Pengurangan ekspor gas Indonesia membuka perdebatan tentang kebutuhan energi domestik, kepastian kontrak, dan kerja sama dengan Singapura di tengah ketegangan kabut asap.
KETIKA Indonesia mengurangi pasokan gas ke Singapura pada Sabtu, 24 Oktober 2026, persoalannya tidak berhenti pada berapa banyak energi yang berkurang. Keputusan tersebut mempertemukan tiga kepentingan yang tidak selalu berjalan searah. Kebutuhan listrik dalam negeri, kewajiban kontrak perdagangan, dan hubungan dengan negara tetangga.
Pengurangan ekspor terjadi ketika Indonesia dan Singapura juga sedang menghadapi perselisihan mengenai kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Pertukaran pernyataan pejabat kedua negara menambah dimensi diplomatik pada keputusan energi yang semula dijelaskan sebagai langkah memenuhi kebutuhan domestik.
Pemerintah Indonesia menyebut pengurangan pasokan masih sesuai kontrak. Singapura menegaskan kontrak komersial harus dihormati. Kedua posisi itu belum tentu saling bertentangan, tetapi memperlihatkan pentingnya transparansi mengenai kewajiban pasokan yang sebenarnya disepakati.
Angka Kecil, Persoalan Besar
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pada Senin (26/10/2026) menyatakan Indonesia memangkas pengiriman gas melalui pipa ke Singapura sekitar 31 miliar British thermal unit per hari (BBTUD), atau sekitar 8% dari total ekspor yang dilaporkan mencapai 409,55 BBTUD.
Pengurangan tersebut berasal dari pasokan Natuna sebesar 15 BBTUD dan Sumatra 16 BBTUD.
Menurut Bahlil, pengurangan itu belum melewati batas minimum pengiriman yang diperbolehkan dalam kontrak. Ia menegaskan Indonesia tetap menghormati perjanjian perdagangan internasional.
“Jadi jangan ajari Indonesia terhadap komitmen untuk menjaga, menghargai kontrak,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta.
Baca juga: PLTS 100 GW Dibangun, Industri Lokal Dapat Apa?
Bahlil menjelaskan pengurangan dilakukan karena pemeliharaan fasilitas produksi serta meningkatnya kebutuhan gas domestik, khususnya untuk pembangkit listrik dan industri.
Sementara itu, Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura melaporkan penurunan pasokan sebesar 17 BBTUD selama 18 hari. Angka ini berbeda dari pengurangan yang diumumkan Indonesia. Dokumen publik yang tersedia belum cukup untuk memastikan penyebab perbedaan kedua angka tersebut.
Pembedaan itu penting. Besaran pengurangan pasokan yang diumumkan suatu negara tidak otomatis identik dengan volume yang tercatat pada seluruh kontrak atau titik penerimaan.
Kontrak dan Kedaulatan Energi
Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong pada Minggu (25/10/2026) mengingatkan bahwa pasokan gas diatur melalui kontrak komersial. Ia mengharapkan seluruh pihak memenuhi komitmen yang telah disepakati.
Wong juga menyatakan importir gas Singapura dapat mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya berdasarkan kontrak.
Menteri Energi, Perdagangan dan Industri Singapura Tan See Leng kemudian menjelaskan bahwa Gas Supply Pte Ltd akan berkomunikasi dengan pemasok Indonesia untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran kontrak. Apabila ditemukan pelanggaran, perusahaan dapat menempuh penyelesaian komersial sesuai ketentuan perjanjian.
Pernyataan tersebut tidak berarti pelanggaran telah terbukti.
Baca juga: 100 GW PLTS, Seberapa Siap Sistem Listrik Indonesia?
Persoalan hukumnya bergantung pada klausul kontrak masing-masing, termasuk volume minimum, toleransi pengiriman, masa pemeliharaan fasilitas, dan kemungkinan pengecualian kewajiban.
Karena kontrak lengkap belum tersedia untuk pemeriksaan publik, klaim Indonesia maupun kemungkinan keberatan pihak Singapura perlu ditempatkan sebagai posisi masing-masing pihak, bukan putusan mengenai siapa yang benar.
Energi Domestik Membutuhkan Infrastruktur
Kebutuhan listrik Indonesia memberikan konteks penting. Awal Oktober, pemadaman hingga sekitar 16 jam melanda Batam dan sejumlah wilayah Kepulauan Riau. Pemerintah kemudian menekankan kebutuhan memastikan pasokan gas bagi pembangkit domestik.
Namun, mengurangi ekspor tidak otomatis membuat gas tersedia di lokasi yang membutuhkan.
