Dua lembaga pemeringkat dapat melihat perusahaan yang sama tetapi menghasilkan penilaian ESG berbeda. Studi menemukan 56 persen perbedaan itu berasal dari cara mengukur. Ketika Indonesia memperketat standar pengungkapan keberlanjutan, tantangannya bukan hanya membuat data semakin terlihat, tetapi memastikan yang terlihat benar-benar mencerminkan kinerja.
SEBUAH perusahaan bisa mengurangi emisi, menghemat air, memperbaiki keselamatan pekerja, atau memperketat tata kelola. Namun pencapaian itu belum tentu menghasilkan skor ESG yang sama ketika dibaca lembaga pemeringkat berbeda.
Masalahnya bahkan tidak selalu berada pada perusahaan.
Penelitian Florian Berg, Julian F. Kölbel, dan Roberto Rigobon terhadap enam penyedia rating ESG menemukan korelasi antarrating hanya berkisar 0,38 hingga 0,71. Mereka membandingkan 709 indikator yang digunakan KLD, Sustainalytics, Moody’s ESG, S&P Global, Refinitiv, dan MSCI.
Ketika penyebab perbedaannya dibongkar, 56 persen divergence berasal dari perbedaan cara mengukur, 38 persen dari perbedaan ruang lingkup yang dinilai, dan hanya 6 persen dari perbedaan bobot.
Dengan kata lain, pertanyaan ESG bukan hanya seberapa hijau sebuah perusahaan?
Pertanyaan lainnya adalah siapa yang mengukur, apa yang mereka lihat, dan bagaimana mereka menerjemahkannya menjadi angka?
Perusahaan yang Sama, Angka yang Berbeda
ESG rating membantu investor menyederhanakan informasi yang sangat kompleks.
Emisi, penggunaan energi, keselamatan kerja, keberagaman, hubungan dengan masyarakat, antikorupsi hingga tata kelola harus diterjemahkan menjadi indikator yang dapat dibandingkan.
Namun penyederhanaan itu memiliki konsekuensi.
Berg dan koleganya menunjukkan bahwa lembaga rating bahkan dapat menggunakan indikator berbeda untuk menilai atribut yang sama. Praktik ketenagakerjaan, misalnya, dapat dilihat dari tingkat pergantian pekerja oleh satu lembaga, sementara lembaga lain menggunakan jumlah perkara hukum terkait tenaga kerja.
Baca juga: Negara Mulai Membatasi Gugatan Iklim, ESG Global Masuk Babak Baru
Keduanya membicarakan isu yang sama.
Tetapi datanya berbeda.
Hasil akhirnya pun dapat berbeda.
Penelitian tersebut tidak menyimpulkan bahwa ESG rating tidak berguna. Sebaliknya, para peneliti menilai rating tetap penting, tetapi pengguna harus memperhatikan bagaimana data yang mendasarinya dihasilkan dan tidak bergantung secara buta pada satu angka.
Di sinilah jarak antara kinerja ESG dan skor ESG mulai terlihat.
Kalau Datanya Tidak Terlihat
Ada persoalan lain. Tidak semua pencapaian perusahaan tersedia bagi pihak yang melakukan penilaian.
Morningstar Sustainalytics bahkan mengubah pendekatannya mulai 1 Juli 2025. Untuk pembaruan ESG Risk Rating, analisnya tidak lagi menggunakan informasi perusahaan yang bersifat nonpublik dan hanya menerima data yang telah dipublikasikan.
Sebelum perubahan itu, Sustainalytics menguji lebih dari 8.000 indikator.
Hasilnya, sekitar 1 persen indikator dipengaruhi informasi nonpublik. Sedikit lebih dari 800 perusahaan, atau sekitar 5 persen dari cakupan mereka, sebelumnya dinilai setidaknya sebagian menggunakan informasi semacam itu.
Sustainalytics menjelaskan perubahan tersebut sebagai upaya meningkatkan transparansi, independensi, konsistensi perlakuan terhadap perusahaan, dan keselarasan dengan standar pengungkapan yang mengandalkan informasi publik.
Implikasinya jelas.
Sebuah program lingkungan dapat berlangsung di lapangan. Teknologi yang lebih hemat energi dapat digunakan di pabrik. Program keselamatan pekerja dapat membaik.
Tetapi jika hasilnya tidak diukur, tidak diverifikasi, atau tidak dipublikasikan dalam bentuk yang dapat digunakan, pencapaian itu sulit masuk ke dalam penilaian eksternal.
Kinerja nyata membutuhkan jejak data.
Tetapi Data Rapi Belum Tentu Kinerja Baik
Di titik inilah problemnya harus dibaca dari arah sebaliknya.
Jika perusahaan dengan kinerja baik dapat kurang terlihat karena pengungkapannya lemah, apakah perusahaan dengan pengungkapan sangat baik otomatis memiliki kinerja keberlanjutan yang baik?
