PURWAKARTA di Jawa Barat menjadi tempat pertanyaan tentang pertumbuhan kecerdasan buatan terasa sangat dekat. Ketika pusat data membutuhkan air, bagaimana kebutuhan warga dan pertanian dilindungi?
Pembangunan pusat data AI milik BDx di Jatiluhur dihentikan sementara setelah peninjauan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada 28 September 2026. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar menjelaskan bahwa proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum selesai.
“Dihentikan dulu sementara ya sambil diproses,” kata Adi kepada wartawan, 29 September 2026. Ia menegaskan pemerintah tetap mendukung investasi, dengan pemenuhan persyaratan pembangunan.
Status itu perlu dibaca secara presisi. Proyek belum dibatalkan. Penghentian sementara juga belum membuktikan bahwa operasionalnya akan mengurangi air warga. Namun, jeda tersebut membuka pertanyaan yang patut dijawab sebelum kapasitas besar mulai beroperasi.
Membaca Angka 33 Juta Liter
Dalam peninjauan proyek, Dedi menerima penjelasan bahwa kebutuhan air pada pengembangan berikutnya dapat mencapai sekitar 384 liter per detik. Jika aliran itu berlangsung selama 24 jam, volumenya sekitar 33,18 juta liter, atau dibulatkan menjadi 33 juta liter per hari.
Angka tersebut merupakan kebutuhan yang disampaikan untuk pengembangan berikutnya, bukan catatan pemakaian aktual sekarang. Ia juga belum menjelaskan berapa air yang akhirnya habis terpakai dan berapa yang dikembalikan setelah pengolahan. Perbedaan itu penting untuk menilai tekanan terhadap sumber air.
“Airnya cukup enggak? Mengganggu petani enggak?” kata Dedi, pada 29 September.
Baca juga: 40 Kota Tagih Tata Kelola Data Center
Menurut Dedi, pasokan proyek bersumber dari Jatiluhur melalui sistem PDAM, kemudian dibeli perusahaan. Ia meminta peningkatan kebutuhan proyek tidak mengurangi alokasi pertanian.
Adi mengatakan BDx, Perum Jasa Tirta, dan PDAM Purwakarta telah memastikan dalam pembahasan bersama bahwa kebutuhan proyek tidak akan mengganggu suplai untuk warga maupun pertanian. Keterangan itu merupakan jaminan yang disampaikan melalui pemerintah, belum menjadi hasil pengukuran operasional fasilitas yang sedang dibangun.
Bagi publik, pertanyaan selanjutnya adalah dasar perhitungannya. Neraca air perlu memperlihatkan ketersediaan pada musim normal dan kemarau, kebutuhan pengguna lain, serta batas pengambilan ketika pasokan menurun. Skema pembelian komersial perlu disertai penjelasan tentang kemampuan sumber air melayani seluruh kebutuhan tersebut.
Manfaat Investasi, Ukuran Perlindungan
BDx memiliki alasan bisnis yang jelas. Dalam siaran resmi 22 September, perusahaan menyebut CGK4 dirancang berkapasitas 640 megawatt dan dikembangkan bertahap melalui enam gedung. Gedung pertama memiliki rencana kapasitas teknologi informasi 120 megawatt, dengan fase pertama yang dikontrak ditargetkan mulai beroperasi awal 2027.
CEO BDx Indonesia Agus Hartono Wijaya mengatakan fasilitas tersebut memungkinkan perusahaan, lembaga pemerintah, dan pengembang menjalankan beban kerja AI canggih di dalam negeri, sekaligus menciptakan pekerjaan terampil dan nilai ekonomi jangka panjang di Jawa Barat.
Perusahaan juga menyatakan sedang mengupayakan jalur pasokan listrik berkarbon lebih rendah, termasuk pengaturan pembangkit listrik tenaga air dengan PJT. Pernyataan ini menunjukkan arah pengembangan, belum memastikan seluruh kebutuhan listrik kampus telah dipenuhi energi bersih.
Baca juga: Data Center Makin Haus Listrik, Emisi Big Tech Makin Hijau di Atas Kertas
Keterangan Agus mendahului penghentian sementara. Karena itu, pernyataan tersebut memberi perspektif perusahaan mengenai manfaat proyek, bukan jawaban atas persoalan perizinan yang kemudian muncul.
