Analisis SustainReview.ID
PENGUNDURAN diri Gibran Rakabuming Raka membuka pembicaraan tentang siapa yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Di luar kalkulasi koalisi, pergantian ini menyediakan kesempatan untuk menimbang kebutuhan pemerintahan. Kemampuan menghubungkan pengentasan kemiskinan, keterjangkauan energi, dan perubahan ekonomi rendah karbon.
Sekretariat Negara mengonfirmasi bahwa Prabowo menerima surat pernyataan berhenti Gibran pada Kamis, 12 November 2026. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa ketika jabatan wapres kosong, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Mekanisme tersebut memberi Presiden ruang menentukan kandidat. Publik dapat menilainya melalui rekam jejak. Kemampuan mengatasi hambatan pelaksanaan kebijakan dan memastikan kelompok rentan memperoleh perlindungan.
Kemiskinan Menentukan Ukuran
BPS mencatat 22,93 juta penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan pada Maret 2026, setara 8,07 persen penduduk. Angkanya turun dari 8,25 persen pada September 2025. Namun, kemiskinan perdesaan masih mencapai 10,67 persen, dibandingkan 6,34 persen di perkotaan.
Perbedaan ini menunjukkan pentingnya kemampuan membaca kebutuhan wilayah. Penurunan angka nasional perlu diikuti pemerataan akses terhadap pekerjaan, layanan dasar, dan energi yang terjangkau.
Baca juga: SDGs Tertinggal, Indonesia Tak Bisa Hanya Tumbuh
Garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 sebesar Rp669.235 per kapita per bulan. Angka tersebut merupakan ambang pengeluaran dalam pengukuran BPS, bukan standar penghasilan layak. Karena itu, keberhasilan kebijakan juga perlu dibaca melalui ketahanan keluarga menghadapi kenaikan biaya hidup.
Hubungan kemiskinan dan energi sudah masuk desain kebijakan. Inpres Nomor 8 Tahun 2025 mengarahkan pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penanganan kantong kemiskinan. Menteri ESDM secara khusus diminta memastikan subsidi listrik, BBM, dan elpiji tepat sasaran.
Energi Menyentuh Dompet
Pemerintah melaporkan bauran energi baru terbarukan nasional pada 2025 mencapai 15,75 persen. Angka ini perlu dibedakan dari bauran ketenagalistrikan yang mencapai 16,25 persen.
Direktur Jenderal EBTKE Eniya Listiani Dewi, dalam keterangan resmi pada Februari 2026, menekankan bahwa percepatan energi terbarukan diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus memberi manfaat ekonomi.
“Pemerintah ingin memastikan transisi energi berjalan inklusif, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional,” ujarnya.
Baca juga: PLTS 100 GW, Fondasi Baru Transisi Energi dan Ekonomi Desa
Perspektif masyarakat memberi ukuran tambahan. CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, dalam diskusi bersama Yale Program on Climate Change Communication pada Juni 2026, menyoroti keterjangkauan sebagai syarat penting dukungan publik.
“Keterjangkauan tetap menjadi ‘garis merah’,” kata Fabby, sebagaimana dipublikasikan IESR pada 3 Juli 2026.
Ia menjelaskan bahwa dukungan terhadap transisi dapat tergerus apabila perubahan tersebut menaikkan biaya energi dan biaya hidup. Pernyataan ini relevan sebagai tolok ukur kebijakan, meski disampaikan sebelum pengunduran diri Gibran dan bukan sebagai penilaian terhadap calon penggantinya.
Mengapa transisi energi perlu dipercepat? Sustain Bites mengulas jalan berat kembali ke batas pemanasan 1,5°C dan pentingnya memangkas emisi lebih cepat.
Mandat Perlu Jelas
Konstitusi menempatkan wapres sebagai pembantu Presiden. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 tidak memberikan portofolio sektoral otomatis kepada jabatan tersebut. Karena itu, kapasitas kandidat perlu dibaca bersama penugasan yang akan diberikan Presiden.
Pengentasan kemiskinan pun sudah memiliki struktur kerja. Inpres 8/2025 menempatkan koordinasi pelaksanaannya pada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Pergantian wapres tidak menghapus tanggung jawab kementerian dan pemerintah daerah.
Baca juga: Setoran Tambang Menuju Rp165 Triliun, Transisi Energi Menghadapi Dilema Fiskal
Nilai tambah wapres berikutnya, apabila ditugaskan Presiden, dapat terletak pada penyelesaian hambatan lintas lembaga. Mempertemukan data penerima bantuan dengan kebijakan subsidi, menindaklanjuti persoalan lapangan, serta memastikan keputusan memiliki penanggung jawab dan tenggat.
Mandat yang jelas juga membuat publik dapat membedakan hasil kerja wapres dari capaian kementerian. Tanpa pembagian tugas yang terukur, penilaian mudah berhenti pada banyaknya kunjungan dan kegiatan seremonial.
Menilai Melalui Hasil
Transisi energi mempertemukan kebutuhan investasi, perlindungan pekerja, dan daya beli rumah tangga. Kajian ILO tentang Indonesia yang terbit pada Januari 2024 mengingatkan bahwa manfaat ketenagakerjaan transisi tidak berlangsung otomatis; kebijakan pendamping diperlukan untuk menghadapi kehilangan pekerjaan dan perubahan kebutuhan keterampilan.
Dari sini, rekam jejak kandidat dapat diperiksa secara konkret. Bagaimana ia mengelola program lintas sektor, menangani keluhan warga, membuka data hasil kerja, serta melindungi kelompok terdampak perubahan ekonomi.
Baca juga: Ekonomi Menguat, Ketergantungan Fosil Masih Membayangi Pertumbuhan
Kemiskinan dan transisi energi menjadi dua ukuran yang saling berhubungan. Pilihan wapres berikutnya layak dinilai dari kemampuannya membantu Presiden memastikan energi makin bersih, biaya hidup terkendali, dan peluang ekonomi menjangkau warga yang paling membutuhkan. ***
- Foto: sekretariat.kabinet – Presiden Prabowo Subianto menerima surat pernyataan berhenti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
