Tiga Kali Lipat Energi Terbarukan, Siapa Membayar Jaringannya?

PEMBANGKIT tenaga surya bisa berdiri lebih cepat daripada jalur yang mengantar listriknya. Di situlah ambisi energi terbarukan bertemu persoalan yang kurang fotogenik, yakni kabel, gardu, baterai, perizinan, dan uang untuk membangunnya. Tanpa perangkat itu, penambahan kapasitas pembangkit belum tentu berarti lebih banyak listrik bersih sampai ke rumah dan pabrik.

Persoalan tersebut kembali mengemuka dalam Global Renewables Summit di New York, 21–22 September. Para pemimpin pemerintahan dan bisnis mendorong pelaksanaan komitmen global untuk melipatgandakan kapasitas pembangkit energi terbarukan menjadi tiga kali tingkat 2022 pada 2030. Dalam agenda pertemuan itu, optimalisasi jaringan listrik bahkan mendapat sesi tersendiri. Komitmen tiga kali lipat tersebut sudah disepakati di COP28 pada 2023; pertemuan New York membahas cara mewujudkannya, bukan menetapkan target baru.

Kesenjangan di Balik Pembangkit

Laporan IRENA, Presidensi COP31, dan Global Renewables Alliance yang terbit pada September 2026 menunjukkan jarak yang masih lebar. Kapasitas terbarukan dunia mencapai sekitar 5,15 terawatt pada akhir 2025. Untuk mengejar sasaran sekitar 11,2 terawatt pada 2030, dunia perlu memasang rata-rata sekitar 1.200 gigawatt per tahun hingga akhir dekade. Penambahan pada 2025 baru sedikit di atas 690 gigawatt.

Laju memasang pembangkit saja belum cukup. Laporan yang sama memperkirakan investasi untuk jaringan listrik dan fleksibilitas sistem perlu mencapai hingga sekitar US$1 triliun per tahun pada 2026–2030, dari US$525 miliar pada 2025. Kebutuhan tahunannya mencakup sekitar US$800 miliar untuk perluasan dan modernisasi jaringan, serta hingga US$200 miliar untuk penyimpanan energi. Semuanya angka global, bukan tagihan yang harus dibayar Indonesia.

Baca juga: China Kuasai 50% Energi Terbarukan Dunia pada 2030

Direktur Jenderal IRENA Francesco La Camera memberi peringatan yang lugas. Efisiensi energi tertinggal, permintaan listrik naik lebih cepat dari perkiraan, dan infrastruktur jaringan kesulitan mengikuti pertumbuhan pembangkit terbarukan. Ia meminta percepatan elektrifikasi disertai listrik dari sumber terbarukan agar upaya menurunkan emisi benar-benar berjalan.

Risikonya bukan sekadar proyek terlambat. Ketika jaringan tak mampu menerima atau menyalurkan daya, sebagian potensi listrik bersih bisa dibatasi. Laporan IRENA memperingatkan kemacetan jaringan dapat menghambat pertumbuhan energi terbarukan, mengerek biaya listrik, atau mengganggu keandalan pasokan bila tak ditangani tepat waktu. Ini risiko sistem, bukan bukti bahwa seluruh pembangkit Indonesia kini mengalami pembatasan produksi.

Grafis: Daffa Attarikh/ SustainReview

Indonesia Punya Angka Sendiri

Di Indonesia, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 menargetkan tambahan kapasitas pembangkit 69,5 gigawatt. Kementerian ESDM menyebut sekitar 42,6 gigawatt di antaranya berasal dari kategori energi baru dan terbarukan; rencana itu juga mencakup penyimpanan energi. Pemerintah menargetkan pembangunan hampir 48.000 kilometer sirkuit transmisi dan gardu induk berkapasitas total 108.000 MVA. Seluruh angka ini adalah rencana hingga 2034, bukan capaian yang sudah terbangun ataupun bagian Indonesia yang dihitung langsung dari target global 2030.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sendiri telah menempatkan jaringan sebagai syarat pembangunan pembangkit. Ketika mengumumkan RUPTL pada Mei 2025, ia mengatakan pembangkit energi terbarukan yang dibangun tanpa jaringan dapat membebani PLN melalui kewajiban pembayaran kontrak.