Dedi meminta keterbukaan kajian lingkungan. “Amdal ini barang publik, bukan barang privat,” ujarnya. Ia meminta nama konsultan dan pakar diumumkan serta hasil kajian dijelaskan kepada masyarakat.
Keterbukaan akan berguna jika warga bisa memahami sumber air, volume kebutuhan, dampak kebisingan, dan mekanisme pengaduan. Informasi itu memungkinkan manfaat investasi dinilai bersama perlindungan yang benar-benar dapat diawasi.
Siap, Bestie. Embed Episode 1 di akhir bagian “Manfaat investasi, ukuran perlindungan”, sebelum bagian Australia.
Pengantar siap tempel:
Selain air, kebutuhan listrik data center juga menjadi perhatian. Simak pembahasan Sustain Bites: “Kenapa Data Center Bisa Jadi Beban Listrik Baru?”
Australia Tunjukkan Risiko Penerimaan Warga
Perkembangan di Australia memberi pembanding terbaru. Pada 28 September, Goodman menarik rencana Project Mars di Lane Cove, Sydney, senilai A$1,2 miliar. Proyek tersebut direncanakan berkapasitas 90 megawatt.
ABC melaporkan lokasi bangunan berjarak sekitar 20 meter dari rumah terdekat. Goodman menyatakan keputusan diambil setelah mempertimbangkan perubahan lingkungan regulasi dan masukan masyarakat dalam proses perencanaan.
Senior Campaigner Organisasi Sweltering Cities, Sanaa Shah, mengatakan kepada ABC bahwa penarikan itu menunjukkan perlawanan masyarakat terhadap data center yang sedang mereka amati di berbagai wilayah Australia. Pandangan tersebut berasal dari kelompok advokasi; ia tidak mewakili seluruh penduduk Australia.
Baca juga: Data Center Haus Air, Janji Hijau Google Masuk Ujian Lokal
Purwakarta dan Lane Cove memiliki status serta penyebab berbeda. Di Purwakarta, pemerintah menjelaskan penghentian sementara terkait proses persyaratan pembangunan. Di Lane Cove, pengembang menarik proposal di tengah perubahan regulasi dan keberatan masyarakat.
Keduanya memperlihatkan pentingnya menyelesaikan persoalan lokasi, sumber daya, dan penerimaan masyarakat sejak perencanaan. Kepastian investasi ikut bergantung pada kejelasan syarat dan kemampuan pengembang menjawab kekhawatiran warga.
Syarat yang Bisa Diawasi
Victoria menawarkan contoh respons kebijakan. Pada 22 September, pemerintah negara bagian itu mengumumkan rencana yang mensyaratkan pasokan energi terbarukan baru dan penyimpanan energi untuk data center baru, serta pembiayaan sambungan dan peningkatan jaringan.
Untuk pendinginan, kebijakannya mengarah pada air daur ulang atau air nonminum. Jika belum bisa langsung diterapkan, operator harus mengimbangi pemakaian dan membayar peningkatan infrastruktur yang dibutuhkan. Rencana itu juga menetapkan jarak 150 meter antara bangunan data center baru dan rumah. Pemerintah menyebut ketentuan baru tidak berlaku surut bagi permohonan yang sedang dinilai.
Baca juga: AI Mengubah Pusat Data, Beban Listrik Ikut Melonjak
Indonesia dapat mengambil pelajaran mengenai kepastian syarat, dengan ukuran yang disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah. Batas pengambilan air, prioritas saat kemarau, pemantauan, dan kewajiban pelaporan perlu dapat diperiksa publik.
Jeda pembangunan di Purwakarta menjadi kesempatan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Sebelum proyek dilanjutkan, warga perlu bisa melihat bagaimana kebutuhan air mereka dan pertanian dilindungi ketika kapasitas data center bertambah. ***
- Foto: Ruyat Supriazi/ Pexels – Waduk Jatiluhur di Purwakarta. Rencana kebutuhan air pusat data BDx menyoroti pentingnya perlindungan pasokan bagi warga dan pertanian.
