Perluasan air perpipaan memberi harapan untuk mengurangi tekanan terhadap air tanah. Namun, perlambatan penurunan tanah belum berarti kerusakan pulih atau ancaman rob berakhir.
JAKARTA mendapat kabar baik dari bawah permukaan. Laju penurunan tanah di sejumlah wilayah menunjukkan perlambatan. Namun, perubahan itu belum cukup untuk menyimpulkan ibu kota telah keluar dari ancaman ambles. Persoalan berikutnya adalah memastikan perbaikan berlangsung merata, terutama di pesisir utara.
Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin mengaitkan perkembangan tersebut dengan meningkatnya penggunaan air perpipaan. Ia merujuk penelitian Badan Geologi Kementerian ESDM yang membandingkan kondisi Jakarta pada 2018 dan 2025. Menurut penjelasannya, area yang menunjukkan indikasi penurunan signifikan berkurang.
“Riset dari Kementerian ESDM, Jakarta berhasil menahan laju penurunan muka tanah,” kata Arief dalam keterangan resmi yang dikutip pada awal November 2026.
Pernyataan itu membuka harapan sekaligus pertanyaan kebijakan. Seberapa jauh perluasan jaringan air telah mengurangi pemompaan air tanah, dan wilayah mana yang masih menanggung risiko terbesar?
Kemajuan yang Belum Merata
Bukti perlambatan sebenarnya telah muncul dalam publikasi Badan Geologi pada Agustus 2025. Lembaga tersebut melaporkan kisaran laju penurunan tanah berkurang dari 1-20 sentimeter per tahun pada periode 1997-2005 menjadi 0,05-5,17 sentimeter per tahun pada 2015–2023.
Pemantauan 2018-2024 juga menunjukkan kenaikan muka air tanah tertekan sebesar 0,05-6 meter per tahun di beberapa titik. Angka tersebut menunjukkan perbaikan setempat, bukan pemulihan seragam seluruh Jakarta. Perbedaan lokasi dan periode pengamatan harus tetap melekat saat data digunakan.
Baca juga: Krisis Air Tanah dan Banjir Rob, Ancaman Serius Jakarta 2030
Karena itu, perubahan warna peta yang disampaikan PAM Jaya perlu dibaca bersama legenda, satuan, serta metode pengukurannya. Penjelasan perusahaan belum cukup untuk menentukan besarnya perlambatan atau menghitung kontribusi khusus air perpipaan.
Pesisir Menyimpan Beban Lama
Penelitian Muhammad Yunus dan rekan-rekannya, terbit dalam Remote Sensing Applications: Society and Environment pada Agustus 2026, memberi penjelasan penting mengenai ketimpangan tersebut.
Dengan menggabungkan pengamatan geodetik, muka air tanah, dan alat pengukur pemadatan lapisan tanah, tim menemukan respons yang berbeda antara kawasan pedalaman dan pesisir metropolitan Jakarta.
Baca juga: Riset BRIN: Jakarta Kian Kedap Air, Ancaman Banjir Makin Sistemik
Sejumlah lokasi pedalaman memperlihatkan perlambatan hingga pengangkatan lokal yang berkaitan dengan pemulihan air tanah. Sementara itu, lokasi pesisir yang diamati tetap mengalami penurunan, terutama akibat konsolidasi tertunda pada sedimen dangkal. Sebagian deformasi tersebut bersifat tidak elastis. Dengan demikian, berkurangnya tekanan terhadap air tanah tidak otomatis mengembalikan permukaan tanah ke posisi semula.
Temuan ini menjelaskan mengapa kemajuan pengelolaan air tetap harus diikuti perlindungan pesisir.

Risiko Banjir Tetap Bertahan
Peneliti Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Budi Heru Santosa, sebelumnya mengingatkan bahwa kondisi tanah aluvial yang mudah memadat dan pengambilan air tanah berlebihan memperparah penurunan tanah.
Dalam diskusi pada 4 Februari 2026, ia menjelaskan bahwa daratan rendah yang dikelilingi tanggul dapat mengalami kesulitan membuang air tanpa bantuan pompa.
“Maka pengendalian pengambilan air tanah serta penyediaan air perpipaan menjadi langkah penting untuk menekan laju penurunan muka tanah di Jakarta,” katanya, sebagaimana diberitakan ANTARA.
Artinya, perlambatan tidak menghapus kerentanan yang telah terbentuk. Dinas SDA Jakarta juga menegaskan bahwa penurunan tanah memperendah elevasi daratan terhadap laut dan meningkatkan risiko rob.
Mengukur Manfaat Air Perpipaan
Menurut data PAM Jaya yang disampaikan Arief, cakupan layanan mencapai 83,27 persen, dengan 1.222.484 sambungan pelanggan hingga September 2026. Perusahaan menargetkan cakupan penuh pada 2029.
Ukuran keberhasilan berikutnya perlu melampaui penambahan sambungan. Kontinuitas pasokan, kualitas air, dan keterjangkauan tarif menentukan apakah rumah tangga serta pelaku usaha dapat meninggalkan sumur.
Baca juga: Jakarta dan Bayang-bayang Kebangkrutan Air Perkotaan
Pemerintah juga perlu menyandingkan data layanan dengan volume pengambilan air tanah, perubahan muka air tanah, dan laju ambles per lokasi. Dengan begitu, kontribusi kebijakan dapat diuji lebih kuat.
Jakarta memiliki alasan untuk menyambut perlambatan. Namun, kemajuan itu baru bermakna bagi warga pesisir apabila ketergantungan pada air tanah berkurang dan perlindungan terhadap rob terus diperkuat. ***
- Foto: Tom Fisk/ Pexels – Permukiman padat dan deretan kapal nelayan di Jakarta Utara. Perlambatan penurunan muka tanah belum menghapus ancaman rob di kawasan pesisir.