“Kita harus dukung penuh dengan memasang jaringan,” katanya. Pemerintah memperkirakan keseluruhan RUPTL membuka kebutuhan investasi Rp2.967,4 triliun untuk pembangkit, transmisi, distribusi, dan listrik desa. Angka itu total berbagai komponen, bukan biaya jaringan saja.

Baca juga: Kendala Transmisi, Tantangan Besar Energi Terbarukan RI

Di sinilah pertanyaan pembiayaan menjadi nyata. Berapa bagian investasi yang khusus diperlukan untuk transmisi, distribusi, dan penyimpanan? Berapa yang masuk neraca PLN, dibiayai negara, atau ditanggung investor? Lalu melalui mekanisme apa biaya tersebut akhirnya memengaruhi tarif listrik maupun subsidi? Nilai total RUPTL belum menjawab pembagian itu. Menyebut seluruh biaya pembangunan jaringan pasti akan menaikkan tarif juga terlalu jauh tanpa melihat rancangan pendanaannya.

Kebutuhan listrik bersih juga terasa di kawasan industri. Dalam Sustain Bites episode “Aluminium Hijau, Listriknya dari Batu Bara?”, kami menelusuri bagaimana sumber listrik menentukan jejak karbon aluminium, dan mengapa membangun pembangkit saja belum menyelesaikan persoalan pasokan.

Permintaan Listrik Terus Bergerak

Tekanan terhadap sistem listrik datang dari sisi lain. Pada 22 September, Bahlil mengundang investor membangun pusat data di Indonesia dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan, termasuk tenaga air di Papua dan Kalimantan. Namun potensi sumber daya bukan kapasitas pembangkit terpasang; industri digital memerlukan pasokan yang tersedia, tersambung, dan andal di lokasi serta waktu operasinya.

Sebagai gambaran tekanan global, IEA memperkirakan konsumsi listrik pusat data di seluruh dunia lebih dari dua kali lipat menjadi sekitar 945 terawatt-jam pada 2030. Itu proyeksi dunia, bukan proyeksi pusat data Indonesia. Relevansinya bagi Indonesia adalah pertanyaan perencanaan: bila permintaan baru datang lebih cepat daripada jaringan dan pembangkit bersih, dari mana listrik tambahan akan dipasok?

Baca juga: Swasembada Energi, Seberapa Hijau Jalan yang Dipilih?

CEO Global Renewables Alliance Bruce Douglas meminta pemerintah mempercepat perizinan, memperluas dan mengoptimalkan jaringan, serta meningkatkan penyimpanan energi. Menurutnya, langkah itu penting untuk melindungi konsumen dari gejolak harga bahan bakar fosil. Pandangan tersebut mewakili aliansi industri energi terbarukan; manfaatnya tetap harus diuji terhadap biaya proyek dan kondisi sistem di masing-masing negara.

Pekan Iklim New York memberi panggung bagi target tiga kali lipat. Uji sebenarnya berlangsung di ruang perencanaan listrik. Apakah proyek pembangkit dan jaringan selesai dalam urutan yang masuk akal, siapa menanggung biaya awalnya, serta bagaimana publik mengetahui dampaknya pada tagihan dan keandalan pasokan. Tanpa jawaban terbuka atas tiga soal itu, angka kapasitas yang besar berisiko berhenti sebagai angka di atas kertas. ***

  • Foto:  Giant Asparagus / Pexels – Panel surya dan sistem penyimpanan energi dalam satu kawasan. Perluasan pembangkit listrik bersih juga membutuhkan investasi pada jaringan agar listriknya dapat disalurkan.
Bagikan