ASEAN mengambil langkah baru dalam integrasi energi kawasan. Seluruh negara anggota menuntaskan penandatanganan Enhanced Memorandum of Understanding (MoU) tentang ASEAN Power Grid pada 15 November 2026, dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 di Manila, Filipina.
Kesepakatan itu langsung berlaku setelah proses penandatanganan selesai. Namun, menyatukan jaringan listrik Asia Tenggara bukan hanya persoalan membangun kabel dan gardu transmisi. Di balik integrasi tersebut terdapat tantangan pembiayaan, perbedaan regulasi, serta pembagian manfaat ekonomi antarnegara.
Bagi Indonesia, persoalannya menjadi lebih strategis. Sebagai negara kepulauan dengan kebutuhan investasi ketenagalistrikan yang besar, Indonesia harus memastikan integrasi regional memperkuat ketahanan energi nasional tanpa menciptakan beban baru bagi konsumen.
Kesepakatan Memasuki Implementasi
Enhanced MoU memperkuat kerangka kerja ASEAN dalam perencanaan infrastruktur, pengembangan regulasi, pengaturan kelembagaan, dan mobilisasi pembiayaan jaringan listrik lintas negara.
Cakupannya meliputi transmisi darat, kabel listrik bawah laut, hingga pengembangan perdagangan listrik multilateral. Integrasi dilakukan bertahap dan sukarela dengan tetap menghormati hukum serta kebijakan nasional masing-masing negara.
Sekretaris Jenderal ASEAN, Dr. Kao Kim Hourn, menyebut penyelesaian penandatanganan sebagai cerminan komitmen bersama untuk membangun masa depan energi kawasan yang semakin terhubung.
Dalam pernyataan resmi Sekretariat ASEAN, 15 November 2026, Kao menekankan pentingnya menerjemahkan komitmen tersebut menjadi proyek yang menghadirkan listrik andal, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Baca juga: ASEAN Adopsi Deklarasi Mineral Kritis, Perlindungan Warga Jadi Ukuran
Menteri Energi Filipina Sharon S. Garin juga menegaskan bahwa kerja sama ini harus mendorong perdagangan listrik lintas negara sekaligus menarik investasi.
Pernyataan keduanya menunjukkan pergeseran agenda ASEAN: dari membangun kesepakatan politik menuju penyelesaian persoalan teknis, komersial, dan pendanaan.
Namun, berlakunya MoU belum otomatis menjamin proyek-proyek interkoneksi dapat segera dibangun. Kesepakatan harga, akses jaringan, pembagian risiko, dan kepastian kontrak masih harus dirumuskan.
Investasi Ratusan Miliar Dolar
Besarnya kebutuhan modal menjadi tantangan utama.
Kajian ASEAN Interconnection Masterplan Study (AIMS) III memperkirakan kebutuhan investasi sekitar US$764 miliar untuk pembangunan pembangkit dan transmisi dalam skenario adopsi energi terbarukan variabel yang tinggi.
Angka tersebut mencerminkan kebutuhan sistem kelistrikan regional dalam skenario kajian, bukan nilai pendanaan yang telah tersedia ataupun biaya kabel interkoneksi semata.
International Energy Agency (IEA), melalui laporan Financing the ASEAN Power Grid yang diterbitkan 10 Maret 2026, memberikan gambaran lebih khusus.
Baca juga: COP31 Dorong Elektrifikasi 35%, Listrik Bersih Jadi Penentu
IEA memperkirakan investasi sebesar US$27 miliar diperlukan untuk interkoneksi listrik lintas negara hingga 2040. Investasi tahunan pada interkoneksi perlu melampaui US$1 miliar sebelum 2030 dan rata-rata melebihi US$2 miliar per tahun setelahnya.
Besaran investasi itu sekitar 20 kali tingkat pengeluaran tahunan yang tercatat sepanjang 2019–2024.
Sementara itu, kebutuhan investasi perluasan dan modernisasi seluruh jaringan listrik Asia Tenggara diperkirakan melampaui US$300 miliar selama 2025-2040.
Kesenjangan antara kebutuhan dan realisasi investasi menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi tidak cukup diukur dari jumlah negara penandatangan.

ASEAN membutuhkan proyek yang layak secara finansial, pembagian risiko yang dapat diterima investor, serta kepastian regulasi lintas batas.
ASEAN, Asian Development Bank (ADB), dan World Bank Group sebenarnya telah meluncurkan ASEAN Power Grid Financing Initiative pada Oktober 2025. Kerja sama tersebut diarahkan untuk mempersiapkan proyek dan memobilisasi pendanaan.
