PEMBANGUNAN pusat data membawa kebutuhan yang harus masuk ke dalam perencanaan layanan publik. Air, listrik, dan infrastruktur pendukung. Di Jatiluhur, Purwakarta, pembahasan proyek BDx menunjukkan bahwa jaminan pasokan air aman perlu disertai perhitungan yang terbuka, termasuk ketika kemarau mengurangi ketersediaannya.
Rapat pembahasan AMDAL pada 5 Oktober 2026 belum menghasilkan keputusan final. Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein menyatakan hasilnya masih bergantung pada pembahasan teknis. Dalam rapat itu, kebutuhan air BDx disebut sekitar 27 liter per detik melalui PDAM.
“Jangan sampai begitu masuk 27 liter per detik, pasokan terhadap masyarakat terganggu,” kata Saepul.
Pernyataan tersebut menempatkan layanan warga sebagai ukuran yang perlu diuji sebelum keputusan berikutnya diambil. Pertanyaannya mencakup kapasitas sumber air, kemampuan pengolahan dan distribusi, serta aturan pembagian pasokan ketika ketersediaan menurun.
Angka Air Perlu Dijelaskan per Tahap
Penjelasan yang diterbitkan Bapenda Jawa Barat pada 28 September menyebut kebutuhan tahap awal sebesar 6.000 meter kubik sehari, setara enam juta liter. Untuk lima sampai sepuluh tahun berikutnya, kebutuhan maksimum diproyeksikan mencapai 384 liter per detik. Jika berlangsung selama 24 jam, debit itu setara sekitar 33,18 juta liter sehari.
Sementara itu, angka 27 liter per detik dalam pembahasan 5 Oktober setara sekitar 2,33 juta liter sehari jika digunakan terus-menerus selama 24 jam. Konversi tersebut merupakan perhitungan satuan, bukan catatan pemakaian aktual.
Ketiga angka itu belum dapat langsung dibandingkan sebagai perubahan kebutuhan proyek. Publikasi yang dirujuk belum memberikan penjelasan yang cukup untuk memastikan apakah cakupan fasilitas, tahap pembangunan, dan batas sistem pengukurannya sama.
Baca juga: Data Center Purwakarta Dihentikan Sementara, Bagaimana Melindungi Air Warga?
Karena itu, pemerintah dan perusahaan perlu menjelaskan hubungan antarangka: kebutuhan untuk bangunan mana, pada tahap apa, dan untuk kegiatan apa. Dokumen juga perlu membedakan kapasitas pasokan yang disediakan, kebutuhan yang direncanakan, serta air yang benar-benar diambil.
Saepul menyebut kapasitas berizin SPAM di sekitar kawasan sekitar 120 liter per detik, dengan pemanfaatan sekitar 70 liter per detik. Secara aritmetika, tambahan 27 liter per detik menyisakan 23 liter per detik. Namun, menurutnya, perhitungan tersebut masih memerlukan pengujian teknis, terutama neraca air pada musim kemarau.
Selisih kapasitas itu memberi titik awal pembahasan. Untuk menilai ketahanan layanan, publik juga membutuhkan data debit yang tersedia saat kering, kehilangan air dalam jaringan, kebutuhan pelanggan lain, dan kemampuan pasokan mencapai permukiman.
Tonton Sustain Bites Episode 16 tentang pusat data dan kebutuhan air. Artikel ini menambahkan perkembangan pembahasan AMDAL serta tanggapan perusahaan pada 5 Oktober.
BDx Nyatakan Siap Ikuti Masukan
Perusahaan telah memberikan tanggapan setelah rapat AMDAL. CEO BDx Indonesia Agus Hartono Wijaya mengatakan perusahaan menghormati proses bersama pemerintah daerah dan akan menindaklanjuti masukan yang disampaikan.
