Hamdani S Rukiah

Sanksi Sosial Pembakar Sampah, Rasa Malu Jadi Alat Baru Perubahan Perilaku

JAKARTA kembali jadi laboratorium sosial dalam mencari cara mengatasi krisis lingkungan. Setelah berbagai aturan denda gagal menimbulkan efek jera, kini sanksi sosial berbasis rasa malu dipilih sebagai pendekatan baru melawan kebiasaan membakar sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengatakan pihaknya akan mulai menerapkan hukuman sosial bagi pelaku open burning dengan menampilkan…

Baca Selengkapnya...

Ketimpangan Iklim, Indonesia Menanggung Panas yang Tak Diciptakannya

KRISIS iklim global kini menunjukkan wajah paling tidak adilnya. Negara-negara kecil dan berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi gelombang panas ekstrem yang makin sering dan mematikan. Padahal kontribusi mereka terhadap emisi karbon dunia sangat kecil. Sebuah studi internasional terbaru mengungkapkan, hingga akhir abad ini, Indonesia berpotensi mengalami lonjakan hari panas ekstrem lebih tinggi dibanding negara-negara industri besar…

Baca Selengkapnya...

Darurat Mikroplastik Udara, Krisis Baru yang Mengancam 18 Kota Indonesia

Kajian nasional ECOTON-SEIJ menegaskan, kontaminasi mikroplastik udara kini tak hanya soal Jakarta—seluruh spektrum kota besar hingga menengah ikut terdampak. UDARA di Indonesia kini membawa partikel yang tak kasatmata, mikroplastik.Hasil penelitian Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (ECOTON) bersama Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SEIJ) mengonfirmasi hal itu. Dalam kajian yang dirilis di laman resmi ECOTON…

Baca Selengkapnya...

Investasi Hijau dan Solidaritas Selatan, Arah Baru Diplomasi Iklim Indonesia di COP30

DIPLOMASI hijau Indonesia memasuki babak baru. Presiden Prabowo Subianto memastikan dukungan penuh terhadap inisiatif Brasil dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP30) yang digelar November 2025 di Belem, Brasil. Dukungan itu bukan sekadar simbol politik, tetapi juga berbentuk komitmen investasi dalam Dana Abadi Hutan Tropis yang digagas Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo…

Baca Selengkapnya...

Ekonomi Karbon untuk Semua, Hutan dan Masyarakat Harus Sama-sama Untung

PERDAGANGAN karbon di Indonesia memasuki fase penting. Di atas kertas, potensinya luar biasa. Hutan tropis, lahan gambut, dan keanekaragaman hayati Indonesia adalah modal besar untuk pasar karbon global. Namun, pertanyaan mendasar masih menggantung, sudahkah masyarakat di akar rumput merasakan manfaat nyata dari ekonomi karbon ini? Kesadaran yang Belum Menjadi Nilai Ekonomi Menurut Research Associate Climate…

Baca Selengkapnya...

Ilusi Hijau di Pasar Karbon, Offset Justru Menghambat Aksi Iklim

Analisis terbaru di Nature menyoroti bahaya skema offset karbon yang justru memperlambat transisi energi global dan pencapaian target Perjanjian Paris. SEBUAH analisis yang terbit di Nature mengguncang fondasi pasar karbon global. Tim pakar kebijakan iklim internasional menemukan bahwa skema offset karbon, yang memungkinkan perusahaan membeli kredit karbon untuk menutupi emisi mereka, justru menghambat pencapaian tujuan…

Baca Selengkapnya...

Dana Karbon untuk Hutan, Harapan Baru dari Perpres 110/2025

KEBIJAKAN baru perdagangan karbon di Indonesia mulai bergerak. Di balik jargon pasar karbon dan nilai ekonomi emisi, pemerintah menyisipkan ambisi lain, membuka sumber dana segar untuk menjaga hutan dan satwa liar yang kian terdesak. Instrumen Baru, Harapan Lama Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian…

Baca Selengkapnya...

Hujan Mikroplastik di Jakarta, Bukti Gagalnya Transisi Sampah Kota

KETIKA hujan turun di Jakarta, kini bukan hanya air yang membasahi bumi. Butiran mikroplastik ikut menetes dari langit, mengisyaratkan darurat baru dalam krisis lingkungan perkotaan. Penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membuktikan bahwa air hujan di Ibu Kota mengandung partikel plastik mikroskopis yang berasal dari aktivitas manusia. Dari TPA ke Langit Jakarta Menteri Lingkungan…

Baca Selengkapnya...

TKD Ditahan, Ada Apa dengan Tata Kelola Keuangan Daerah?

PEMERINTAH pusat menahan kenaikan Transfer ke Daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2026. Alasannya sederhana tapi mendasar, tata kelola keuangan daerah masih jauh dari ideal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, Presiden Prabowo belum menyetujui penambahan TKD karena masih banyak kasus penyimpangan dan lemahnya akuntabilitas di tingkat daerah. Purbaya bahkan terang-terangan menyebut, “sering diselewengkan uang di…

Baca Selengkapnya...

Gotong Royong Global di Brasilia, Indonesia Bawa Semangat Baru ke Meja PreCOP30

DI TENGAH meningkatnya urgensi aksi iklim global, delegasi Indonesia menegaskan komitmen kuatnya di forum Pertemuan Tingkat Menteri Persiapan COP30 (PreCOP30) yang digelar di Brasilia, Brasil. Delegasi dipimpin oleh Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLHK/BPLH, Ari Sudijanto, membawa pesan penting, gotong royong bukan hanya nilai lokal, tapi juga solusi global. NDC…

Baca Selengkapnya...