Riset Be-Housing menunjukkan panas dapat bertahan berjam-jam di dalam hunian warga berpenghasilan rendah. Adaptasi mandiri terus dilakukan, tetapi keterbatasan biaya dan dukungan kelembagaan menyisakan persoalan perlindungan.
SEBUAH jendela dirancang agar udara dapat mengalir melalui rumah susun. Namun, sebagian penghuni memilih menutupnya. Ada yang khawatir terhadap nyamuk dan tikus. Ada pula yang terganggu angin kencang atau membutuhkan privasi.
Ketika jendela tertutup, ventilasi alami yang dirancang untuk membantu mendinginkan ruangan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Panas pun dapat terperangkap di dalam rumah.
Persoalan tersebut terungkap dalam diseminasi nasional riset Beyond Housing Types atau Be-Housing di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Temuan ini mengangkat pertanyaan mendasar tentang pembangunan perumahan, apakah rumah yang dinilai layak secara fisik juga mampu melindungi penghuninya dari panas perkotaan?
Penelitian Be-Housing melibatkan 1.125 responden rumah tangga di 10 lokasi penelitian pada empat wilayah perkotaan. Sebanyak 469 responden berasal dari Jakarta, 305 dari Semarang, 81 dari Surabaya, dan 270 dari Selangor, Malaysia.
Penelitian menggabungkan survei rumah tangga, pengukuran termal, observasi bangunan, buku harian panas, serta diskusi partisipatif untuk memahami hubungan antara bentuk hunian, kerentanan sosial, dan kemampuan adaptasi masyarakat.
Ketika Panas Bertahan Berjam-jam
Hasil pengukuran menunjukkan bahwa paparan panas di dalam rumah dapat berlangsung jauh lebih lama daripada yang dibayangkan.
Dalam studi di Jakarta, tiga dari empat titik observasi pada hunian kampung mengalami suhu dalam ruang di atas 30 derajat Celsius selama 24 jam. Pada rumah susun, seluruh empat titik observasi juga mencatat paparan di atas ambang tersebut sepanjang hari.
Di Surabaya, kedua titik observasi rumah susun mengalami suhu di atas 30 derajat Celsius selama rata-rata 21,5 jam. Sementara pada hunian kampung, seluruh titik observasi mencatat paparan selama 24 jam.
Angka tersebut berasal dari titik pengamatan termal, bukan persentase seluruh rumah tangga yang disurvei. Karena itu, hasilnya tidak dapat langsung digeneralisasi sebagai keadaan semua rumah susun maupun kampung kota.
Namun, temuan tersebut menggarisbawahi persoalan penting. Panas tidak selalu mereda ketika matahari terbenam.
Bangunan yang menyerap panas sepanjang hari dapat melepaskannya secara perlahan. Kondisi ini berpotensi mengganggu kenyamanan penghuni ketika mereka membutuhkan waktu untuk beristirahat.
Baca juga: Kota ASEAN Mulai Kehilangan Kemampuan untuk Tetap Sejuk
Di Semarang, hasil pengukuran justru menunjukkan perbedaan penting antartipe hunian.
Suhu operatif mayoritas hunian kampung kota yang diamati melampaui batas atas kenyamanan termal 30,47 derajat Celsius hampir sepanjang hari.
Sebaliknya, seluruh unit Rusunawa Kaligawe yang masuk dalam grafik pengukuran komparatif masih berada dalam rentang kenyamanan termal dengan batas atas 30,07 derajat Celsius.
Peneliti Be-Housing dari Yayasan Kota Kita, Aprisia Rasya Murran, yang memaparkan hasil penelitian Semarang dalam forum tersebut, menyajikan temuan mengenai kondisi termal hunian dan strategi adaptasi masyarakat.
Perbedaan hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa rumah susun tidak otomatis lebih panas dibandingkan kampung kota. Kinerja bangunan dipengaruhi desain, material, ventilasi, lingkungan sekitar, dan karakter penghuniannya.
Dengan demikian, kebijakan adaptasi tidak dapat mengandalkan satu rancangan yang dianggap cocok untuk semua permukiman.
Warga Punya Siasat, tetapi Ada Batasnya
Masyarakat sebenarnya telah mengembangkan berbagai cara untuk menghadapi panas.
Indra, anggota tim peneliti Be-Housing Jakarta, memaparkan praktik pemasangan kanopi, peneduh, kipas angin, ventilasi tambahan, hingga pemindahan aktivitas memasak ke luar rumah.
