KOTA-kota di Asia mulai menghadapi krisis ekologis yang sering luput dari perhatian, yakni hilangnya badan air perkotaan akibat tekanan pembangunan, ekspansi properti, dan lemahnya pengawasan tata ruang.
Badan air perkotaan adalah kolam, rawa, situ, danau kecil, hingga aliran sungai yang berfungsi menyimpan air, menahan banjir, menjaga suhu kota, dan menopang keseimbangan ekosistem urban.
Badan air perkotaan kini bukan lagi sekadar elemen lanskap kota, tetapi telah menjadi infrastruktur penting untuk adaptasi iklim dan ketahanan perkotaan.
Baca juga: Riset BRIN: Jakarta Kian Kedap Air, Ancaman Banjir Makin Sistemik
Serangkaian kasus terbaru di India memperlihatkan bagaimana pengadilan lingkungan mulai turun tangan untuk memaksa pemerintah daerah memulihkan fungsi ekologis kawasan perairan yang rusak.
Laporan dan dokumen persidangan yang dirangkum media lingkungan Down To Earth menunjukkan tekanan terhadap badan air kini terjadi mulai dari kawasan properti modern hingga wilayah sungai pegunungan yang rentan erosi.
Kolam Diganti Properti
Kasus paling menonjol muncul di Lucknow, India. National Green Tribunal (NGT) memerintahkan Pemerintah Kota Lucknow mengambil alih lima kolam di dalam proyek perumahan Omaxe City dan memulihkannya.
NGT meminta pengembang menyerahkan lima kolam tersebut dalam waktu 10 hari untuk dibersihkan, direstorasi, dan dipelihara sesuai standar lingkungan.
Kasus tersebut bermula dari dugaan pengalihfungsian badan air menjadi jalan, taman, dan plot pembangunan dalam kawasan hunian.
Empat kolam berada di area proyek seluas sekitar 41,2 hektare yang dikembangkan Omaxe Limited. Sementara satu kolam lain berada di area proyek seluas 19,2 hektare milik Ramaniya Estate Developers.
Baca juga: Hutan Menyusut, Beton Meluas: Bagaimana Masa Depan Jabodetabek?
Pengadilan juga meminta pemerintah kota melakukan pengambilan sampel air secara berkala guna memastikan kualitas air tetap sesuai standar lingkungan.
Kasus ini memperlihatkan bahwa konflik antara ekspansi properti dan daya dukung ekologis kota semakin nyata di banyak wilayah Asia.
Dalam banyak kasus, badan air kecil sering dianggap tidak produktif secara ekonomi. Padahal fungsinya sangat penting untuk mengurangi limpasan banjir, menyimpan cadangan air, dan menjaga suhu mikro perkotaan.
Wetlands Masuk Zona Konflik
Tekanan terhadap badan air juga muncul di Kolkata, Bengal Barat. Otoritas Wetlands Bengal Barat menyatakan pemerintah kota belum mengambil tindakan terhadap dugaan perambahan Ukil Bheri, sebuah kawasan perairan di South 24 Parganas.
Wetlands adalah kawasan lahan basah yang berfungsi menyerap air, menjaga biodiversitas, dan membantu mengurangi dampak banjir perkotaan.
Komite gabungan yang dibentuk atas perintah NGT menemukan adanya pembangunan ilegal dan penimbunan badan air sejak 2013.
Laporan akhir yang disusun pada 2022 merekomendasikan pembongkaran bangunan ilegal, pemulihan badan air, pemasangan penanda batas beton, serta geo-tagging kawasan untuk mencegah perambahan ulang.
Namun hingga 2026, pemulihan kawasan tersebut belum berjalan optimal karena persoalan administrasi dan sengketa hukum yang masih berlangsung di pengadilan.
Baca juga: Jakarta dan Bayang-bayang Kebangkrutan Air Perkotaan
Kasus Ukil Bheri memperlihatkan bahwa perlindungan wetlands tidak cukup hanya melalui regulasi. Pemerintah daerah juga membutuhkan kapasitas pengawasan, kepastian tata ruang, dan keberanian politik untuk menindak pelanggaran.
Dari Beton ke Vegetasi
Perubahan pendekatan lingkungan juga terlihat di Meghalaya, India Timur Laut. Meghalaya State Pollution Control Board mulai mendorong penggunaan vegetasi alami untuk mengurangi erosi di sekitar aliran Wah Lwu.
Erosi adalah proses pengikisan tanah yang dapat meningkatkan sedimentasi sungai dan merusak kualitas ekosistem perairan.
Inspeksi pada Mei 2026 menunjukkan konstruksi dinding penahan tanah di sekitar kawasan Oriental Star Luxury Resort relatif memadai. Tidak ditemukan lagi pembuangan tanah baru ke aliran sungai.
Namun otoritas lingkungan menemukan sejumlah lereng terbuka yang masih rentan longsor dan sedimentasi saat hujan deras.
Baca juga: Giant Sea Wall Pantura, Taruhan PDB dan Masa Depan Indonesia
Karena itu, pemerintah merekomendasikan vegetative slope stabilisation atau stabilisasi lereng berbasis vegetasi menggunakan tanaman lokal berakar kuat dan penutup tanah alami.
Pendekatan ini menunjukkan perubahan penting dalam tata kelola lingkungan modern. Infrastruktur ekologis kini tidak lagi hanya mengandalkan beton, tetapi mulai menggabungkan rekayasa teknik dan solusi berbasis alam.
Pendekatan berbasis vegetasi juga dinilai lebih adaptif untuk menghadapi cuaca ekstrem, meningkatkan daya serap air tanah, dan menjaga stabilitas ekosistem jangka panjang.
Pelajaran untuk Asia
Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa banyak kota di Asia mulai menghadapi persoalan serupa. Pembangunan tumbuh cepat, tetapi perlindungan badan air tertinggal.
Tekanan urbanisasi membuat situ, rawa, kolam kota, hingga sempadan sungai semakin rentan berubah fungsi menjadi kawasan komersial dan permukiman.
Indonesia menghadapi tantangan yang tidak jauh berbeda. Banyak kawasan urban mengalami penyusutan badan air akibat reklamasi, sedimentasi, dan ekspansi pembangunan.
Baca juga: 98 Mata Air Menurun di Bandung Utara, Sinyal Krisis Air dari Hulu
Implikasi kebijakannya semakin jelas. Perlindungan badan air perlu diposisikan sebagai bagian dari strategi ketahanan iklim kota, bukan sekadar urusan estetika lingkungan.
Tanpa perlindungan kawasan air yang konsisten, kota-kota di Asia berisiko menghadapi banjir yang lebih sering, suhu yang lebih panas, dan penurunan kualitas lingkungan perkotaan dalam jangka panjang. ***
- Foto: Tom Fisk/ Pexels – Badan air perkotaan semakin tertekan oleh ekspansi urban dan pembangunan kawasan permukiman di banyak kota Asia.
