INDONESIA menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan potensi energi baru terbarukan (EBT) yang melimpah, seperti energi matahari dan air. Salah satu kendala utama dalam memaksimalkan potensi tersebut adalah terbatasnya infrastruktur transmisi listrik yang menghubungkan sumber energi di daerah terpencil dengan konsumen di berbagai pulau. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah membutuhkan dana besar yang diperkirakan mencapai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 321 triliun.
Sekretaris Eksekutif Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Septian Hario Seto, menjelaskan bahwa pembangunan transmisi listrik antar pulau sangat penting untuk mendukung pemanfaatan EBT secara optimal. Namun, menurut Seto, pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada bantuan internasional.
Sebagai solusi, pendanaan untuk pembangunan infrastruktur ini akan lebih banyak mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Pembangunan transmisi listrik adalah kunci untuk memaksimalkan potensi energi hijau kita. Oleh karena itu, kita harus mengandalkan pendanaan dari APBN karena ini sangat esensial,” ujar Seto dalam sebuah diskusi publik di Jakarta pada 17 Desember 2024.
Baca juga: Pungutan Batu Bara, Solusi Pendanaan Transisi Energi Indonesia
Namun, meskipun APBN akan menjadi sumber utama pendanaan, pemerintah juga membuka peluang bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam proyek pembangunan transmisi listrik. Salah satu skema yang ditawarkan adalah lelang proyek, di mana perusahaan swasta dapat membangun dan mengelola jaringan transmisi. Sementara pemerintah akan membayar tarif listrik berdasarkan penggunaan oleh konsumen.
Tantangan Geografis dan Kebutuhan Infrastruktur
Indonesia memiliki tantangan geografis yang kompleks, yang membuat pembangunan transmisi listrik menjadi lebih sulit. Sumber-sumber energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan panel surya, tersebar di berbagai daerah yang terpisah jauh. Misalnya, Kalimantan memiliki potensi energi air yang besar, sementara kapasitas PLTA di Jawa dan Sumatra relatif lebih kecil.
“PLTA di Jawa dan Sumatra kapasitasnya terbatas. Berbeda dengan Kalimantan yang memiliki potensi besar, namun kita belum punya transmisi yang menghubungkannya dengan daerah lain,” kata Seto.
Baca juga: Era Minyak Meredup, Energi Listrik Bersinar
Kendala lainnya adalah kebutuhan transmisi yang panjang dan berkualitas tinggi. Indonesia membutuhkan lebih dari 50.000 kilometer jaringan transmisi untuk mendistribusikan energi EBT dari berbagai sumber ke konsumen. Ini termasuk transmisi tegangan ekstra tinggi (500 kilowatt) sepanjang lebih dari 10.000 kilometer.
Peluang untuk Investasi Swasta
Pemerintah Indonesia tidak hanya mengandalkan APBN dalam mengatasi tantangan ini. Sektor swasta juga memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur transmisi. Pemerintah berencana melelang proyek pembangunan transmisi kepada perusahaan swasta, yang kemudian akan dikelola dengan skema pembayaran tarif berdasarkan pemakaian listrik oleh pengguna.
“Dengan skema ini, pemerintah hanya perlu menyiapkan tarif yang dibayarkan oleh perusahaan pengguna jaringan tersebut. Itu akan dikompensasi dengan pendapatan yang dibayarkan untuk pemerintah,” tambah Seto.
Baca juga: Kolaborasi Indonesia-AS untuk Transisi Energi Bersih
Skema ini diharapkan dapat mengurangi beban anggaran negara dan memberikan peluang bagi sektor swasta untuk berinvestasi dalam energi hijau.
Masa Depan Energi Hijau Indonesia
Dengan segala tantangan yang ada, potensi energi hijau Indonesia sangatlah besar. Namun, untuk mewujudkan masa depan yang berkelanjutan, pembangunan transmisi listrik yang menghubungkan seluruh nusantara menjadi langkah utama. Infrastruktur yang terintegrasi dengan baik akan membuka akses lebih luas terhadap sumber daya EBT yang ada, memberikan kontribusi pada keberlanjutan energi dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Baca juga: Pasar Energi Bersih Dunia Tumbuh Pesat, Indonesia Siap?
Pembangunan ini juga akan mendukung pencapaian Indonesia dalam memenuhi komitmen untuk mengurangi emisi karbon, sejalan dengan upaya global dalam menghadapi perubahan iklim. Dengan kombinasi antara pendanaan APBN, investasi swasta, dan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat memastikan masa depan energi yang lebih hijau, efisien, dan berkelanjutan. ***
- Foto: Ilustrasi/ Brett Sayles/ Pexels.