Analis Rystad Energy Prateek Pandey, sebagaimana dikutip Reuters dan CNA, menilai Indonesia memiliki alasan untuk memprioritaskan kebutuhan energinya sendiri. Meski demikian, pengalihan gas dalam skala lebih besar tetap membutuhkan investasi infrastruktur.
Baca juga: Indonesia Punya Biogas, Siap Menangkap Karbonnya?
Kapasitas pipa, keterhubungan jaringan, lokasi sumber produksi, serta kemampuan pembangkit dan industri menerima gas merupakan bagian dari persoalan tersebut.
Pandey juga mengingatkan bahwa keterbatasan infrastruktur dapat membatasi jumlah gas yang dapat dialihkan. Jika tidak tersedia pembeli domestik dengan akses memadai, pengurangan ekspor bahkan dapat memaksa produsen menurunkan produksi.
Dengan demikian, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari jumlah ekspor yang dikurangi, tetapi juga dari kemampuan gas tersebut menjaga pasokan listrik dan mendukung kegiatan industri.
Kabut Asap dan Diplomasi Bertetangga
Keputusan gas muncul setelah hubungan kedua negara diwarnai polemik kebakaran hutan dan lahan.
Pada 16 Oktober, National Environment Agency (NEA) Singapura mengirim pemberitahuan tindakan pencegahan kepada tujuh perusahaan terkait indikasi pergerakan asap dari wilayah konsesi di Indonesia. Pada 19 Oktober, tiga perusahaan tambahan menerima pemberitahuan serupa.
Langkah tersebut menggunakan kerangka Transboundary Haze Pollution Act, undang-undang Singapura mengenai pencemaran asap lintas batas.
Pada 23 Oktober, NEA juga meminta informasi dari sepuluh perusahaan berbasis di Singapura mengenai operasi dan hubungan usaha mereka dengan kegiatan perkebunan atau kehutanan di Indonesia.
Pemberitahuan dan permintaan informasi itu merupakan bagian dari proses penyelidikan, bukan dengan sendirinya pembuktian kesalahan perusahaan.
Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa kerja sama bilateral sedang diuji oleh persoalan lingkungan dan energi secara bersamaan.
Namun, belum tersedia bukti yang menetapkan pengurangan ekspor gas sebagai tindakan balasan atas kritik Singapura mengenai kabut asap. Pemerintah Indonesia secara resmi mengaitkan keputusan gas dengan pemeliharaan fasilitas dan kebutuhan domestik.
Ujian Sebenarnya Menjelang 2028
Dalam jangka pendek, Singapura menyatakan pasokan energinya tetap aman. Tan See Leng menyebut pengurangan yang dilaporkan hanya setara kurang dari 2% kebutuhan gas sektor kelistrikan per hari. Pasokan pengganti, termasuk gas alam cair atau LNG, tersedia.
Sekitar 95% listrik Singapura memang masih dihasilkan menggunakan gas alam impor. Namun, negara tersebut telah mengembangkan fasilitas penerimaan LNG untuk memperluas sumber pasokannya.
Menurut Pandey, tantangan lebih besar dapat muncul mulai 2028 ketika kontrak-kontrak ekspor gas yang ada memasuki masa berakhir.
Baca juga: Jun Arima: Gas, Hidrogen, dan CCS Adalah Jalan Rasional Dekarbonisasi Asia Tenggara
Bagi Indonesia, periode itu membuka peluang meninjau kembali prioritas pemanfaatan sumber daya gas. Bagi Singapura, berakhirnya kontrak dapat mempercepat keputusan diversifikasi pasokan.
Kedua negara menghadapi kebutuhan berbeda, tetapi tetap terhubung oleh kepentingan ekonomi, infrastruktur, dan keamanan energi kawasan.
Pada akhirnya, yang sedang diuji bukan semata besarnya pengurangan ekspor. Yang lebih menentukan adalah kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan energi domestik tanpa mengabaikan kewajiban perdagangan, sekaligus kemampuan kedua negara menjaga kepercayaan ketika kepentingan nasional mereka tidak sepenuhnya sejalan.
Ketahanan energi tidak hanya ditentukan oleh siapa menguasai sumber daya, tetapi juga oleh siapa mampu mengelolanya secara andal, transparan, dan berkelanjutan. ***
- Foto: Dok. Kementerian ESDM – Ilustrasi fasilitas produksi minyak dan gas lepas pantai. Pengurangan ekspor gas Indonesia ke Singapura menguji keseimbangan antara kebutuhan energi domestik dan kepastian kontrak perdagangan.