Di sejumlah lingkungan kampung, warga bekerja sama memasang peneduh pada gang. Sebagian memanfaatkan tanaman untuk mengurangi paparan sinar matahari, sedangkan penghuni rumah susun menggunakan ruang bersama sebagai tempat beraktivitas.
Namun, penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar strategi tersebut masih bersifat coping atau upaya bertahan dengan biaya rendah.
Pemasangan terpal, misalnya, dapat mengurangi paparan sinar matahari langsung, tetapi belum tentu menurunkan suhu lingkungan secara keseluruhan.
Hasil survei memperlihatkan bahwa 53,73 persen responden yang dikaji di Kampung Marlina, Jakarta, menggunakan strategi berteduh di luar ruangan. Di Kampung Kalicilik, Semarang, proporsinya mencapai 28,48 persen.
Bagi sebagian penghuni, mencari udara di luar menjadi pilihan karena kondisi di dalam rumah terasa terlalu panas.
Persoalannya, kemampuan melakukan adaptasi struktural tidak dimiliki setiap rumah tangga.
Penghuni rumah susun dapat menghadapi pembatasan perubahan bangunan. Sebaliknya, warga kampung yang lebih leluasa memodifikasi rumah sering terkendala biaya dan kepastian status lahan.
Penelitian Be-Housing menemukan bahwa kemampuan adaptasi relatif lebih tinggi pada tingkat individu, tetapi melemah ketika membutuhkan respons komunitas dan kelembagaan.
Padahal, perubahan jangka panjang justru membutuhkan dukungan di luar kemampuan masing-masing keluarga.
Biaya Pendinginan Menambah Beban
Penggunaan alat pendinginan juga membawa konsekuensi ekonomi.
Dalam salah satu kesaksian penghuni yang didokumentasikan penelitian, tagihan listrik meningkat dari sekitar Rp160.000 menjadi Rp185.000 per bulan karena kipas angin lebih sering digunakan, bahkan sepanjang hari ketika panas bertahan hingga malam.
Angka tersebut merupakan pengalaman satu penghuni, bukan rata-rata kenaikan biaya listrik seluruh responden.
Meski demikian, kasus ini menunjukkan adanya biaya yang harus ditanggung rumah tangga untuk memperoleh kenyamanan dasar.
Biaya itu dapat bertambah apabila penghuni memerlukan kipas tambahan, perbaikan atap, insulasi, atau modifikasi ventilasi.
Baca juga: Kota-kota Asia Mulai Kehilangan Badan Airnya
Dari perspektif komunitas, persoalan pendanaan juga belum sepenuhnya teratasi.
Indri dari Koperasi Jasa Jaringan Perumahan Rakyat (JAPRA) menyampaikan dalam forum bahwa dana untuk adaptasi di tingkat komunitas masih sangat terbatas. Sebagian kegiatan masih mengandalkan donasi.
Kondisi tersebut memperlihatkan kesenjangan antara kebutuhan perlindungan jangka panjang dan sumber daya yang tersedia bagi warga.
Tanpa dukungan pembiayaan yang memadai, adaptasi berisiko menjadi tanggung jawab keluarga yang kemampuan ekonominya justru paling terbatas.
Pemerintah Dorong Perumahan Hijau
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan berbagai program peningkatan kualitas hunian dan pembiayaan renovasi.
Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Kreshnariza Harahap, yang mewakili Direktur Jenderal Perumahan dan Perkotaan Sri Haryati, memaparkan sejumlah pendekatan pemerintah.
Program tersebut mencakup perbaikan rumah, fasilitas pembiayaan renovasi melalui Kredit Program Perumahan, serta pengembangan skema tabungan dan pembiayaan perbaikan hunian.
Kreshnariza juga menyinggung prioritas pembangunan green housing dan green building, termasuk pendekatan penanaman satu pohon untuk setiap rumah subsidi.
Penghijauan memiliki peran dalam memperbaiki kondisi lingkungan. Namun, keberadaan satu pohon tidak otomatis menjamin kenyamanan termal suatu rumah.
Manfaatnya terhadap suhu bergantung pada jenis tanaman, tutupan tajuk, lokasi penanaman, dan hubungan dengan kondisi bangunan.
Baca juga: Udara Sejuk Mulai Menjadi Ketimpangan Baru ASEAN
Aspek lain yang ditekankan Kreshnariza adalah lokasi perumahan terhadap pusat pekerjaan.