Tetapi, mobilisasi pembiayaan tidak identik dengan pencairan investasi. Setiap proyek masih harus melewati penilaian kelayakan dan kesepakatan komersial.
Indonesia Menuntut Manfaat Setara
Pemerintah Indonesia menyatakan dukungan terhadap integrasi jaringan listrik ASEAN, tetapi menekankan kepentingan nasional sebagai landasan kerja sama.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam KTT ASEAN, menegaskan posisi tersebut.
“Dalam pembahasan kerja sama ASEAN Power Grid tersebut, Indonesia menekankan pentingnya prinsip saling menguntungkan (mutual benefit), dengan tetap memperhatikan regulasi dan kepentingan nasional masing-masing negara,” kata Bahlil dalam keterangan resmi Kementerian ESDM, 15 November 2026.
Pernyataan ini mengangkat persoalan mendasar dalam perdagangan listrik regional.
Baca juga: Jalan Tol Bisa Jadi Pembangkit Listrik, Layakkah?
Negara dengan sumber energi terbarukan melimpah berpotensi menjadi pemasok. Negara dengan kebutuhan listrik tinggi dapat memperoleh tambahan pasokan. Namun, keuntungan ekonomi tidak otomatis terbagi secara merata.
Biaya transmisi, investasi penguatan jaringan domestik, tarif perdagangan, serta risiko gangguan pasokan akan memengaruhi siapa memperoleh manfaat terbesar.
Bagi Indonesia, terdapat pula kebutuhan memastikan perdagangan listrik lintas negara tidak mengurangi keandalan pasokan domestik atau menghambat pengembangan energi bersih untuk kebutuhan nasional.
Prinsip saling menguntungkan karena itu memerlukan ukuran yang dapat diperiksa, bukan berhenti sebagai pernyataan diplomatik.
Transisi Energi Diuji Biaya
ASEAN Power Grid menawarkan peluang mempercepat integrasi energi terbarukan melalui pemanfaatan sumber daya dan perbedaan pola permintaan listrik antarnegara.
Ketika pasokan energi surya atau angin meningkat di satu wilayah, interkoneksi berpotensi membantu menyalurkan listrik ke wilayah lain yang membutuhkan. Namun, manfaat tersebut bergantung pada kapasitas jaringan, pengaturan operasi, dan kesiapan pasar.
Integrasi juga tidak otomatis menjamin listrik lebih murah. Harga akhir tetap dipengaruhi biaya pembangkit, transmisi, pembiayaan proyek, serta kebijakan tarif masing-masing negara.
Di sinilah pengawasan kebijakan menjadi penting.
Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana proyek dibiayai, siapa menanggung risiko investasi, dan sejauh mana pengeluaran tersebut dapat memengaruhi tarif listrik atau keuangan perusahaan utilitas.
Baca juga: 100 GW PLTS, Seberapa Siap Sistem Listrik Indonesia?
Transparansi kontrak dan penghitungan manfaat publik diperlukan agar integrasi energi tidak hanya menghasilkan peluang bisnis, tetapi juga meningkatkan keamanan pasokan dan keterjangkauan listrik.
Kesepakatan Manila telah membuka kerangka kerja baru. Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa jaringan listrik regional dapat dibangun dengan pembiayaan yang berkelanjutan dan pembagian manfaat yang adil.
Integrasi jaringan listrik ASEAN membuka peluang memperluas akses industri terhadap energi bersih. Namun, membangun jaringan transmisi saja tidak cukup. Sumber listrik yang mengalir melaluinya tetap menentukan keberhasilan dekarbonisasi. Sustain Bites Episode 13, “Aluminium Hijau, Listriknya Batu Bara?”, mengangkat persoalan tersebut dalam konteks industri aluminium Indonesia.
Bagi ASEAN, keberhasilan integrasi bukan ditentukan oleh seberapa jauh kabel listrik tersambung, melainkan seberapa besar manfaatnya sampai kepada masyarakat. ***
- Foto: @presidenrepublikindonesia – Presiden Prabowo Subianto mengikuti rangkaian KTT ASEAN ke-49 di Manila, Filipina. Dalam pertemuan tersebut, ASEAN memperkuat kesepakatan integrasi jaringan listrik regional melalui ASEAN Power Grid, dengan pembiayaan dan pembagian manfaat menjadi tantangan implementasi.


