EMPAT tahun menuju 2030, dunia belum berada di jalur yang aman untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
The Sustainable Development Goals Report 2026, yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 7 Juli 2026, menunjukkan situasi serius.
Dari 139 target SDGs yang dapat dinilai, hanya 15 persen berada di jalur pencapaian. Sebanyak 21 persen menunjukkan kemajuan moderat.
Sisanya bergerak terlalu lambat, stagnan, atau justru memburuk.
Sebanyak 32 persen target hanya mencatat kemajuan marginal. Sekitar 17 persen stagnan. Sementara itu, 15 persen telah mundur dibandingkan posisi pada 2015.
Artinya, hampir dua pertiga target global belum bergerak dengan kecepatan yang dibutuhkan.
Angka itu bukan sekadar alarm bagi negara miskin atau wilayah konflik. Indonesia juga perlu membacanya sebagai peringatan atas arah pembangunan nasional.
Sebab, pertumbuhan ekonomi saja tidak otomatis membawa sebuah negara lebih dekat ke SDGs.
Kemajuan Ada, tetapi Belum Cukup
Laporan PBB tetap mencatat sejumlah kemajuan.
Akses listrik global telah mencapai 92 persen penduduk dunia. Akses internet meningkat dari 40 persen pada 2015 menjadi 74 persen. Lebih dari separuh populasi dunia kini telah menerima setidaknya satu bentuk perlindungan sosial.
Kematian ibu dan anak juga menurun. Energi terbarukan bertambah. Kematian akibat bencana berkurang.
Namun, kemajuan itu belum cukup cepat.
Sekitar satu dari sepuluh penduduk dunia masih hidup dalam kemiskinan ekstrem. Sebanyak 2,3 miliar orang menghadapi kerawanan pangan sedang atau berat. Lebih dari 2 miliar orang belum mendapatkan layanan air minum yang dikelola secara aman.
Baca juga: Asia-Pasifik Tertinggal dalam SDGs karena Lambatnya Transisi Energi Bersih
Krisis iklim, konflik, utang, perlambatan ekonomi, dan berkurangnya bantuan pembangunan membuat jarak menuju 2030 semakin lebar.
Pada 2025, bantuan pembangunan resmi bahkan turun 23 persen. Itu merupakan penurunan tahunan terbesar yang pernah tercatat. Pada saat yang sama, kebutuhan pembiayaan SDGs di negara berkembang mencapai sekitar US$4 triliun per tahun.
Indonesia Tidak Kekurangan Target
Indonesia sebenarnya tidak kekurangan agenda pembangunan.
Pemerintah memiliki target pertumbuhan, ketahanan pangan, hilirisasi, transisi energi, pengurangan kemiskinan, pembangunan perumahan, dan penciptaan lapangan kerja.
Masalahnya, agenda-agenda itu sering berjalan dalam ruang masing-masing.
Pangan dikejar melalui produksi. Energi dikejar melalui tambahan pasokan. Investasi dikejar melalui nilai proyek. Infrastruktur dinilai dari panjang jalan, kapasitas pembangkit, atau jumlah bangunan.
Padahal, SDGs menuntut keterhubungan.
Baca juga: Rp2 Triliun Dana Riset dan Ujian Hilirisasi SDGs Indonesia
Sebuah proyek energi tidak cukup dinilai dari jumlah listrik yang dihasilkan. Kebijakan itu juga harus dilihat dari emisi, keterjangkauan tarif, dampak kesehatan, penggunaan lahan, dan manfaatnya bagi masyarakat sekitar.
Hilirisasi juga tidak cukup dinilai dari nilai ekspor. Perlu diuji dari kualitas pekerjaan, keselamatan pekerja, tekanan terhadap air, kerusakan ekologis, serta nilai tambah yang benar-benar tinggal di daerah produksi.
Pertumbuhan yang kuat tetapi memperlebar ketimpangan hanya memindahkan masalah ke masa depan.
Pangan dan Energi Menjadi Titik Kritis
Laporan PBB memperingatkan bahwa konflik, perubahan iklim, ketidakstabilan ekonomi, dan gangguan perdagangan terus menekan sistem pangan.
Pada 2024, sekitar 673 juta orang masih mengalami kelaparan kronis. Jumlah penduduk yang menghadapi kerawanan pangan juga masih lebih tinggi dibandingkan 2015.
