Penghapusan Carbon Price Support di Inggris bukan tanda pelemahan kebijakan iklim, melainkan penyesuaian instrumen setelah tujuan awalnya, mengeliminasi batubara dari sistem listrik, dinilai tercapai.
Pemerintah Inggris mengonfirmasi bahwa Carbon Price Support (CPS) akan dihapus mulai April 2028. Kebijakan ini menandai perubahan penting dalam pendekatan harga karbon, dari strategi “menghukum” energi fosil menuju desain yang lebih efisien dan terintegrasi.
CPS, yang diperkenalkan pada 2013, selama ini berfungsi sebagai lapisan tambahan di atas UK Emissions Trading System untuk menaikkan biaya pembangkitan listrik berbasis fosil, khususnya batubara. Dalam praktiknya, kebijakan ini terbukti efektif. Dalam sedikit lebih dari satu dekade, kontribusi batubara terhadap listrik Inggris turun dari hampir 40 persen menjadi nol.
Penutupan pembangkit terakhir di Ratcliffe-on-Soar pada 2024 menjadi titik balik. Dengan keluarnya batubara dari sistem, pemerintah menilai fungsi utama CPS telah selesai. “Carbon Price Support telah menjalankan perannya dan tidak lagi sesuai dengan konteks kebijakan saat ini,” demikian pernyataan pemerintah Inggris.
Dari Instrumen Transisi ke Efisiensi Sistem
Keputusan ini tidak menghilangkan harga karbon. Inggris tetap mengandalkan mekanisme berbasis pasar melalui UK ETS, yang menetapkan batas emisi dan mewajibkan pelaku industri membeli izin jika melebihi kuota. Dengan kata lain, karbon tetap diberi harga, tetapi tanpa lapisan kebijakan yang berpotensi menciptakan duplikasi biaya.
Baca juga: Inggris Cetak Rekor Energi Listrik Terbersih Sepanjang 2024, Apa Rahasianya?
Langkah ini mencerminkan fase baru dalam transisi energi. Jika fase pertama berfokus pada eliminasi sumber energi paling kotor, maka fase berikutnya bergeser ke optimalisasi desain kebijakan.
Dalam konteks ini, penghapusan CPS dapat dibaca sebagai upaya merapikan arsitektur harga karbon agar tetap efektif tanpa membebani sistem secara berlebihan.
Tekanan Biaya dan Realitas Politik Energi
Timing kebijakan ini juga tidak lepas dari tekanan biaya energi. Volatilitas pasar global, termasuk risiko geopolitik di jalur distribusi energi seperti Selat Hormuz, terus memicu ketidakpastian harga listrik.
Di sisi domestik, proyeksi kenaikan tagihan rumah tangga dan kebutuhan menjaga daya saing industri menjadi faktor penting. Pemerintah Inggris bahkan memperluas skema dukungan industri, memberikan potongan biaya listrik hingga 25 persen bagi sektor manufaktur tertentu.
Baca juga: Rp794 Triliun per Tahun, Siapa yang akan Biayai Transisi Energi Indonesia?
Dalam konteks ini, penghapusan CPS berfungsi sebagai bagian dari penyeimbang, menjaga momentum dekarbonisasi tanpa memperbesar tekanan biaya pada ekonomi.
Arah Baru, Dekarbonisasi yang Lebih Pragmatis
Kasus Inggris menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan iklim tidak selalu diikuti dengan mempertahankan instrumen lama. Sebaliknya, ketika target tercapai, kebijakan justru perlu disederhanakan.
Ini juga mencerminkan tren yang lebih luas di Eropa. Pemerintah mulai menggeser fokus dari sekadar ambisi iklim menuju keseimbangan antara transisi energi dan stabilitas ekonomi. Dukungan publik terhadap dekarbonisasi semakin bergantung pada sejauh mana kebijakan mampu menjaga keterjangkauan energi.
Baca juga: Inggris Menuju Kemerdekaan Energi 2030 dengan EBT dan Nuklir
Bagi pelaku industri dan investor, sinyalnya jelas. Harga karbon tetap menjadi inti kebijakan, tetapi desainnya akan semakin ramping, terfokus, dan sensitif terhadap biaya.
Inggris tetap mempertahankan target Clean Power 2030. Artinya, arah kebijakan tidak berubah, yang berubah adalah cara mencapainya. ***
- Foto: Ilustrasi/ Wolfgang Weiser/ Pexels – Cerobong pembangkit listrik berbasis fosil menjadi simbol era energi lama, yang di Inggris kini telah ditinggalkan seiring keluarnya batubara dari sistem listrik nasional.
