Pengangguran nasional turun menjadi 4,65 persen. Namun hampir seperlima pemuda berada di luar pekerjaan, pendidikan, dan pelatihan, sementara mayoritas pekerja masih berada di sektor informal. Bonus demografi akhirnya bergantung pada kualitas pekerjaan, bukan sekadar jumlah orang yang bekerja.
INDONESIA memiliki satu modal yang sulit diulang, j jumlah penduduk usia produktif yang besar. Tetapi, modal demografi itu mempunyai tanggal kedaluwarsa.
Jumlah anak muda yang banyak tidak otomatis berubah menjadi produktivitas, pendapatan, ataupun kesejahteraan.
Di situlah persoalannya.
Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan pasar kerja Indonesia secara agregat memang bergerak ke arah positif. Pada Mei 2026, sebanyak 148,19 juta orang bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,65 persen, dari 4,68 persen pada Februari. Rata-rata upah buruh juga mencapai Rp3,39 juta per bulan.
Namun angka nasional itu hanya menceritakan sebagian keadaan.
Di belakangnya terdapat generasi muda yang belum masuk ke pekerjaan, pendidikan ataupun pelatihan, jutaan pekerja berada dalam pekerjaan informal, serta ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan yang mereka jalani.
Inilah celah antara memiliki bonus demografi dan mendapat keuntungan dari bonus demografi.
Hampir Satu dari Lima Pemuda NEET
Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN Ali Yansyah Abdurrahim mengingatkan bahwa persoalan demografi tidak berdiri sendiri. Itu berkelindan dengan ketimpangan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, perubahan sosial, hingga lingkungan.
Dalam forum bedah buku Menjadi Pemuda di Zaman yang Tak Mudah: Kompleksitas, Kerentanan, dan Upaya Menemukan Arah di Jakarta, 13 Agustus 2026, para peneliti BRIN menempatkan pekerjaan layak sebagai salah satu persoalan penting dalam mengubah besarnya populasi usia produktif menjadi keuntungan demografis.
Data BPS memperkuat persoalan itu.
Pada 2025, 19,44 persen penduduk usia 15–24 tahun berada dalam kategori NEET—not in employment, education or training. Mereka tidak sedang bekerja, bersekolah, ataupun mengikuti pelatihan.
Dengan kata lain, hampir satu dari lima anak muda berada di luar tiga jalur utama pembentukan kapasitas produktif.
Problemnya tidak berhenti pada mereka yang belum bekerja.
Baca juga: Setelah Bonus Demografi, Indonesia Perlu Longevity Economy
BPS juga memperlihatkan bahwa pengangguran jauh lebih terkonsentrasi pada kelompok muda. Pada 2025, TPT kelompok umur 15–19 tahun mencapai 23,34 persen, sedangkan kelompok 20–24 tahun 14,35 persen. Angkanya turun tajam menjadi 6,67 persen pada kelompok usia 25–29 tahun.
Artinya, rendahnya TPT nasional tidak berarti proses transisi anak muda dari sekolah menuju dunia kerja sudah berjalan mulus.
Sudah Bekerja, tetapi Pekerjaan Seperti Apa?
Ada lapisan berikutnya yang bahkan lebih penting, kualitas pekerjaan.
Dari 148,19 juta penduduk yang bekerja pada Mei 2026, sekitar 87,88 juta orang atau 59,30 persen bekerja di kegiatan informal. Hanya 40,70 persen yang bekerja pada kegiatan formal.
Informal tidak otomatis berarti buruk. Banyak kegiatan informal menghasilkan pendapatan dan menciptakan usaha produktif.
Namun besarnya proporsi tersebut penting karena bonus demografi bukan sekadar soal apakah seseorang tercatat bekerja. Yang menentukan adalah apakah pekerjaan itu menghasilkan produktivitas, pendapatan, perlindungan, dan peluang mobilitas ekonomi.
Periset PRK BRIN Dini Dwi Kusumaningrum menyebut salah satu fenomena yang perlu diperhatikan sebagai working poor. Seseorang sudah bekerja tetapi hasil pekerjaannya belum cukup mengangkat kondisi ekonominya.
Baca juga: Umur Panjang, Jangan Tutup Pintu Kerja karena Usia
Kalimatnya sederhana.
“Kita kerja keras setiap hari berangkat ke kantor, tapi kita masih miskin.”
Di sinilah angka rata-rata upah buruh Rp3,39 juta sebulan perlu dibaca bukan sebagai satu-satunya ukuran kesejahteraan pekerja, melainkan bersama struktur pekerjaan yang lebih luas.
Sebab tantangan Indonesia tidak berhenti pada menciptakan pekerjaan.
Tantangan berikutnya adalah menciptakan pekerjaan yang memungkinkan orang naik kelas melalui pekerjaannya.
Pendidikan Pun Belum Selalu Bertemu Pekerjaan
Problem lain muncul ketika pendidikan dan dunia kerja tidak bertemu.