Indonesia memiliki produksi pangan domestik yang besar. Namun, sistem pangan nasional tetap terhubung dengan harga pupuk, energi, gandum, kedelai, gula, dan komoditas internasional lainnya.
Ketika jalur perdagangan terganggu atau harga energi naik, tekanan cepat berpindah ke biaya produksi dan harga pangan di tingkat rumah tangga.
Karena itu, ketahanan pangan tidak cukup dibangun melalui target produksi.
Baca juga: Menyiasati Kesenjangan Pendanaan SDGs dengan Teknologi dan Inovasi
Indonesia juga membutuhkan pertanian yang lebih tahan iklim, distribusi yang efisien, perlindungan petani kecil, perbaikan irigasi, diversifikasi pangan, dan pengurangan kehilangan hasil panen.
Hal serupa berlaku pada energi.
Indonesia perlu meningkatkan energi terbarukan. Namun, transisi energi juga harus memastikan jaringan listrik lebih andal, pembiayaan lebih terjangkau, dan manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati investor besar.
Pekerjaan Harus Diukur dari Kualitas
SDGs tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi. Agenda ini juga menempatkan pekerjaan layak sebagai ukuran penting.
Secara global, ratusan juta pekerja masih hidup dalam kemiskinan ekstrem. Memiliki pekerjaan belum tentu cukup untuk keluar dari kerentanan.
Kondisi itu relevan bagi Indonesia.
Lapangan kerja baru perlu dilihat dari upah, keamanan kerja, perlindungan sosial, kepastian kontrak, peluang peningkatan keterampilan, dan produktivitas.
Pekerjaan informal yang rapuh memang dapat menahan angka pengangguran. Namun, ia belum tentu membangun ketahanan ekonomi keluarga.
Karena itu, investasi harus dinilai bukan hanya dari jumlah tenaga kerja yang diserap, tetapi juga dari kualitas kehidupan yang dihasilkan.
Data Menjadi Infrastruktur Pembangunan
Laporan PBB juga memberi perhatian besar pada data.
Dalam satu dekade, basis data SDGs berkembang dari sekitar 330.000 menjadi 3,2 juta catatan. Namun, kesenjangan data masih besar, terutama pada isu kesetaraan gender, kota berkelanjutan, aksi iklim, serta perdamaian dan keadilan.
Bagi Indonesia, masalah data bukan persoalan teknis semata. Tanpa data yang rinci dan mutakhir, pemerintah sulit mengetahui siapa yang tertinggal, wilayah mana yang paling rentan, dan kebijakan mana yang benar-benar bekerja.
Baca juga: Kusta di Indonesia, Bukti Nyata SDGs Masih Jauh di Pelosok
Era kecerdasan buatan membuat persoalan ini semakin penting. Ketika data resmi terlambat atau tidak lengkap, sistem AI dapat mengisi kekosongan dengan estimasi yang tampak meyakinkan. Namun, angka itu belum tentu akurat.
Karena itu, data resmi harus diperlakukan seperti infrastruktur publik. Data membutuhkan investasi, independensi, keterbukaan, dan perlindungan.
Empat Tahun yang Menentukan
Indonesia masih memiliki waktu untuk mempercepat pencapaian SDGs. Namun, waktu itu terlalu pendek untuk menjalankan pembangunan dengan pola lama.
Setiap kebijakan besar perlu diuji dengan pertanyaan sederhana. Apakah kebijakan tersebut mengurangi kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, menciptakan pekerjaan layak, menurunkan emisi, melindungi ekosistem, dan mempersempit kesenjangan?
Jika jawabannya hanya pertumbuhan ekonomi, Indonesia belum bergerak cukup jauh.
Laporan SDGs 2026 menunjukkan bahwa dunia tidak sedang kekurangan target. Dunia kekurangan keberanian untuk menyatukan kebijakan, anggaran, dan akuntabilitas.
Bagi Indonesia, empat tahun menuju 2030 seharusnya menjadi masa pembuktian.
Bukan hanya tentang seberapa cepat ekonomi tumbuh, tetapi tentang siapa yang ikut maju dan apa yang tetap terjaga. ***
- Foto: Ilustrasi/ Tom Fisk/ Pexels – Kota terus tumbuh, tetapi manfaat pembangunan belum selalu dirasakan merata. Empat tahun menuju 2030, banyak target SDGs masih tertinggal.