Tidak sesederhana itu.
Disclosure memberi informasi mengenai apa yang dilakukan perusahaan, bagaimana risiko dikelola, metrik apa yang digunakan, dan target apa yang hendak dicapai.
Baca juga: Eropa Menyederhanakan ESG, dari Beban Pelaporan ke Manajemen Risiko
Itu membuat perusahaan lebih dapat diperiksa.
Tetapi kualitas pelaporan bukan pengganti outcome.
Laporan emisi yang sangat lengkap tetap harus diuji dengan pertanyaan sederhana. Apakah emisinya benar-benar turun?
Target efisiensi air harus berujung pada penggunaan air yang lebih efisien.
Kebijakan keselamatan kerja harus tercermin pada kondisi pekerja.
Komitmen net zero harus bertemu dengan jalur penurunan emisi yang dapat diamati.
Itu pula sebabnya standar global bergerak lebih jauh dari sekadar meminta perusahaan menceritakan program keberlanjutannya.
IFRS S2 meminta perusahaan mengungkap tata kelola, strategi, proses identifikasi dan pengelolaan risiko iklim, sekaligus kinerja terhadap risiko dan peluang tersebut serta kemajuan menuju target iklim.
Jadi yang dicari bukan sekadar cerita yang lebih panjang.
Yang dibutuhkan adalah hubungan yang semakin jelas antara risiko, strategi, angka, target, dan hasil.
Indonesia Memasuki Babak Baru
Persoalan itu semakin relevan bagi Indonesia.
Sejak POJK 51/2017, lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik telah masuk dalam kerangka penerapan keuangan berkelanjutan dan pelaporan keberlanjutan.
Kini kerangkanya sedang diperkuat.
OJK telah menyiapkan perubahan POJK 51/2017 dengan arah penyelarasan terhadap PSPK 1 dan PSPK 2, yang sejalan dengan IFRS S1 dan IFRS S2. Regulasi baru itu diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pengungkapan serta memperkuat tata kelola, strategi, manajemen risiko, metrik, dan target keberlanjutan.
Indonesia juga telah memiliki PSPK 1 dan PSPK 2 yang disahkan Ikatan Akuntan Indonesia. Keduanya berlaku efektif 1 Januari 2027 dan menggunakan empat pilar utama: tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target.
Ini dapat mempersempit sebagian problem data.
Baca juga: India Perketat ESG Rating, Apakah Indonesia Siap?
Informasi menjadi lebih seragam. Perbandingan antarkorporasi menjadi lebih mudah. Investor memperoleh basis yang lebih konsisten untuk membaca risiko dan peluang keberlanjutan.
Namun standardisasi pengungkapan tidak otomatis menghapus perbedaan rating.
Studi Berg menunjukkan bahwa sumber terbesar divergence justru terdapat pada measurement, bagaimana atribut yang sama diterjemahkan menjadi indikator dan angka.
Karena itu, babak baru disclosure Indonesia membawa pekerjaan lanjutan.
Dari Visibility Menuju Accountability
Rantai ESG sesungguhnya cukup panjang:
KINERJA NYATA → DATA → PENGUNGKAPAN → PENGUKURAN → RATING → KEPUTUSAN INVESTASI
Setiap anak panah menyimpan risiko kehilangan informasi.
Kinerja yang tidak menghasilkan data menjadi tidak terlihat.
Data yang tidak diungkap sulit diperiksa.
Pengungkapan yang tidak konsisten sulit dibandingkan.
Baca juga: CEO Indonesia Kini Menempatkan ESG sebagai Strategi Inti Bisnis
Dan indikator yang berbeda dapat menghasilkan rating berbeda atas realitas yang sama.
Maka skor ESG sebaiknya diperlakukan sebagai alat baca, bukan sebagai stempel final bahwa sebuah perusahaan telah berkelanjutan.
Bagi Indonesia, pergeseran menuju standar pengungkapan yang semakin kuat adalah kemajuan penting. Pasar membutuhkan data yang konsisten, dapat dibandingkan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tetapi tujuan akhirnya tidak boleh berhenti pada perusahaan yang semakin pandai melaporkan keberlanjutan.
Tujuannya tetap perusahaan yang semakin baik menjalankannya.
Karena di balik seluruh metodologi, indikator, algoritma, dan skor ESG, pertanyaan akhirnya tetap sederhana:
bukan hanya apakah keberlanjutan perusahaan dapat dilihat, tetapi apakah dampaknya benar-benar terjadi. ***
- Foto: Ilustrasi/ Tom Fisk/ Pexels – Kawasan industri di Banten, Indonesia. Skor ESG membantu membaca kinerja keberlanjutan, tetapi hasilnya dapat berbeda menurut metodologi yang digunakan.
