Indonesia menyiapkan lompatan besar industri aluminium. Namun, di balik ekspansi smelter, hampir 10 gigawatt pembangkit batu bara ikut membayangi.
ALUMINIUM adalah salah satu logam penting dalam transisi energi.
Aluminium membentuk bodi kendaraan listrik. Menopang panel surya. Mengalirkan listrik melalui jaringan transmisi. Bobotnya ringan, tahan korosi, dan dapat didaur ulang berulang kali.
Namun, aluminium tidak otomatis hijau hanya karena dipakai dalam teknologi hijau.
Jejak karbonnya sangat ditentukan oleh sumber listrik yang digunakan ketika alumina dilebur menjadi aluminium. Proses elektrolisis berlangsung tanpa henti dan menyedot listrik dalam jumlah sangat besar.
Di sinilah ambisi hilirisasi Indonesia menghadapi kontradiksi. Ketika kapasitas pengolahan aluminium berkembang, kebutuhan listrik ikut melonjak. Sebagian besar proyek justru mengarah kepada PLTU captive, pembangkit batu bara yang dibangun khusus untuk memasok kawasan industri atau smelter.
Indonesia bisa menjadi pemain besar aluminium dunia. Pertanyaannya, aluminium seperti apa yang akan dihasilkan?
Mengapa sumber listrik menentukan jejak karbon aluminium Indonesia? Saksikan penjelasan visualnya dalam Sustain Bites, X-plainer visual SustainReview.ID, Episode 13.
Kapasitas Melompat Cepat
Pemerintah memiliki alasan ekonomi yang kuat untuk membangun industri aluminium dari hulu hingga hilir.
Ketika meresmikan injeksi bauksit perdana Smelter Grade Alumina Refinery atau SGAR Mempawah pada September 2024, Presiden Joko Widodo mengatakan kebutuhan aluminium nasional telah mencapai 1,2 juta ton per tahun. Sebanyak 56 persen saat itu masih dipenuhi melalui impor.
“Impor yang 56 persen ini bisa kita setop,” kata Jokowi dalam sambutannya. Pemerintah memperkirakan ketergantungan tersebut menguras devisa sekitar 3,5 miliar dolar AS per tahun.
SGAR Mempawah menjadi mata rantai penting. Bauksit dari Kalimantan Barat diolah menjadi alumina, lalu dikirim ke Kuala Tanjung, Sumatera Utara, untuk diproses menjadi aluminium oleh Inalum.
Akan tetapi, ekspansi yang muncul sekarang jauh melampaui kebutuhan substitusi impor.
Kajian Centre for Research on Energy and Clean Air atau CREA memproyeksikan kapasitas produksi alumina Indonesia melonjak dari sekitar 7 juta ton pada 2025 menjadi 32,5 juta ton pada 2030.
Jika seluruh proyek yang dipetakan terealisasi, kapasitas produksi aluminium dapat meningkat dari sekitar 1 juta ton menjadi 14,5 juta ton pada periode yang sama.
Baca juga: Pendanaan Batu Bara Mulai Mengancam Kepercayaan Publik pada Bank
Angka tersebut bukan sekadar pertumbuhan. Dalam lima tahun, kapasitas alumina berpotensi naik hampir lima kali lipat, sedangkan kapasitas aluminium melonjak lebih dari 14 kali lipat.
Ledakan itu membawa persoalan lain. Kebutuhan bauksit diperkirakan naik dari sekitar 14 juta ton menjadi 65 juta ton per tahun. Dengan basis cadangan terbukti sekitar 1 miliar ton, CREA memperkirakan cadangan tersebut berpotensi terkuras dalam waktu kurang dari 12 tahun apabila seluruh kapasitas beroperasi sesuai rencana.
Hilirisasi akhirnya tidak cukup dihitung dari banyaknya smelter. Kecepatan ekspansi harus dibandingkan dengan ketersediaan bahan baku, jenis produk yang dihasilkan, serta nilai tambah yang benar-benar tinggal di Indonesia.
Batu Bara Mengikuti
Masalah paling besar berada pada listrik.
CREA mengidentifikasi sekitar 9,8 gigawatt PLTU captive yang berhubungan dengan pengolahan alumina dan aluminium. Sekitar 1,8 gigawatt sudah beroperasi. Sebanyak 8 gigawatt lainnya dinilai sangat mungkin terkait dengan 32 proyek baru.
Angka itu hampir setara dengan kapasitas sepuluh pembangkit berukuran 1.000 megawatt.
Sekitar 75 persen proyek alumina dan aluminium yang dipetakan CREA juga terhubung dengan dukungan investasi China. Negeri itu masih menghasilkan sekitar 60 persen aluminium dunia, tetapi telah menetapkan batas kapasitas produksi domestik. Ekspansi perusahaan-perusahaan China kemudian bergerak ke luar negeri, termasuk Indonesia.
Indonesia menawarkan cadangan bauksit, batu bara, kawasan industri, dan kebijakan hilirisasi. Kombinasi tersebut membuat pembangunan pabrik dan pembangkit captive dapat berlangsung dalam satu ekosistem.
