi.
Jaksa Agung AS kini ditugaskan untuk mengidentifikasi regulasi iklim yang dikeluarkan oleh negara bagian seperti New York dan Vermont. Salah satu yang disorot adalah kebijakan negara bagian yang memberi sanksi pada perusahaan bahan bakar fosil atas kontribusi mereka terhadap pemanasan global.
Trump juga mengkritik gugatan hukum yang diajukan sejumlah negara bagian terhadap perusahaan minyak. Gugatan-gugatan tersebut menuntut pertanggungjawaban korporasi atas jejak karbon dan kerusakan iklim yang ditimbulkan.
Reaksi Beragam, dari Penolakan hingga Dukungan
Langkah Trump memicu reaksi keras dari gubernur-gubernur yang tergabung dalam Aliansi Iklim AS. Mereka menegaskan bahwa otonomi negara bagian dalam menentukan kebijakan lingkungan tidak bisa diganggu gugat.
“Kami tidak akan mundur. Kami tetap berkomitmen mendorong solusi untuk krisis iklim yang memberi udara dan air bersih, lapangan kerja, serta masa depan yang aman,” tegas Kathy Hochul (New York) dan Michelle Lujan Grisham (New Mexico) dalam pernyataan bersama.
Aliansi Iklim AS kini dihuni oleh 24 gubernur lintas negara bagian yang berkomitmen memperkuat aksi iklim secara lokal, meski kebijakan nasional bergerak ke arah sebaliknya.
Baca juga: PBB: Krisis Iklim Semakin Parah, Dunia Harus Bertindak Sekarang
Di sisi lain, dukungan juga mengalir. American Petroleum Institute (API) memuji keputusan Trump, menyebutnya sebagai langkah melindungi industri energi dari “hukuman inkonstitusional.” Bagi mereka, produsen minyak dan gas adalah penyokong utama kebutuhan energi nasional yang harus dilindungi.
Menggugat Masa Depan Keberlanjutan
Langkah Trump mencerminkan tarik-ulur antara dua poros kebijakan energi: pembangunan berbasis fosil dan transisi menuju energi bersih. Keduanya kini berhadapan langsung di panggung kebijakan negara bagian dan federal.
Bagi para pemerhati keberlanjutan, situasi ini mempertegas pentingnya kebijakan iklim yang konsisten dan berbasis ilmu pengetahuan. Ketika negara bagian mencoba memimpin dari bawah, kebijakan pusat justru membenturkan kembali pendekatan lama yang fokus pada ekspansi industri ekstraktif.
Baca juga: Indonesia dan Paris Agreement, Menakar Keadilan dalam Transisi Energi
Dalam konteks global, keputusan ini juga memberi sinyal negatif bagi kerja sama multilateral menghadapi krisis iklim. Saat negara-negara berlomba mencapai net-zero emission, AS justru berisiko menjadi outlier dalam peta keberlanjutan dunia.
Arah Baru, Tantangan Baru
Apakah langkah Trump akan mendorong kebangkitan energi fosil atau justru mempercepat resistensi dan inovasi dari akar rumput? Satu hal jelas: peta jalan energi Amerika, dan dunia, kini sedang direvisi ulang di bawah tekanan kepentingan politik dan ekonomi.
Dari ruang sidang hingga kantor gubernur, dari tambang batu bara hingga pengadilan iklim, pertarungan arah masa depan energi terus berlangsung. ***
- Foto: X/ @WhiteHouse – Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan memblokir kebijakan iklim negara bagian, dalam upaya mendorong produksi energi fosil dan melawan regulasi pengendalian emisi.
