INDONESIA mulai mendorong perubahan penting dalam tata kelola keanekaragaman hayati kawasan. Pendekatan sektoral di tingkat nasional yang selama ini dominan dinilai tidak lagi memadai. Arah kebijakan kini bergerak menuju sistem regional yang lebih terintegrasi.
Melalui lokakarya regional yang digelar di Jakarta pada 30 Maret–1 April 2026, negara-negara ASEAN menyepakati pembentukan proyek AIM-ASEAN (Accelerating IAS Management in ASEAN). Inisiatif ini dirancang bukan sekadar sebagai program kerja, melainkan sebagai fondasi awal bagi pembentukan arsitektur biosekuriti kawasan untuk mengendalikan spesies asing invasif (Invasive Alien Species/IAS).
Langkah ini menandai pergeseran pendekatan. Pengendalian yang sebelumnya berjalan secara terpisah antarnegara mulai diarahkan menjadi respons kolektif yang lintas batas dan lebih sistematis.
Ancaman Lintas Batas
Spesies invasif kini tidak lagi dapat diposisikan sebagai isu konservasi semata. Dampaknya meluas ke berbagai sektor, mulai dari stabilitas ekosistem hingga ketahanan ekonomi kawasan.
Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa spesies invasif berkontribusi terhadap sekitar 60 persen kepunahan global yang tercatat. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia dan banyak negara ASEAN lainnya, tingkat kerentanan menjadi lebih tinggi karena karakter geografis yang terbuka terhadap lalu lintas spesies dari luar.
Baca juga: Komodo Masuk Diplomasi Global, Indonesia Uji Peran Baru di Arena Biodiversitas
Konektivitas kawasan yang semakin intens, baik melalui perdagangan, logistik, maupun pariwisata, secara tidak langsung memperluas jalur introduksi spesies invasif. Dalam konteks ini, pendekatan berbasis negara menjadi tidak cukup untuk menahan laju penyebaran.
Secara langsung, spesies invasif kini perlu diperlakukan sebagai risiko kawasan, bukan sekadar persoalan ekologis di tingkat lokal.
Dari Fragmentasi ke Sistem
Selama ini, pengendalian spesies invasif di ASEAN cenderung berjalan dalam kerangka nasional yang terfragmentasi. Koordinasi lintas negara terbatas, sementara ancamannya bergerak tanpa mengenal batas administratif.
AIM-ASEAN mencoba mengoreksi celah tersebut dengan membangun pendekatan yang lebih terstruktur. Pada tingkat tata kelola, ASEAN diarahkan untuk membentuk mekanisme koordinasi yang lebih solid melalui penguatan peran regional dan penyelarasan kebijakan antarnegara. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa respons yang diambil tidak berjalan parsial.
Baca juga: Habitat Gajah Menyusut, Indonesia Menyusun Ulang Strategi Konservasi Nasional
Di sisi teknis, sistem ini ditopang oleh integrasi data kawasan serta pengembangan mekanisme peringatan dini yang memungkinkan deteksi lebih cepat terhadap potensi masuknya spesies invasif. Upaya ini dipadukan dengan penguatan biosekuriti dan penilaian risiko, sehingga pencegahan dapat dilakukan sejak titik awal sebelum spesies tersebut menyebar lebih luas.
Penguatan kapasitas teknis juga menjadi bagian penting, terutama dalam hal taksonomi, penilaian risiko, serta penerapan deteksi dini dan respons cepat. Pada saat yang sama, pendekatan ini diuji melalui lokasi percontohan di kawasan prioritas, termasuk kawasan konservasi yang memiliki tingkat kerentanan tinggi.
Keseluruhan sistem ini kemudian diperkuat oleh upaya mobilisasi pembiayaan berkelanjutan, yang dirancang untuk menggabungkan sumber pendanaan publik, swasta, dan mitra internasional.
Dengan desain seperti ini, pengendalian spesies invasif tidak lagi bertumpu pada respons reaktif, melainkan bergeser ke pendekatan preventif berbasis sistem.
Peran Indonesia Menguat
Dalam proses ini, Indonesia tidak hanya berperan sebagai tuan rumah, tetapi juga sebagai penggerak arah kebijakan kawasan. Keterlibatan lintas kementerian dan lembaga menunjukkan bahwa isu ini diposisikan sebagai agenda strategis nasional yang memiliki implikasi regional.
Partisipasi aktor seperti BAPPENAS, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, KKP, hingga lembaga riset dan karantina memperlihatkan pendekatan lintas sektor yang mulai terbangun. Hal ini menjadi penting mengingat karakter ancaman spesies invasif yang tidak terbatas pada satu sektor tertentu.
Baca juga: Tesso Nilo di Titik Kritis
Kunjungan lapangan ke Suaka Margasatwa Muara Angke mempertegas bahwa kebijakan regional yang dirancang harus memiliki relevansi langsung di tingkat tapak. Kawasan tersebut menjadi contoh konkret bagaimana spesies invasif dapat mengganggu ekosistem pesisir dan membutuhkan intervensi yang berkelanjutan.
Taman Nasional Komodo juga diposisikan sebagai salah satu acuan pengembangan model pengendalian yang dapat direplikasi di kawasan lain di ASEAN.
Menaut ke Agenda Global
Pembentukan AIM-ASEAN juga menunjukkan upaya kawasan untuk menerjemahkan komitmen global ke dalam mekanisme operasional. Inisiatif ini diarahkan untuk mendukung pencapaian Target 6 dari Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF), yang menargetkan penurunan laju introduksi dan penyebaran spesies invasif hingga 50 persen pada tahun 2030.
Baca juga: Ekosistem Rebound di Sungai Yangtze, Cermin Kebijakan bagi Sungai-sungai Indonesia
Namun, tantangan utama terletak pada tahap implementasi. Proyek ini akan diajukan ke berbagai skema pendanaan global, termasuk Global Biodiversity Framework Fund (GBFF) dan Global Environment Facility (GEF), yang akan menentukan keberlanjutan program dalam jangka panjang.
Dalam konteks ini, kapasitas ASEAN untuk mengonsolidasikan pembiayaan dan menjaga konsistensi lintas negara akan menjadi faktor kunci.
Dari Gagasan ke Infrastruktur
Langkah ASEAN melalui AIM-ASEAN menunjukkan perubahan cara pandang yang lebih mendasar. Pengendalian spesies invasif mulai ditempatkan sebagai bagian dari arsitektur ketahanan kawasan, bukan sekadar agenda konservasi.
Ini berarti bahwa stabilitas ekosistem dipandang sebagai fondasi bagi keberlanjutan ekonomi dan sosial di kawasan.
“Kita tidak boleh hanya meninggalkan ruangan dengan gagasan, tetapi harus dengan cetak biru untuk aksi nyata,” tegas Direktur Jenderal KSDAE.
Dalam kerangka ini, Indonesia tidak hanya menjadi bagian dari proses, tetapi turut membentuk arah baru tata kelola biodiversitas regional. ***
- Foto: Jeffry Surianto/ Pexels – Hamparan eceng gondok menutupi perairan dan menghambat aktivitas masyarakat, contoh nyata dampak spesies invasif di ekosistem perairan.
