R Bestian

Sengketa Sawit di WTO, Transisi Energi atau Proteksionisme Hijau?

BATAS akhir periode implementasi putusan sengketa DS593 resmi berakhir. Pemerintah Indonesia kini menunggu kepatuhan penuh Uni Eropa (UE) atas keputusan Panel World Trade Organization (WTO) yang menyatakan kebijakan energi terbarukan UE mendiskriminasi biofuel berbasis minyak sawit. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan pemerintah akan memantau langkah penyesuaian UE secara menyeluruh. “Kami mendesak UE untuk segera mematuhi…

Baca Selengkapnya...

PLTA Kukusan 2 Beroperasi, Validasi Model Hidro Run of River di Era Transisi Energi

TRANSISI energi Indonesia bergerak lewat proyek-proyek yang tak selalu berkapasitas raksasa. Di Tanggamus, Lampung, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kukusan 2 resmi memasuki tahap commercial operation date pada 6 Februari 2026. Kapasitasnya 5,4 MW. Skemanya run of river. Tanpa bendungan besar. Tanpa genangan luas. Proyek ini dikembangkan oleh PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) sebagai…

Baca Selengkapnya...

Pembekuan 36 Izin Tambang, Sinyal Disiplin Baru Tata Kelola Lingkungan Indonesia

PEMBEKUAN 36 izin lingkungan menandai babak baru dalam penertiban sektor tambang Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menghentikan sementara operasional lebih dari 30 perusahaan karena tidak memiliki izin pembuangan air limbah. Di antara yang terdampak adalah PT Citra Palu Minerals, anak usaha PT Bumi Resources Minerals Tbk. Langkah ini bukan sekadar sanksi administratif. Ini adalah sinyal…

Baca Selengkapnya...

Desain Fiskal Restorasi Lahan Denmark, Opsi Strategis bagi Indonesia

UNI EROPA mengirim sinyal kebijakan yang jelas. Tata guna lahan kini diposisikan sebagai instrumen fiskal iklim. European Commission menyetujui skema bantuan negara Denmark senilai €1,04 miliar, setara sekitar Rp17,7 triliun, untuk menarik lahan pertanian dan kehutanan keluar dari produksi secara permanen hingga 2030. Targetnya terukur, yakni menurunkan emisi gas rumah kaca, memulihkan fungsi hidrologis, dan…

Baca Selengkapnya...

8,3 Juta Hektare di Tangan Rakyat, Konsolidasi Tata Kelola Perhutanan Sosial

PERHUTANAN sosial telah bergerak melampaui fase distribusi izin. Dengan luasan akses mencapai 8,3 juta hektare, kebijakan ini kini memasuki tahap konsolidasi tata kelola. Fokusnya tidak lagi pada ekspansi administratif, tetapi pada penguatan struktur kelembagaan, kualitas pengelolaan, dan integrasi ke dalam arsitektur ekonomi hijau nasional. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa skema ini dirancang untuk…

Baca Selengkapnya...

Hutan sebagai “Pabrik Hujan”, Nilai Ekonomi yang Terlupakan dalam Kebijakan Air dan Pangan

DI TENGAH krisis iklim dan ancaman krisis air, ada satu fungsi hutan tropis yang selama ini kurang dihitung dalam kebijakan publik, yakni kemampuannya memproduksi hujan. Studi terbaru dari University of Leeds memberi bukti kuantitatif yang sulit diabaikan. Hutan bukan hanya penyerap karbon.Hutan adalah infrastruktur alam penghasil air. Penelitian berjudul Quantifying tropical forest rainfall generation yang…

Baca Selengkapnya...

Freeport Pasca-2041, Rekalibrasi Kendali Mineral Strategis Indonesia

KESEPAKATAN terbaru antara Freeport-McMoRan (FCX) dan pemerintah Indonesia membuka babak baru pengelolaan tambang Grasberg di Papua Tengah. FCX menyatakan akan melepas tambahan 12% sahamnya di PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada Indonesia pada 2041, setelah revisi dan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Secara matematis, langkah ini memperbesar kepemilikan Indonesia menjadi sekitar 63% mulai 2042. Saat…

Baca Selengkapnya...

Arus Laut dalam Peta Listrik Nasional, Uji Serius Transisi Energi

POTENSI energi laut Indonesia mencapai 63 GW, tetapi target awal dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 baru menyentuh 40 MW. Di situlah cerita transisi energi laut Indonesia dimulai, kecil dalam angka, besar dalam pesan kebijakan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan pemanfaatan arus laut resmi masuk dalam dokumen Perusahaan Listrik Negara RUPTL…

Baca Selengkapnya...

Ekosistem Rebound di Sungai Yangtze, Cermin Kebijakan bagi Sungai-sungai Indonesia

SEJAK 2020, China mengambil langkah drastis. Pemerintah melarang penuh penangkapan ikan komersial di sepanjang Sungai Yangtze. Kebijakan ini berlaku lintas provinsi dan dirancang jangka panjang. Targetnya, menghentikan keruntuhan biodiversitas dan memulihkan fungsi ekologis sungai terpanjang di Asia itu. Selama puluhan tahun, Yangtze mengalami tekanan berat. Overfishing, polusi industri, dan pembangunan bendungan menggerus populasi ikan. Spesies…

Baca Selengkapnya...

Transisi Energi Global Melambat, Target Tiga Kali Lipat 2030 di Persimpangan

PROYEK energi surya dan angin global menunjukkan tanda perlambatan kapasitas pada 2025. Sinyal ini mengusik optimisme dunia untuk mencapai target peningkatan kapasitas energi terbarukan hingga tiga kali lipat pada 2030. Analisis terbaru dari Global Energy Monitor (GEM) mencatat, pengumuman dan dimulainya pembangunan proyek surya dan angin baru turun 11 persen pada 2025. Padahal, setahun sebelumnya…

Baca Selengkapnya...