Kajian BPS tentang Mismatch Pendidikan–Pekerjaan Pemuda Indonesia menemukan bahwa lebih dari sepertiga pekerja muda mengalami vertical mismatch—tingkat pendidikan yang mereka miliki tidak sesuai dengan tingkat pendidikan yang dibutuhkan pekerjaannya. BPS juga mencatat TPT pemuda sekitar dua kali lipat tingkat pengangguran nasional.
Ketidaksesuaian itu dapat terjadi dalam dua arah.
Seseorang dapat overeducated, tingkat pendidikannya lebih tinggi daripada yang dibutuhkan pekerjaannya. Sebaliknya, pekerja dapat undereducated untuk pekerjaan yang dijalankan.
Konsekuensinya bukan hanya ketidaknyamanan individual.
BPS mengaitkan kondisi tersebut dengan wage penalty dan inefisiensi ekonomi. Bahkan pekerja muda yang overeducated dapat lebih cepat terserap justru karena fleksibilitas sektor informal.
Artinya, ijazah lebih tinggi tidak otomatis menghasilkan pekerjaan dengan produktivitas dan imbal hasil yang sepadan.
Ini membuat persoalan bonus demografi menjadi lebih rumit.
Indonesia bukan hanya harus membawa anak muda masuk ke pasar kerja. Sistem pendidikan, pelatihan, dan industri harus membuat keterampilan yang mereka miliki bertemu dengan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tersebut.
AI Membuat Jarak Itu Bisa Berubah Lebih Cepat
Tantangannya bertambah ketika teknologi bergerak lebih cepat daripada kurikulum dan sistem pelatihan.
Periset BRIN Norman Luther Aruan melihat pelatihan kerja sebagai salah satu jembatan antara pemuda dan dunia kerja. Tetapi programnya tidak dapat dibuat seragam karena kondisi pemuda berbeda menurut minat, bakat, akses informasi, dukungan keluarga, wilayah, gender, hingga kondisi disabilitas.
Kecerdasan artifisial membuat kebutuhan reskilling dan upskilling semakin relevan.
Pekerjaan dapat berubah bahkan sebelum satu generasi pekerja menyelesaikan perjalanan kariernya. Karena itu, kemampuan sistem pendidikan dan pelatihan membaca kebutuhan industri menjadi bagian dari kebijakan kependudukan itu sendiri.
BPS juga sampai pada arah serupa. Untuk mengurangi risiko mismatch, lembaga statistik tersebut menyoroti kebutuhan peningkatan keterampilan digital, sertifikasi kompetensi, dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri.
Bonus Demografi Bukan Hitungan Kepala
Karena itu, bonus demografi seharusnya tidak hanya dibaca dari besarnya jumlah penduduk usia produktif.
Angka yang lebih menentukan justru berada setelahnya.
Apakah mereka masuk pendidikan atau pelatihan?
Apakah mereka memperoleh pekerjaan?
Apakah keterampilannya cocok dengan pekerjaan tersebut?
Dan ketika sudah bekerja, apakah pekerjaannya menghasilkan pendapatan, perlindungan, dan kesempatan membangun kehidupan yang lebih baik?
Baca juga: Skill Gap Jadi Risiko Baru Ekonomi Indonesia
Akademisi Universitas Katolik Atma Jaya Andina Dwifatma merangkum kontradiksi yang dihadapi generasi muda: “support sangat sedikit, harapan sangat besar.”
Anak muda sering disebut agen perubahan. Namun label itu tidak banyak berarti apabila pintu menuju pekerjaan formal, keamanan kerja, pengembangan keterampilan, dan mobilitas ekonomi tetap sempit.
Indonesia memang memiliki 148,19 juta orang yang sudah bekerja dan pengangguran nasional yang turun menjadi 4,65 persen. Tetapi hampir enam dari sepuluh pekerja berada di kegiatan informal, hampir satu dari lima pemuda 15–24 tahun berstatus NEET, dan lebih dari sepertiga pekerja muda menghadapi ketidaksesuaian pendidikan dengan pekerjaan.
Angka-angka itu mengubah pertanyaannya.
Bukan lagi sekadar berapa banyak penduduk usia produktif yang dimiliki Indonesia.
Melainkan berapa banyak dari mereka yang benar-benar dapat menjadi produktif, memperoleh pekerjaan layak, dan naik kelas melalui pekerjaannya.
Sebab bonus demografi bukan hadiah yang otomatis datang ketika sebuah negara memiliki banyak anak muda.
Bonus demografi baru menjadi bonus ketika struktur ekonominya mampu memberi mereka kesempatan untuk tumbuh bersama. ***
- Foto: Ilustrasi/ AI/ SustainReview.ID – Pekerja muda melintasi kawasan transit dan perkantoran di Jakarta. Besarnya jumlah usia produktif belum otomatis menjadi bonus demografi tanpa pekerjaan layak, pelatihan, dan perlindungan yang memadai.