“Poinnya tadi sudah diajukan, akan dicatat, dan pastinya kami akan patuh dengan semua masukan-masukan tersebut,” ujar Agus, pada 5 Oktober. Ia juga menyatakan perusahaan akan berkoordinasi dengan PDAM dan PLN agar kebutuhan air dan listrik fasilitas tidak mengganggu pelayanan masyarakat.
Komitmen itu perlu diterjemahkan menjadi syarat yang terukur. Batas pengambilan air, pelaporan penggunaan, pemantauan dampak, dan tindakan ketika pasokan turun. Dengan demikian, pemerintah, perusahaan, dan warga memiliki acuan yang sama untuk memeriksa pelaksanaannya.
Peneliti kecerdasan artifisial BRIN Dini Fronitasari menekankan perlunya mengukur ketidakpastian sebelum keputusan diambil. Dalam pembahasan AMDAL tersebut, ia menyebut neraca air saat kemarau, keandalan listrik, pengelolaan limbah, dan manfaat bagi masyarakat sebagai variabel yang perlu diperjelas.
Baca juga: 40 Kota Tagih Tata Kelola Data Center
Peneliti Ahli Utama BRIN Hilman Ferdinandus Pardede juga mengusulkan batas operasional untuk mengantisipasi risiko kekeringan. Namun, ia menegaskan tim belum menerima seluruh data teknis.
“Data secara teknis kami belum terima. Jadi hari ini merupakan satu langkah awal yang baik sekali,” katanya dalam laporan yang sama.
Usulan pembatasan operasional memberi arah bagi kajian: harus ada kondisi yang memicu pengurangan kebutuhan atau tindakan lain untuk melindungi layanan publik. Besaran ambang dan mekanismenya perlu ditetapkan berdasarkan data proyek dan sistem air setempat.
Batam Menguji Kesiapan Pasokan Mandiri
Di Batam, Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Amsakar Achmad menyatakan setiap investasi pusat data wajib membangun instalasi desalinasi air laut mandiri atau Sea Water Reverse Osmosis (SWRO). Keterangan resmi BP Batam pada 24 September menempatkan skema tersebut sebagai cara memenuhi kebutuhan industri sambil menjaga suplai waduk bagi masyarakat.
Pernyataan kebijakan itu perlu diikuti informasi pelaksanaan: fasilitas mana yang telah memiliki instalasi, kapan beroperasi, berapa kapasitas produksi aktual, dan sumber air yang digunakan selama masa transisi.
BP Batam juga memublikasikan penguatan suplai Nongsa melalui interkoneksi pipa pada 5 Oktober, kemudian pembaruan respons terhadap keluhan warga pada 6 Oktober. Pengumuman tersebut menunjukkan adanya langkah penanganan; keberhasilannya perlu diperiksa melalui layanan yang diterima pelanggan.
Baca juga: AI Mengubah Pusat Data, Beban Listrik Ikut Melonjak
Gangguan pasokan warga dan ekspansi pusat data perlu ditelusuri dengan data sumber serta jaringan distribusi. Keberadaan keduanya di wilayah yang sama belum cukup untuk menetapkan hubungan sebab-akibat.
Bagi publik, keterbukaan yang berguna harus menjawab empat hal: penggunaan air aktual dan rencana setiap tahap; sumber serta kapasitas pasokan saat kemarau; prioritas pelanggan ketika air terbatas; serta hasil pemeriksaan dan penanganan keluhan.
Informasi itu dapat menjadi dasar evaluasi investasi sekaligus perlindungan layanan. Pusat data yang siap beroperasi perlu menunjukkan bagaimana kebutuhan fasilitas dipenuhi dan bagaimana dampaknya dipantau. Jaminan air aman menjadi lebih kuat ketika warga dapat memeriksa perhitungannya. ***
- Foto: Ocyid/Wikimedia Commons – Waduk Jatiluhur dan kawasan sekitarnya di Purwakarta. Kebutuhan air pusat data perlu dihitung bersama kebutuhan warga dan pertanian, termasuk saat kemarau.
