PELUANG Indonesia menjadi tuan rumah COP33 pada 2028 membuka ruang diplomasi sekaligus memperbesar sorotan terhadap pelaksanaan komitmen iklim nasional. Kemampuan menyelenggarakan konferensi akan berjalan beriringan dengan tuntutan menunjukkan hasil di dalam negeri.
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto, mengatakan kemungkinan itu dibicarakan dengan delegasi China di sela COP31 di Antalya, Turki, Sabtu (14/11/2026). China disebut mengurungkan niat mengajukan diri sebagai penyelenggara.
Ary mengakui peluang tersebut menarik, tetapi pemerintah masih mempertimbangkan kesiapan dan risiko penyelenggaraan, termasuk kedekatannya dengan tahun politik Indonesia.
“Kalau kita kemudian nggak bisa jadi tuan rumah yang bagus juga kan ini kan terlalu riskan buat kita,” ujarnya, dikutip ANTARA.
Peluang Belum Penetapan
Status Indonesia perlu dibaca secara proporsional. Keterangan pemerintah menunjukkan adanya pembicaraan dan pertimbangan. Itu belum merupakan pengumuman pencalonan resmi, apalagi keputusan penetapan tuan rumah.
UNFCCC dalam laporan kuartal IV 2025 menyebut negara-negara telah mengundang anggota kelompok Asia-Pasifik mengajukan tawaran menjadi tuan rumah COP33 pada 2028. Dengan demikian, peluang Indonesia berada dalam proses regional yang masih membutuhkan kesepakatan.
Begitu pula istilah China “mundur”. Berdasarkan penjelasan Ary, Beijing mengurungkan niat mengajukan diri. Redaksi itu lebih tepat daripada menggambarkannya sebagai pelepasan status tuan rumah yang sudah diperoleh.
Baca juga: Indonesia Masuk FCLP di COP31, Janji Hutan Adat Ditagih
Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim KLH/BPLH, Irawan Asaad, mengingatkan kebutuhan logistik yang besar. Ia memperkirakan penyelenggara perlu mengantisipasi puluhan ribu hingga sekitar 100.000 peserta. Angka tersebut merupakan gambaran kebutuhan menurut pejabat, bukan jumlah kehadiran COP33 yang sudah dipastikan.
Besarnya skala itu menuntut perhitungan anggaran, akomodasi, transportasi, dan kapasitas pelayanan sejak awal. Pemerintah juga perlu menjelaskan manfaat publik yang hendak dicapai melalui penyelenggaraan.

Panggung Evaluasi Global
Bobot COP33 melampaui urusan lokasi. UNFCCC menyatakan evaluasi global kedua atau global stocktake dimulai pada COP31 dan berakhir pada COP33. Proses ini menilai kemajuan kolektif pelaksanaan Persetujuan Paris.
Tahun 2028 karena itu menjadi titik pemeriksaan penting. Seberapa jauh kebijakan negara-negara mampu mengejar tujuan iklim, serta apa yang perlu diperbaiki dalam penurunan emisi, adaptasi, dan dukungan pelaksanaannya.
Bagi Indonesia, posisi sebagai calon penyelenggara dapat memperbesar ruang memperjuangkan kepentingan negara berkembang. Pendanaan yang terjangkau, perlindungan masyarakat rentan, dan biaya transisi energi layak ditempatkan sebagai agenda diplomasi.
Baca juga: Guterres: Perdamaian Tak Bisa Dibangun di Planet yang Terbakar
Namun, ruang tersebut juga membawa sorotan lebih dekat pada kebijakan nasional. Konsistensi antara pesan di meja perundingan dan keputusan pembangunan akan ikut menentukan daya persuasi Indonesia.
Seberapa jauh dunia dari jalur pembatasan pemanasan 1,5°C? Sustain Bites Episode 18 mengulas tantangan yang menjadi latar penting evaluasi iklim global menuju COP33.
Komitmen Menunggu Pembuktian
Indonesia telah menyerahkan Second Nationally Determined Contribution atau Second NDC kepada UNFCCC pada 27 Oktober 2025. Dokumen itu menjadi rujukan komitmen iklim Indonesia berikutnya.
Penilaian independen memperlihatkan pekerjaan yang belum selesai. Climate Action Tracker (CAT) mengakui perubahan penyajian target menuju penggunaan tahun acuan historis meningkatkan transparansi. Namun, CAT menilai target 2035 belum menunjukkan peningkatan ambisi pengurangan emisi yang memadai dan masih jauh dari jalur pembatasan pemanasan 1,5 derajat Celsius.
Baca juga: Indonesia Jual Hasil Penurunan Emisi, Siapa Menjamin Karbon Tak Dihitung Dua Kali?
Dalam penilaian keseluruhannya, CAT menempatkan aksi iklim Indonesia pada kategori “Critically Insufficient”. Ini merupakan penilaian lembaga pemantau independen dengan metodologinya, bukan keputusan UNFCCC mengenai kelayakan Indonesia menjadi tuan rumah.
Catatan tersebut membuat peluang COP33 relevan sebagai pendorong pembenahan. Target yang lebih mudah diukur perlu diikuti kebijakan sektoral, pelaksanaan, dan pelaporan hasil yang dapat diperiksa publik.
Kepemimpinan dari Dalam Negeri
CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menawarkan ukuran yang konkret. Dalam pernyataan tertulis pada 9 November 2026 terkait COP31, ia menekankan perlunya diplomasi yang sejalan dengan kebijakan domestik.
“Untuk itu, posisi Indonesia di COP31 harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan investasi nyata di dalam negeri,” kata Fabby.
IESR mendorong percepatan energi terbarukan, pengurangan ketergantungan pada batu bara, serta pendanaan transisi yang lebih mudah diakses. Lembaga ini juga mengapresiasi masuknya prinsip transisi berkeadilan dalam Second NDC, sembari menekankan perlunya pelaksanaan terukur.
Baca juga: COP31: Dana Kesehatan Iklim Rp4,06 Triliun, Perlindungan Warga Jadi Ukuran
Perlindungan pekerja dan transformasi ekonomi daerah penghasil batu bara menjadi bagian penting agenda itu. Manfaat transisi perlu menjangkau kelompok yang paling menanggung perubahan, melalui keterampilan baru, pekerjaan, dan dukungan ekonomi lokal.
Peluang COP33 layak dihitung dengan ukuran tersebut. Sebelum memutuskan maju, pemerintah perlu mempertemukan kesiapan penyelenggaraan dengan agenda hasil: perubahan kebijakan yang hendak dipercepat, pembiayaan yang hendak dimobilisasi, serta manfaat yang bisa ditagih masyarakat.
Jika Indonesia akhirnya mengajukan diri, persiapannya sudah semestinya dimulai dari keputusan di dalam negeri. Di sanalah kredibilitas kepemimpinan iklim dibangun, jauh sebelum konferensi dibuka. ***
- Foto: COP31 Turkiye – Para pemimpin negara dan delegasi menghadiri COP31 di Antalya, Turki. Indonesia tengah mempertimbangkan peluang menjadi tuan rumah COP33 pada 2028.


