INDONESIA punya nikel untuk membuat baterai kendaraan listrik. Namun, pasar baterai tidak menunggu satu jenis mineral. Ketika industri di dalam negeri sedang membangun rantai produksi berbasis nikel, baterai yang tidak memakai nikel justru mengambil lebih dari separuh pasar global.
Data International Energy Agency (IEA) menunjukkan baterai lithium iron phosphate atau LFP mencakup lebih dari 55% baterai kendaraan listrik yang digunakan secara global pada 2025, naik dari hampir 50% setahun sebelumnya. Pergeseran ini memberi pertanyaan baru bagi agenda hilirisasi Indonesia: seberapa jauh industri nasional bisa mengikuti perubahan teknologi, bukan hanya memasok bahan bakunya?
Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Teknologi Mineral BRIN, Harta Haryadi, mengingatkan bahwa ketersediaan nikel, mangan, dan tembaga baru menjadi modal awal. Dalam webinar BRIN pada 22 September 2026, ia mendorong pengembangan rantai industri dari pengolahan mineral, material baterai, sel baterai, kendaraan listrik, hingga daur ulang. “Teknologi merupakan kunci,” ujarnya.
Peringatan itu datang ketika pasar baterai tumbuh cepat. Menurut IEA, baterai yang digunakan kendaraan listrik di seluruh dunia mencapai 1,2 terawatt-jam pada 2025, hampir 30% lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Pasarnya membesar, tetapi teknologi yang dipilih produsen akan menentukan mineral dan komponen apa yang mereka beli.
Pasar Nikel Masih Besar, Peta Persaingan Berubah
Kenaikan LFP tidak berarti nikel kehilangan tempat di industri baterai. IEA mencatat, di luar China, hampir 80% baterai kendaraan listrik yang digunakan pada 2025 masih memakai kimia berbasis nikel, seperti nickel manganese cobalt atau NMC. Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk memasok rantai tersebut.
Namun, dua angka itu perlu dibaca bersama. Pangsa LFP global yang melampaui 55% menunjukkan arah persaingan yang berubah. Sementara itu, kuatnya baterai berbasis nikel di luar China menunjukkan pasar yang masih terbuka. Karena itu, pilihan bagi Indonesia bukan sekadar mempertahankan nikel atau beralih ke LFP. Tantangannya ialah membangun kemampuan industri yang bisa menghasilkan material dan baterai sesuai kebutuhan pasar yang berbeda.
Baca juga: Kontrol Produksi Nikel dan Batu Bara 2026, Disiplin Pasar atau Risiko Skala Ekonomi?
Pemerintah sudah mendorong produksi lebih jauh ke hilir. Pada Januari 2026, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyaksikan kesepakatan kerja sama konsorsium untuk membangun ekosistem baterai terintegrasi. Rencana kapasitasnya mencapai 20 gigawatt-jam, dengan perkiraan investasi US$6 miliar. Saat pengumuman itu, rincian proyek masih akan dikaji melalui studi kelayakan.
Bahlil juga mengakui industri ini membutuhkan mitra luar negeri untuk transfer teknologi, akses pasar, dan manajemen. Pengakuan tersebut membuat ukuran keberhasilan proyek menjadi lebih jelas: setelah pabrik berdiri, kemampuan apa yang benar-benar dikuasai tenaga kerja, peneliti, dan perusahaan di Indonesia?
Nilai Tambah Ada di Sepanjang Rantai
IEA mencatat Indonesia telah memiliki rencana pengembangan kapasitas material anoda yang besar, sementara industri material katoda dan bahan pendahulunya juga berkembang. Namun, persaingan di tahap berikutnya ketat. Pada 2025, China memproduksi lebih dari 80% sel baterai dunia, sekitar 85% material aktif katoda, dan lebih dari 90% material aktif anoda untuk baterai mobil listrik. Angka kapasitas atau rencana proyek Indonesia karena itu belum bisa langsung disamakan dengan produksi yang sudah berjalan.
Di sinilah pesan Harta memperoleh bobotnya. Jika Indonesia ingin mendapat nilai tambah lebih besar, kemampuan mengolah mineral harus tersambung dengan kemampuan membuat material bermutu konsisten, memproduksi sel, dan mengembangkan teknologi pengolahan ulang. Harta juga menempatkan energi, air, sumber daya manusia, standardisasi, serta koordinasi kebijakan di antara tantangan pengembangan rantai pasok tersebut.
Baca juga: Menuju 100% EBT, Baterai Jadi Pilar Transisi Energi Indonesia
Daur ulang pun tidak bisa dianggap sekadar urusan setelah baterai habis dipakai. Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol menekankan bahwa nilai penuh industri baterai bergantung pada sistem yang mampu memakai kembali dan mendaur ulang materialnya. Menurut IEA, sebagian besar baterai kendaraan listrik yang dipasang beberapa tahun terakhir masih digunakan; pasokan baterai bekas dalam jumlah besar baru diperkirakan muncul mulai pertengahan dekade 2030-an. Artinya, kapasitas daur ulang perlu disiapkan dengan memperhitungkan kapan bahan bakunya tersedia.
Indonesia kini mempunyai bahan baku, proyek investasi, dan pasar yang sedang tumbuh. Ketiganya membuka peluang, tetapi belum otomatis menjawab pertanyaan BRIN. Keberhasilan hilirisasi baterai pada akhirnya perlu diukur dari kemampuan yang menetap di dalam negeri: teknologi yang dipelajari dan dikembangkan, produksi yang benar-benar berjalan, serta nilai tambah yang tetap relevan ketika pilihan baterai dunia berubah. ***
- Ilustrasi: AI/ SustainReview.ID – Proses pemeriksaan sel baterai kendaraan listrik. Penguasaan teknologi produksi menjadi bagian penting dari upaya Indonesia meningkatkan nilai tambah mineral.
