KEPERCAYAAN terhadap data emisi kini mulai menjadi isu besar baru dalam tata kelola iklim global. Sorotan terbaru datang dari China setelah perubahan metodologi akuntansi karbon negara tersebut disebut membuat kenaikan emisi terlihat jauh lebih rendah dibanding laporan sebelumnya.
Akuntansi karbon adalah sistem pengukuran dan pelaporan emisi gas rumah kaca untuk menilai kemajuan target iklim suatu negara atau perusahaan.
Perubahan metodologi perhitungan emisi dapat memengaruhi persepsi keberhasilan target iklim, kredibilitas pasar karbon, hingga arah investasi transisi energi global.
Analisis terbaru Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) yang dipublikasikan melalui Carbon Brief menunjukkan China mengubah pendekatan penghitungan carbon intensity dalam dokumen rencana lima tahunan terbarunya.
Carbon intensity merupakan ukuran jumlah emisi karbon yang dihasilkan untuk setiap unit pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Emisi AS Picu Kerugian Global Rp155.000 Triliun, Beban Terbesar Ditanggung Negara Berkembang
China selama ini menggunakan indikator tersebut sebagai fondasi utama target iklim nasionalnya menuju 2030.
Namun, menurut CREA, data terbaru China kini mengindikasikan emisi hanya naik sekitar 7 persen sepanjang 2020–2025. Padahal, berdasarkan metodologi sebelumnya, kenaikan emisi pada periode yang sama diperkirakan mencapai 14 persen.
Perbedaan tersebut setara sekitar 700 juta ton karbon dioksida per tahun, hampir menyamai total emisi tahunan negara seperti Jerman.
Perubahan Metodologi
CREA menilai perubahan itu bukan sekadar revisi statistik biasa. Ada indikasi batas penghitungan emisi mulai berubah.
Peneliti menemukan kemungkinan China kini mengecualikan sebagian penggunaan bahan bakar fosil non-energi, terutama pada sektor kimia dan petrokimia yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir.
Di sisi lain, metodologi terbaru tampaknya mulai memasukkan emisi proses industri seperti semen. Namun, produksi semen China justru sedang melambat akibat tekanan sektor properti domestik.
Baca juga: Strategi Energi China 2026-2030, Ekspansi Hijau Tanpa Batas Emisi
Kombinasi tersebut membuat total emisi yang dilaporkan terlihat lebih rendah.
Lauri Myllyvirta dari CREA menyebut perubahan tersebut telah “menghapus separuh kenaikan emisi yang sebelumnya tercatat”.
Hingga kini, otoritas China belum memberikan penjelasan rinci terkait perubahan metodologi tersebut.
Risiko Tata Kelola
Isu ini menjadi sensitif karena target iklim China hingga 2030 berbasis carbon intensity, bukan penurunan emisi absolut.
China menargetkan penurunan carbon intensity sebesar 65 persen dibanding level 2005 pada 2030.
Masalahnya, target berbasis intensitas sangat bergantung pada definisi metodologi, batas data, serta kualitas pelaporan.
Ketika metodologi berubah tanpa penjelasan publik yang transparan, maka kemampuan dunia untuk membandingkan progres emisi dari waktu ke waktu ikut melemah.
Implikasinya tidak kecil.
Baca juga: China Menahan Emisi, Ujian bagi Batu Bara dan Nikel Indonesia
Pasar karbon, pembiayaan hijau, sovereign transition plan, hingga strategi investasi ESG membutuhkan data emisi yang stabil dan dapat diverifikasi secara konsisten.
Dalam konteks ini, akuntansi karbon bukan lagi isu teknis semata. Ia berubah menjadi fondasi kepercayaan dalam ekonomi rendah karbon global.
Tekanan Baru Pasar Karbon
Kasus China juga memperlihatkan tantangan besar yang mulai muncul dalam fase baru ekonomi iklim global.
Semakin banyak negara menggunakan pasar karbon, offset, dan target net zero sebagai instrumen ekonomi. Namun kualitas sistem MRV (monitoring, reporting, and verification) kini menjadi faktor yang menentukan legitimasi seluruh ekosistem tersebut.
MRV adalah sistem untuk mengukur, melaporkan, dan memverifikasi emisi agar target iklim dapat diuji secara independen.
Baca juga: Target Emisi Kini Jadi Norma, 10.000 Korporasi Masuk Standar Sains SBTi Global
Bagi investor global, perubahan metodologi tanpa transparansi berisiko menciptakan governance uncertainty atau ketidakpastian tata kelola.
Risiko itu dapat memengaruhi penilaian terhadap sovereign climate credibility, kualitas kredit karbon, hingga arah pembiayaan transisi energi.
Situasi tersebut muncul ketika dunia justru sedang membutuhkan sinyal iklim yang lebih konsisten, terutama di tengah melambatnya komitmen iklim sejumlah negara maju.
Pelajaran untuk Indonesia
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi negara berkembang, termasuk Indonesia.
Indonesia kini sedang membangun ekosistem ekonomi karbon melalui berbagai instrumen seperti Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon), hingga Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI).
Seluruh sistem tersebut pada akhirnya bergantung pada satu hal utama, kualitas data dan transparansi metodologi.
Baca juga: Scope 3 Emissions: Mengapa Emisi Rantai Pasok Menjadi Tantangan Terbesar Perusahaan
Tanpa standar pengukuran yang stabil, konsisten, dan terbuka, maka target iklim akan sulit dipercaya pasar.
Dalam jangka panjang, isu metodologi bahkan bisa lebih menentukan dibanding angka target itu sendiri.
Karena dalam ekonomi iklim modern, kepercayaan terhadap data mulai menjadi aset strategis baru. ***
- Foto: Ainc T/ Pexels – Kawasan industri dan permukiman di Harbin. Perubahan metodologi akuntansi karbon China kini menjadi sorotan dalam tata kelola iklim global.
