Laporan terbaru UNEP memperlihatkan lebarnya kesenjangan pembiayaan perlindungan warga. Akses dana dan kemampuan menjalankan program menjadi pekerjaan mendesak menjelang COP31.
JANJI memperbesar pendanaan adaptasi iklim menghadapi persoalan mendasar. Bahkan jika dipenuhi, nilainya masih jauh dari kebutuhan. Negara berkembang harus membiayai perlindungan masyarakat dari dampak perubahan iklim ketika dukungan internasional tumbuh lambat dan pelaksanaan program tersendat.
Dalam Adaptation Gap Report 2026 yang diumumkan pada 4 November, Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) memperkirakan kebutuhan adaptasi negara berkembang mencapai sekitar US$305 miliar per tahun pada 2035.
Sementara itu, aliran pendanaan publik internasional dari negara maju untuk adaptasi tercatat US$28,2–31,7 miliar atau sekitar Rp511,5–575 triliun pada 2024. Kenaikannya hanya sekitar US$1 miliar atau Rp18,1 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.
Kedua angka tersebut merujuk periode berbeda. Namun, keduanya memperlihatkan tantangan kebijakan: pembiayaan harus meningkat cepat untuk mengejar kebutuhan perlindungan yang membesar.
Janji Belum Menutup Kebutuhan
Kesepakatan COP30 menyerukan upaya setidaknya melipatgandakan pendanaan adaptasi tiga kali lipat pada 2035. Menurut UNEP, hasilnya berkisar US$85-120 miliar atau sekitar Rp1.541,9-2.176,8 triliun per tahun, bergantung pada dasar perhitungan yang digunakan.
Setelah memperhitungkan inflasi, peningkatan tersebut hanya memenuhi 20-29 persen kebutuhan adaptasi negara berkembang pada 2035. Besarnya janji perlu dibaca bersama daya belinya dan kebutuhan yang hendak dipenuhi.
Baca juga: Adaptasi Tertinggal di Tengah Lonjakan Dana Iklim Global
Direktur Eksekutif UNEP Inger Andersen memperingatkan bahwa ketidaksiapan sudah terjadi sebelum dunia menghadapi dampak pemanasan yang lebih berat.
“Dunia belum siap beradaptasi terhadap kondisi iklim saat ini, apalagi menghadapi dampak terlampauinya pemanasan 1,5°C,” kata Andersen dalam pernyataan tertulis UNEP.
Bagi pembuat kebijakan, temuan itu menuntut ukuran keberhasilan yang lebih konkret. Kenaikan komitmen harus berujung pada berkurangnya risiko warga, terjaganya layanan dasar, dan terlindunginya kegiatan ekonomi.
Rencana Tersendat Menjadi Aksi
Persoalan berikutnya muncul ketika negara berusaha mengubah rencana menjadi program yang berjalan.
UNFCCC mencatat, hingga 20 Oktober 2026, sebanyak 146 negara telah memulai proses rencana adaptasi nasional. Sebanyak 81 negara berkembang sudah menyerahkan dokumennya. Namun, hambatan tetap muncul dalam penyusunan proposal, persetujuan proyek, hingga penyaluran dana. Persetujuan pembiayaan belum otomatis berarti dana dapat digunakan tepat waktu.
Sekretaris Eksekutif UNFCCC Simon Stiell mengakui bahwa kebijakan iklim semakin masuk ke berbagai sektor ekonomi, tetapi kemajuannya belum memadai.
Baca juga: Adaptasi Iklim Kini Lebih Murah daripada Kerusakan Ekonomi
“Kemajuan kolektif masih jelas tidak mencukupi,” kata Stiell dalam pernyataan tertulis pada 27 Oktober. Ia juga menyoroti ketimpangan transisi dan hambatan besar dalam pemenuhan target negara.
Peringatan Andersen dan Stiell memperlihatkan dua pekerjaan yang saling terkait: memperbesar pembiayaan sekaligus memperbaiki kemampuan lembaga menyalurkannya. Tambahan dana membutuhkan proyek yang siap, koordinasi antarsektor, dan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.
Kemajuan Perlu Diperluas
Di tengah kesenjangan tersebut, UNEP menemukan perkembangan positif. Dukungan antarnegara berkembang melalui bank pembangunan multilateral dan kerja sama Selatan-Selatan meningkat dari US$3,8 miliar atau sekitar Rp68,9 triliun pada 2019 menjadi US$9,6 miliar atau sekitar Rp174,1 triliun pada 2024. Pemerintah juga mulai memperkuat koordinasi serta mekanisme pengelolaan pembiayaan iklim.
Perkembangan ini membuka peluang memperluas sumber pendanaan. Namun, kualitas pembiayaan tetap menentukan: kapan dana tersedia, siapa yang dapat mengaksesnya, dan kebutuhan masyarakat mana yang memperoleh prioritas.
Perlindungan Warga Jadi Ukuran
Bagi Indonesia, implikasi kebijakannya adalah menautkan agenda adaptasi dengan kebutuhan pembangunan sehari-hari. Perlindungan pesisir, ketahanan air, pertanian, dan layanan kesehatan membutuhkan prioritas yang jelas agar proposal pembiayaan berangkat dari risiko yang benar-benar dihadapi masyarakat.
Pemerintah pusat dan daerah perlu mampu menjelaskan lokasi paling rentan, kelompok penerima manfaat, biaya pemeliharaan, serta hasil perlindungan yang diharapkan. Kesiapan tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah pembiayaan menghasilkan manfaat yang bertahan.
Baca juga: Kematian Iklim Tak Merata, Adaptasi Menentukan Siapa Bertahan
Menjelang COP31 di Antalya pada 9-20 November, perundingan pendanaan menghadapi tuntutan pelaksanaan yang semakin mendesak. Ukuran keberhasilannya akan terlihat pada kemampuan warga menghadapi dampak iklim dengan risiko lebih kecil, layanan yang tetap berjalan, dan penghidupan yang lebih terlindungi. ***
Catatan: Seluruh padanan rupiah menggunakan kurs JISDOR Bank Indonesia 4 November 2026 sebesar Rp18.140 per dolar AS dan dibulatkan. Konversi bersifat ilustratif, bukan nilai historis rupiah maupun proyeksi kurs 2035.
- Foto: Imam Efendi/ Pexels – Perlindungan masyarakat dan aktivitas ekonomi di kawasan pesisir membutuhkan pendanaan adaptasi yang memadai dan berkelanjutan. UNEP memperingatkan janji peningkatan dana global masih jauh dari kebutuhan.
