INDONESIA membawa hutan, mangrove, dan lahan restorasi ke pasar karbon internasional. Sebanyak 14 proyek mitigasi perubahan iklim dipresentasikan kepada calon pembeli dan investor pada pekan pertama Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki.
Namun, di balik potensi penurunan emisi jutaan ton, muncul persoalan yang lebih dekat dengan masyarakat. Bagaimana nilai ekonomi karbon dibagikan kepada warga yang menjaga hutan, merawat mangrove, dan mengelola lahan?
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Senin (16/11/2026), menyebut sembilan pengembang mempresentasikan 14 proyek melalui Carbon Connection Session (Carbonnex). Portofolionya mencakup sembilan proyek kehutanan dan penggunaan lahan, empat pengelolaan limbah, serta satu pertanian dan biomassa.
Penawaran tersebut membuka peluang pembiayaan konservasi. Tetapi, keberhasilan investasi karbon tidak cukup diukur dari jumlah kredit yang dapat dijual. Distribusi manfaat ekonomi dan perlindungan hak masyarakat menjadi ukuran yang sama pentingnya.
Potensi Besar, Kesiapan Berbeda
Proyek IFM Murung Raya di Kalimantan Tengah, yang dikembangkan PT Nafas Fajar Karbon/KALYRA, diproyeksikan mengurangi emisi sekitar 572.359 ton COâ‚‚e per tahun, dengan potensi kumulatif 22,89 juta ton COâ‚‚e.
Sementara M4CR Blue Carbon Project yang dikembangkan PT Benuanta Kaltara Jaya menawarkan potensi pengurangan emisi sekitar 5,5 juta ton COâ‚‚e selama 40 tahun melalui restorasi mangrove.
Di Sumba, PT Santi Energi Hijau mengembangkan restorasi dan agroforestri tanaman pongamia, dengan potensi pengurangan emisi sekitar 284 ribu ton COâ‚‚e selama empat dekade.
Baca juga: Indonesia Jual Hasil Penurunan Emisi, Siapa Menjamin Karbon Tak Dihitung Dua Kali?
Angka tersebut masih berupa proyeksi, bukan seluruhnya pengurangan emisi yang sudah terverifikasi.
Dalam pengumuman sebelumnya, 11 November, pemerintah menyebut total 30 proyek masuk portofolio Carbonnex. Baru dua proyek telah tersertifikasi, delapan menjalani sertifikasi, sedangkan 20 lainnya masih dikembangkan.
Pemerintah belum merinci status sertifikasi masing-masing dari 14 proyek yang dipaparkan pada pekan pertama.
Perbedaan tingkat kesiapan ini penting karena menentukan kapan proyek dapat menghasilkan kredit yang memenuhi persyaratan pasar dan mulai memperoleh pendapatan.
Manfaat Warga Menjadi Ukuran
Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menegaskan bahwa perdagangan karbon harus memberikan hasil nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
“Prinsip High Integrity, Real Impact tidak boleh berhenti sebagai tema kegiatan, tetapi harus menjadi pedoman sejak penyiapan proyek hingga pencapaian hasil,” ujar Jumhur dalam keterangan resmi KLH/BPLH, 16 November 2026.
Pernyataan itu menempatkan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari keberhasilan proyek.
Namun, rilis pemerintah mengenai 14 proyek tersebut belum memerinci persentase pembagian pendapatan, penerima manfaat, maupun mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat masyarakat.
Baca juga:Â Hutan Tropis Indonesia, Aset Hijau Baru dalam Perdagangan Karbon Global
Padahal, investasi berbasis hutan dan lahan menyangkut hak pengelolaan, akses sumber daya, serta keberlanjutan mata pencaharian warga.
Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB (UNEP), Inger Andersen, dalam pidatonya pada forum pasar karbon berintegritas tinggi di Sidang Lingkungan PBB ketujuh (UNEA-7), menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan maupun pembagian manfaat.
Pandangan Andersen memperluas ukuran keberhasilan pasar karbon: bukan hanya kemampuan menghasilkan pengurangan emisi, melainkan juga keadilan dalam menentukan siapa yang memperoleh manfaatnya.

Kalimantan Timur Beri Pembanding
Indonesia sebenarnya memiliki pengalaman yang dapat menjadi pembanding.
Melalui program pengurangan emisi Kalimantan Timur bersama Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Bank Dunia, Indonesia telah menyerahkan 22 juta ton pengurangan emisi terverifikasi sesuai kontrak, dengan total pembayaran US$110 juta.
Pembayaran tersebut diselesaikan dalam dua tahap, yakni November 2022 dan Desember 2025.
Menurut FCPF dalam laporan Januari 2026, penggunaan serta distribusi dana diatur melalui rencana pembagian manfaat yang dikonsultasikan dan dibuka kepada publik.
Baca juga: Indonesia Masuk FCLP di COP31, Janji Hutan Adat Ditagih
Model tersebut memperlihatkan bahwa perdagangan karbon dapat disertai aturan distribusi pendapatan yang terdokumentasi.
Namun, keberadaan rencana pembagian manfaat tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh penerima telah memperoleh haknya secara tepat waktu dan proporsional. Pelaksanaannya tetap memerlukan pengawasan.
Pengalaman Kalimantan Timur menjadi rujukan penting ketika proyek-proyek baru Indonesia ditawarkan kepada investor internasional.
Investasi Perlu Akuntabilitas Sosial
Untuk memperkuat penawaran tersebut, pemerintah meluncurkan Indonesia Climate and Carbon Partnership (ICCP) pada 10 November 2026.
Platform ini mencakup delapan paket dukungan prioritas, termasuk regulasi, penguatan kapasitas, sistem pengukuran dan verifikasi, serta penyiapan proyek dan investasi.
ASEAN Alliance on Carbon Markets, IDXCarbon, dan CNGR Indonesia juga menyampaikan potensi dukungan terhadap pengembangan ekosistem karbon Indonesia.
Namun, dukungan kelembagaan dan akses investor belum otomatis menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.
Baca juga: Sepekan Terbakar, 17,1 Juta Ton Karbon Terlepas
Setiap proyek membutuhkan kejelasan mengenai pemegang hak, dasar pembagian keuntungan, kewajiban pengembang, serta akses warga terhadap informasi dan mekanisme pengaduan.
Transparansi tersebut juga penting untuk memastikan konservasi tidak justru membatasi penghidupan masyarakat tanpa kompensasi yang memadai.
Bagi Indonesia, COP31 membuka kesempatan mengubah potensi mitigasi menjadi pembiayaan lingkungan. Tetapi, keberhasilan sejatinya baru dapat dinilai ketika manfaat investasi terukur hingga tingkat tapak.
Karbon boleh diperdagangkan di pasar global. Nilai ekonominya tidak semestinya berhenti jauh dari masyarakat yang menjaga sumbernya. ***
- Foto: Dok. Blue Forests-ELTI – Sejumlah warga beraktivitas di kawasan mangrove. Keterlibatan masyarakat dan pembagian manfaat ekonomi menjadi perhatian dalam pengembangan proyek karbon berbasis ekosistem pesisir.