Namun, pengawasan emisinya belum berkembang secepat proyeknya.
“Ledakan PLTU captive di seluruh Indonesia pada dasarnya tidak terlacak,” kata analis industri CREA, Syahdiva Moezbar, sebagaimana dikutip Associated Press.
Baca juga: EV Turunkan Polusi, Truk Diesel Masih Jadi PR
Keterbatasan data membuat publik sulit mengetahui berapa banyak listrik batu bara yang digunakan, seberapa besar emisi yang dilepaskan, dan apakah kewajiban penurunannya benar-benar dijalankan.
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 memang melarang pembangunan PLTU baru. Namun, pengecualian diberikan kepada pembangkit yang terintegrasi dengan industri pengolahan sumber daya alam atau proyek strategis nasional.
Pembangkit tersebut harus berkomitmen mengurangi emisi sekurang-kurangnya 35 persen dalam sepuluh tahun sejak beroperasi dan berhenti paling lambat pada 2050.
Persoalannya terletak pada implementasi. Kajian bersama CREA dan Global Energy Monitor menyebut belum tersedia bukti publik maupun kerangka pemantauan yang memadai untuk memastikan penurunan emisi 35 persen benar-benar dicapai.
Pintu pendanaan juga belum sepenuhnya tertutup. Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia menempatkan PLTU captive tertentu dalam klasifikasi transisi apabila memenuhi sejumlah persyaratan.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar menjelaskan bahwa taksonomi mempertimbangkan pengurangan emisi sekaligus kemajuan sosial dan pembangunan ekonomi.
Pendekatan itu berusaha menyeimbangkan industrialisasi dengan transisi energi. Namun, tanpa pengukuran dan keterbukaan data yang kuat, label “transisi” dapat kehilangan makna.
Warna Listrik Menentukan
Aluminium berbasis batu bara membawa jejak karbon yang sangat berbeda dari aluminium berbasis energi terbarukan.
International Aluminium Institute memperkirakan produksi satu ton aluminium primer berbasis tenaga air menghasilkan sekitar 10 ton setara karbon dioksida dari hulu hingga keluar pabrik. Angkanya naik menjadi sekitar 13 ton apabila menggunakan gas.
Jika listriknya berasal dari batu bara, jejak karbonnya dapat mendekati 30 ton CO₂e untuk setiap ton aluminium.
Perbedaan itu menunjukkan bahwa sumber listrik bukan komponen tambahan. Tapi, menentukan identitas karbon produk.
Dunia juga mulai membedakan aluminium berdasarkan cara produksinya. Produsen otomotif, perusahaan teknologi, investor, dan pembeli industri semakin menelusuri emisi rantai pasok. Permintaan terhadap aluminium rendah karbon diperkirakan tumbuh lebih cepat dibandingkan pasar aluminium primer secara keseluruhan.
Artinya, batu bara yang hari ini dianggap sebagai jalan tercepat menyediakan listrik dapat menjadi beban daya saing pada masa depan.
Indonesia berisiko mempunyai kapasitas besar, tetapi menjual produk dengan jejak karbon tinggi ketika pasar justru bergerak menuju material rendah emisi. PLTU yang dibangun untuk menopang hilirisasi juga dapat berubah menjadi aset mahal sebelum umur ekonominya berakhir.
Baca juga: Pasar Energi Bersih Dunia Tumbuh Pesat, Indonesia Siap?
Padahal, daerah penghasil bauksit memiliki pilihan lain. Kalimantan mempunyai potensi tenaga air dan surya. Panas bumi, penyimpanan energi, serta perluasan jaringan dapat digunakan dalam kombinasi untuk menyediakan pasokan yang lebih stabil.
Daur ulang juga perlu menjadi bagian industri, bukan sekadar pengelolaan limbah. Produksi aluminium sekunder hanya membutuhkan sekitar 5 persen energi yang diperlukan untuk membuat aluminium primer. Dengan kata lain, daur ulang dapat menghemat energi hingga 95 persen.
Pilihannya bukan antara hilirisasi atau transisi energi.
Indonesia tetap membutuhkan pengolahan mineral, investasi, pekerjaan, dan kemandirian industri. Namun, seluruh manfaat itu dapat tergerus apabila pertumbuhan kapasitas dikunci oleh batu bara selama puluhan tahun.
Aluminium dibutuhkan untuk membangun ekonomi rendah karbon. Indonesia memiliki bauksit dan sedang membangun industrinya. Kini keputusan terpentingnya bukan lagi apakah aluminium akan diproduksi di dalam negeri.
Keputusan sesungguhnya adalah listrik apa yang akan menyalakan smelternya. ***
- Foto: Dok. Reza Rahmandito/ Greenpeace – PLTU captive di kawasan industri pengolahan nikel Indonesia Huabao Industrial Park, Morowali, Sulawesi Tengah. Ketergantungan hilirisasi nikel terhadap listrik batu bara dikhawatirkan berulang dalam ekspansi industri aluminium Indonesia.
