INDONESIA terlalu lama membaca demografi sebagai peluang jumlah. Selama penduduk usia produktif besar, ekonomi dianggap punya tenaga kerja, pasar konsumsi, dan ruang pertumbuhan.
Namun, demografi tidak berhenti di sana.
Penduduk produktif hari ini akan menua. Usia hidup makin panjang. Kebutuhan kerja, pensiun, kesehatan, perawatan, dan perlindungan sosial akan berubah. Jika tidak disiapkan sejak sekarang, bonus demografi bisa meninggalkan beban baru bagi keluarga, dunia usaha, dan negara.
Di titik inilah longevity economy menjadi penting.
Longevity economy adalah kerangka ekonomi yang menyiapkan masyarakat untuk hidup lebih panjang, tetap sehat, produktif, terlindungi secara finansial, dan mampu berkontribusi lintas tahap hidup.
Baca juga: Blue Zone 2.0, Bagaimana Singapura Mendesain Kota untuk Umur Panjang
Indonesia perlu mulai menyiapkan longevity economy karena bonus demografi tidak akan bertahan selamanya. Sementara penduduk usia produktif hari ini akan menjadi kelompok usia matang yang membutuhkan sistem kerja, pensiun, kesehatan, dan perawatan yang lebih adaptif.
World Economic Forum atau WEF, dalam white paper Future-Proofing the Longevity Economy: Innovations and Key Trends yang terbit pada Maret 2025, menyebut dunia berada pada titik penting transisi demografi. Umur panjang, penurunan angka kelahiran, kecerdasan buatan, dan perubahan iklim mulai membentuk ulang pasar kerja, sistem keuangan, serta ketahanan sosial lintas generasi.
Data
Indonesia masih berada dalam narasi bonus demografi. BPS mencatat Indonesia diperkirakan memasuki masa bonus demografi sejak 2012 hingga 2035, dengan periode puncak pada 2020–2030. Pada fase ini, jumlah penduduk usia produktif mencapai dua kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lanjut usia.
Narasi itu penting. Namun, bonus demografi punya batas waktu.
WEF mencatat populasi global berusia 65 tahun ke atas akan mencapai 1,6 miliar orang pada 2050. Asia juga diproyeksikan menampung 60 persen populasi dunia berusia 65 tahun ke atas pada 2060.
Angka ini mengubah cara membaca pembangunan.
Pertanyaannya bukan lagi sekadar berapa banyak orang masuk usia produktif. Pertanyaannya bergeser menjadi apakah penduduk produktif itu akan tetap sehat, terlindungi, dan mampu berkontribusi ketika memasuki usia matang?
WEF menempatkan lima isu utama dalam longevity economy. Isu itu meliputi sistem pensiun publik yang tangguh, perubahan dari fase menabung ke fase menggunakan dana pensiun, peran pemberi kerja dalam kesejahteraan finansial, ekonomi perawatan jangka panjang, dan jalur baru pertumbuhan ekonomi.
Isu ini relevan bagi Indonesia karena struktur kerja informal masih besar. Banyak orang bekerja sebagai pelaku usaha mikro, petani, pedagang kecil, pekerja lepas, pekerja keluarga, pekerja kontrak, atau mitra platform digital. Mereka produktif hari ini, tetapi tidak selalu memiliki perlindungan pensiun dan jaminan sosial yang memadai.
WEF juga menekankan bahwa lebih dari separuh tenaga kerja dunia berada di sektor informal dan tidak memiliki akses terhadap pensiun atau tabungan hari tua. Jika pola serupa tidak diantisipasi, risiko usia tua tidak hanya menjadi masalah individu. Dampaknya bisa turun ke keluarga, komunitas, konsumsi rumah tangga, belanja kesehatan, dan tekanan fiskal.
Lapisan lain yang membuat isu ini penting adalah iklim.
Baca juga: Kematian Iklim Tak Merata, Adaptasi Menentukan Siapa Bertahan
WEF menyebut perubahan iklim dan panas ekstrem ikut membentuk longevity economy karena berdampak pada kesehatan publik, stabilitas kerja, keamanan finansial, asuransi, perumahan, dan perlindungan sosial. Laporan itu mengutip proyeksi bahwa perubahan iklim dapat menyebabkan kerugian ekonomi global hingga US$12,5 triliun pada 2050.
Panas ekstrem juga memukul produktivitas. WEF mengutip peringatan International Labour Organization bahwa heat stress terkait perubahan iklim dapat menyebabkan hilangnya ekuivalen 80 juta pekerjaan penuh waktu secara global pada 2030, dengan kerugian ekonomi sekitar US$2,4 triliun.
Implikasi Kebijakan
Longevity economy menuntut Indonesia membaca ulang agenda pembangunan.
Bonus demografi tidak boleh hanya dibaca sebagai jumlah tenaga kerja. Bonus itu harus diubah menjadi manusia yang sehat, terampil, terlindungi, dan memiliki ketahanan finansial jangka panjang.
Pertama, sistem pensiun dan jaminan sosial perlu lebih inklusif. Pekerja informal, pekerja lepas, pekerja kontrak, dan pelaku usaha mikro harus lebih mudah masuk ke sistem perlindungan hari tua. Jika tidak, risiko usia tua akan berpindah ke keluarga dan negara.
Kedua, pasar kerja perlu lebih fleksibel lintas usia. Pola lama sekolah, bekerja, lalu pensiun tidak lagi cukup. Hidup yang lebih panjang membuat orang perlu belajar ulang, berganti peran, bekerja paruh waktu, merawat keluarga, lalu kembali produktif.
Baca juga: Jakarta Sudah Megacity Dunia, tapi Indonesia Belum Punya Pemerintahan Megacity
Ketiga, ekonomi perawatan harus diperlakukan sebagai infrastruktur sosial. Perawatan lansia, kesehatan preventif, layanan komunitas, rumah ramah usia, dan dukungan bagi caregiver bukan urusan domestik semata. Semua itu bagian dari produktivitas nasional.
Keempat, kebijakan iklim perlu memasukkan masyarakat usia matang sebagai kelompok rentan sekaligus aktor ekonomi. Panas ekstrem, banjir, penyakit, dan gangguan kerja akan lebih berat dampaknya jika sistem kesehatan, kota, dan perlindungan sosial belum siap.
Longevity economy akhirnya bukan agenda lansia semata. Ini agenda lintas generasi.
Anak muda hari ini akan menjadi pekerja usia matang besok. Pekerja produktif hari ini akan masuk fase pensiun beberapa dekade lagi. Keluarga muda hari ini bisa menjadi caregiver dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Karena itu, Indonesia perlu bergerak dari narasi “menikmati bonus demografi” menuju strategi “menyiapkan ekonomi umur panjang”.
Tanpa perubahan cara baca, bonus demografi bisa selesai sebagai momentum yang lewat. Dengan strategi yang tepat, umur panjang bisa menjadi sumber pertumbuhan baru. Lebih inklusif, lebih tangguh, dan lebih adil lintas generasi. ***
- Foto: Leica Palma/ Pexels – Longevity economy menuntut kota, pasar kerja, sistem pensiun, dan layanan sosial yang lebih siap menghadapi masyarakat hidup panjang.
