China diperkirakan tidak menyerap 360 TWh listrik angin dan surya hanya dalam enam bulan pertama 2026. Bagi Indonesia yang sedang mengejar pembangunan PLTS hingga 100 GW, angka itu menunjukkan bahwa menambah pembangkit bersih saja tidak cukup. Jaringan, penyimpanan, fleksibilitas sistem, dan desain pasar listrik harus ikut bergerak.
ADA paradoks baru dalam transisi energi. Sebuah negara bisa memiliki semakin banyak pembangkit listrik bersih, tetapi tidak seluruh listrik yang dihasilkan bisa digunakan.
China kini memberikan gambaran paling besar tentang risiko itu.
Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) dan Global Energy Monitor (GEM) memperkirakan 360 terawatt hour (TWh) listrik dari pembangkit angin dan surya di China mengalami curtailment sepanjang Januari-Juni 2026. Angka tersebut mencakup curtailment yang dilaporkan maupun estimasi produksi yang tidak terserap, dan meningkat 49 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya.
Jumlahnya bukan kecil.
Menurut CREA dan GEM, seandainya seluruh listrik tersebut dapat diserap sistem, volumenya cukup untuk memenuhi seluruh pertumbuhan permintaan listrik China pada semester pertama tahun ini sekaligus memungkinkan produksi listrik batu bara turun.
Masalahnya dengan demikian mulai bergeser.
Bukan lagi hanya bagaimana menghasilkan sebanyak mungkin listrik rendah karbon.
Tetapi, bagaimana memastikan listrik itu punya tempat untuk mengalir ketika diproduksi.
Ketika Pembangkit Tumbuh Lebih Cepat dari Sistem
Dalam sistem kelistrikan, curtailment terjadi ketika pembangkit sebenarnya mampu menghasilkan listrik, tetapi produksinya harus dikurangi atau tidak digunakan.
Penyebabnya bisa beragam. Keterbatasan jaringan transmisi, ketidakseimbangan antara produksi dan permintaan pada waktu tertentu, kurangnya kapasitas penyimpanan, hingga aturan pasar yang membatasi ruang bagi listrik terbarukan.
Kasus China memperlihatkan persoalan yang lebih kompleks.
Ketika listrik angin dan surya mengalami peningkatan curtailment, China pada semester pertama 2026 juga mengoperasikan 30 GW pembangkit batu bara baru, naik 43 persen dibanding setahun sebelumnya. Hanya sekitar 2,7 GW kapasitas batu bara yang dipensiunkan. Artinya, sekitar 10 GW kapasitas baru masuk untuk setiap 1 GW yang keluar.
Baca juga: 100 GW PLTS, Seberapa Siap Sistem Listrik Indonesia?
CREA menilai kontrak listrik jangka menengah dan panjang turut memengaruhi kondisi tersebut. Pembangkit batu bara pada 2026 masih diharapkan menandatangani kontrak tahunan setara sekitar 60–70 persen listrik yang disalurkan pada tahun sebelumnya. Mekanisme itu dapat mengurangi ruang bagi pembangkit terbarukan ketika pertumbuhan permintaan listrik terbatas.
Ini memperlihatkan bahwa persoalan integrasi energi terbarukan bukan hanya persoalan teknologi. Itu juga persoalan jaringan, operasi sistem, kontrak, dan desain pasar listrik.
Indonesia Sedang Menuju Skala Jauh Lebih Besar
Pelajaran itu relevan ketika Indonesia sedang merancang ekspansi energi surya dalam skala yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
Pemerintah mendorong pembangunan PLTS hingga 100 GW. Tahap awalnya direncanakan sebesar 17 GW, disertai fasilitas battery energy storage system atau BESS sekitar 33 GW, menurut Kementerian ESDM.
RUPTL PLN 2025–2034 sendiri sudah merencanakan penambahan 69,5 GW kapasitas pembangkit. Sekitar 42,6 GW berasal dari energi terbarukan, termasuk 17,1 GW tenaga surya, sementara sistem penyimpanan energi juga menjadi bagian dari pembangunan sistem kelistrikan selama satu dekade tersebut.
Baca juga: Sarulla Punya 330 MW, Mengapa Hanya Menghasilkan 220 MW?
Artinya, listrik Indonesia tidak hanya akan menerima lebih banyak pembangkit.
Karakter pembangkitnya juga berubah.