Penyediaan rumah subsidi perlu mempertimbangkan kedekatan dengan tempat masyarakat mencari nafkah agar penghuni tidak dibebani perjalanan jauh setiap hari.
Jika perjalanan panjang meningkatkan ketergantungan pada kendaraan bermotor, dampaknya dapat mencakup konsumsi energi, emisi, serta panas buangan dari aktivitas transportasi.
Pendekatan tersebut memperluas pengertian perumahan hijau. Bukan hanya bangunan yang hemat energi, tetapi juga kawasan yang mendukung mobilitas lebih efisien dan kehidupan perkotaan yang berkelanjutan.
Akan tetapi, tantangan berikutnya adalah memastikan berbagai program tersebut menghasilkan perbaikan yang dapat diukur pada kondisi hunian, termasuk paparan panas yang dialami penghuninya.
Adaptasi Tidak Bisa Ditangani Satu Sektor
Kebutuhan integrasi kebijakan juga menjadi perhatian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Danar Panji Wicaksono, S.Ars., perwakilan Bappenas, memaparkan bahwa kenaikan suhu perkotaan dapat berhubungan dengan risiko kesehatan, penurunan produktivitas, ketahanan ekonomi, dan pencapaian target pembangunan.
Karena itu, respons terhadap panas membutuhkan keterhubungan kebijakan perumahan, kesehatan, lingkungan, sumber daya air, dan tata ruang.
Arah yang dipaparkan Bappenas antara lain memperluas solusi berbasis alam, meningkatkan ruang teduh, memperkuat sistem informasi dan peringatan dini, serta mengintegrasikan ketahanan iklim dalam perencanaan dan penganggaran.
Baca juga: Bangunan Kini Menentukan Arah Dekarbonisasi
Dalam konteks permukiman, pendekatan tersebut berarti upaya perlindungan tidak berhenti pada perbaikan masing-masing rumah.
Lingkungan bersama, akses ruang publik, vegetasi, dan pengelolaan kawasan ikut menentukan kemampuan masyarakat menghadapi panas.
Be-Housing juga menemukan contoh pendekatan partisipatif pada Kampung Susun Akuarium, Jakarta Utara. Kawasan tersebut dirancang bersama warga, dengan perhatian pada ventilasi silang, selasar, dan ruang bersama.
Kasus ini menunjukkan bahwa partisipasi penghuni dapat membantu menghubungkan rancangan teknis dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Menguji Kembali Makna Rumah Layak
Temuan Be-Housing tidak berarti seluruh standar kelayakan hunian selama ini mengabaikan kenyamanan termal.
Prinsip penghawaan dan kenyamanan bangunan telah dikenal dalam perencanaan teknis. Tantangan yang perlu diperiksa adalah penerapan, pemeliharaan, kemampuan pembiayaan, serta efektivitasnya setelah bangunan ditempati.
Karena itu, penelitian merekomendasikan perbaikan hunian menggunakan desain pasif dan pendekatan partisipatif, termasuk kemungkinan pembiayaan melalui dana bergulir yang dikelola koperasi warga.
Pada tingkat komunitas, diperlukan tata kelola bersama serta ruang berlindung dari panas yang mudah diakses.
Pada tingkat kebijakan, perlindungan terhadap panas perlu diintegrasikan ke dalam pengelolaan ruang, perumahan, permukiman, dan lingkungan.
Baca juga: Kota, Barisan Pertama dan Pertahanan Terakhir Iklim Dunia
Rekomendasi tersebut membuka ruang untuk mempertemukan program pemerintah yang sudah berjalan dengan kebutuhan nyata penghuni.
Keberhasilan pembangunan perumahan tentu tetap membutuhkan ukuran jumlah unit, keterjangkauan harga, dan ketersediaan layanan dasar. Namun, meningkatnya risiko panas menuntut perhatian yang sama terhadap kualitas ruang ketika digunakan untuk hidup sehari-hari.
Sebab, rumah bukan sekadar tempat berlindung dari hujan dan matahari. Rumah juga harus memungkinkan penghuninya beristirahat, bekerja, dan menjalani kehidupan tanpa terus-menerus dibebani kondisi panas yang sulit dihindari.
Memiliki atap untuk berteduh belum tentu berarti memiliki tempat tinggal yang cukup nyaman untuk beristirahat. ***
- Foto: Dokumentasi Be-Housing, 2026 – Warga beraktivitas di lingkungan hunian padat dengan peneduh sederhana. Praktik berbagi ruang teduh menjadi salah satu bentuk adaptasi masyarakat terhadap panas perkotaan.