Tenaga surya menghasilkan listrik mengikuti ketersediaan matahari. Produksinya tinggi pada waktu tertentu dan turun ketika intensitas cahaya berkurang. Semakin besar porsinya dalam sistem, semakin penting kemampuan jaringan memindahkan listrik, penyimpanan menyerap surplus, dan pembangkit lain menyesuaikan operasi.
Karena itu, persoalan 100 GW PLTS pada akhirnya bukan sekadar berapa banyak panel yang bisa dipasang.
Pertanyaan yang sama pentingnya adalah berapa banyak listriknya yang benar-benar bisa digunakan?
Hampir 48.000 Kilometer Jaringan
Pemerintah sebenarnya telah mengidentifikasi kebutuhan tersebut.
RUPTL 2025–2034 merencanakan pembangunan hampir 48.000 kilometer sirkuit jaringan transmisi serta gardu induk dengan kapasitas sekitar 108.000 MVA di berbagai wilayah Indonesia.
Ketika mengumumkan RUPTL pada Mei 2025, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahkan secara eksplisit mengaitkan pembangunan energi terbarukan dengan ketersediaan jaringan.
Pemerintah mengakui pembangkit yang dibangun tanpa dukungan jaringan akan menimbulkan persoalan bagi sistem kelistrikan. Karena itu, ekspansi transmisi ditempatkan sebagai bagian penting dari pembangunan pembangkit baru.
Logikanya sederhana.
Potensi energi surya boleh berada di satu wilayah.
Tetapi pusat permintaan listrik bisa berada ratusan atau bahkan ribuan kilometer jauhnya.
Tanpa jaringan yang cukup kuat, listrik murah sekalipun tidak otomatis dapat berpindah ke tempat yang membutuhkannya.
Penyimpanan Menjadi Bagian dari Pembangkit
Ada lapisan kedua, penyimpanan energi.
Rencana PLTS 100 GW pemerintah sejak awal mulai mengaitkan pengembangan surya dengan BESS. Untuk tahap pertama 17 GW PLTS, pemerintah menyebut dukungan BESS sekitar 33 GW.
Ini penting karena baterai mengubah sebagian surplus produksi listrik menjadi energi yang dapat digunakan pada waktu berbeda.
Ketika produksi PLTS tinggi pada siang hari tetapi permintaan belum sebesar produksinya, listrik dapat disimpan. Ketika matahari turun dan permintaan masih tinggi, energi tersebut dapat dikembalikan ke sistem.
Namun baterai bukan satu-satunya jawaban.
Sistem juga membutuhkan jaringan antardaerah yang lebih kuat, pembangkit yang fleksibel, pengelolaan permintaan, interkoneksi, serta mekanisme pasar yang memberi ruang kepada sumber listrik dengan biaya dan emisi lebih rendah.
Pengalaman China menunjukkan mengapa seluruh elemen itu tidak bisa datang belakangan.
Bab Berikutnya dari 100 GW
Sehari sebelumnya, SustainReview mencatat bahwa target 100 GW PLTS merupakan lompatan sangat besar dibanding kapasitas surya Indonesia saat ini dan akan membutuhkan kesiapan jaringan, penyimpanan, pembiayaan, serta industri pendukung.
Temuan terbaru dari China memperlihatkan konsekuensi jika sebagian komponen sistem tertinggal.
Pembangkit bisa tersedia.
Matahari dan angin bisa menghasilkan listrik.
Tetapi energi tersebut belum tentu sampai kepada konsumen.
Karena itu, ukuran keberhasilan transisi energi Indonesia nantinya tidak cukup berupa berapa GW PLTS yang berhasil dibangun.
Baca juga: Koridor Hidrogen Dibangun, Siapa yang akan Memakainya?
Ukuran yang lebih penting adalah berapa besar listrik bersih yang benar-benar dapat diserap, dipindahkan, disimpan, dan menggantikan pembangkitan fosil.
China sudah memperlihatkan betapa mahalnya ketika kapasitas pembangkit dan kemampuan sistem tumbuh dengan kecepatan berbeda.
Indonesia masih memiliki kesempatan untuk menjadikan pengalaman itu sebagai pelajaran sebelum skala PLTS melonjak puluhan kali lipat.
Dalam transisi energi, membangun pembangkit adalah awal. Membuat setiap kilowatt-hour listrik bersih benar-benar bekerja bagi sistem adalah pekerjaan sesungguhnya. ***
- Foto: Giant Asparagus/ Pexels – Semakin besar kapasitas PLTS, semakin penting kemampuan jaringan menerima dan menyalurkan listrik yang dihasilkan.
