Sebanyak 179.617 kasus tercatat pada anak usia 0-9 tahun. Respons kesehatan perlu menjangkau keluarga sekaligus mengurangi paparan asap sejak sumbernya.
ASAP kebakaran hutan dan lahan membawa beban yang besar bagi anak-anak. Dari 401.586 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang dicatat Kementerian Kesehatan di tujuh provinsi terdampak, hampir separuh terjadi pada kelompok usia 0-9 tahun.
Pemantauan hingga 2 November 2026 pukul 16.00 WIB mencatat 91.913 kasus pada kelompok usia 0-5 tahun dan 87.704 kasus pada usia 6-9 tahun. Penjumlahan keduanya mencapai 179.617 kasus, sekitar 44,7 persen dari keseluruhan kasus kumulatif di 63 kabupaten/kota. Pada 2 November saja, tercatat tambahan 3.906 kasus.
Besarnya porsi tersebut memberi arah bagi kebijakan. Perlindungan anak perlu menjadi ukuran utama penanganan karhutla, mulai dari pencegahan paparan hingga kemudahan memperoleh layanan kesehatan.
Beban Besar pada Anak
Angka kumulatif itu merupakan catatan kasus, sehingga tidak otomatis menunjukkan jumlah pasien unik. Tanpa rincian metode pencatatan dan periode awal pemantauan, data tersebut juga belum cukup untuk menghitung kenaikan risiko dibandingkan kondisi tanpa karhutla.
Namun, besarnya jumlah kasus pada anak tetap menjadi dasar kuat untuk memprioritaskan perlindungan mereka.
Baca juga: Karhutla Berulang, Beban Ekonomi Menumpuk pada Warga
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dalam lembar fakta tertanggal 31 Juli 2026, menjelaskan bahwa anak lebih sensitif terhadap asap kebakaran karena paru-paru dan sistem kekebalan tubuhnya masih berkembang. Dibandingkan orang dewasa, anak juga menghirup lebih banyak udara per satuan berat badan, sehingga berpotensi menerima paparan polutan lebih besar.
Kerentanan tersebut membuat informasi kualitas udara perlu diterjemahkan menjadi tindakan yang mudah dijalankan keluarga dan sekolah. Peringatan akan lebih berguna apabila disertai panduan aktivitas, lokasi ruang berudara lebih bersih, serta jalur memperoleh pertolongan.
Respons Harus Mudah Dijangkau
Pemerintah telah melaporkan penyediaan 814 rumah oksigen berdasarkan data dinas kesehatan provinsi per 3 November, serta pengerahan 9.355 tenaga kesehatan. Dukungan itu merupakan bagian penting penanganan gangguan pernapasan di wilayah terdampak.
Juru Bicara Kemenkes Widyawati menekankan pentingnya akses dalam konferensi pers, Rabu (4/11/2026). Perhatian pemerintah, ujarnya, mencakup “bagaimana memastikan dukungan oksigen tersebut dapat diakses masyarakat yang membutuhkan”.
Pernyataan itu menyediakan ukuran evaluasi yang konkret. Jumlah fasilitas perlu dibaca bersama lokasi, kapasitas, waktu pelayanan, serta kemampuan keluarga menjangkaunya.
Perbedaan jumlah rumah oksigen antardaerah belum cukup untuk menyimpulkan ketimpangan layanan. Penilaiannya membutuhkan pembanding berupa jumlah penduduk terpapar, tingkat keparahan kasus, dan ketersediaan fasilitas kesehatan lain.
Baca juga: Asap Karhutla Lebih Lokal, Perlindungan Warga Tetap Mendesak
Karena itu, keterbukaan informasi layanan menjadi penting: keluarga perlu mengetahui tempat pertolongan terdekat dan mekanisme rujukannya sebelum kondisi memburuk.
Peringatan yang Terus Berulang
Risiko asap terhadap anak sudah lama menjadi perhatian. Dalam siaran pers mengenai karhutla September 2019, Debora Comini, yang saat itu menjabat Perwakilan UNICEF di Indonesia, menegaskan pentingnya informasi bagi keluarga.
“Keluarga dan anak-anak mereka harus mendapatkan informasi yang akurat tentang paparan polusi udara beracun,” kata Comini dalam pernyataan tersebut.
Baca juga: Prabowo Sebut “Terorisme Lingkungan”, Karhutla Masih Berulang
Peringatan historis itu relevan sebagai pelajaran kebijakan. Perlindungan membutuhkan komunikasi yang menjangkau rumah tangga, termasuk keluarga yang sulit membatasi aktivitas di luar ruangan atau memperoleh udara dalam ruang yang lebih bersih.
Catatan teknis UNICEF Safe from Wildfire Smoke, terbit Mei 2024, juga menempatkan dampak asap dalam cakupan yang luas: kesehatan pernapasan, kesejahteraan anak, serta kesempatan belajar dan bermain. Dampak tersebut tidak boleh langsung dianggap telah terukur dalam kasus Indonesia tahun ini, tetapi perlu masuk dalam pemantauan.
Pencegahan sebagai Investasi Kesehatan
Besarnya beban pada anak memperkuat alasan untuk menghubungkan kebijakan lingkungan dengan kesehatan publik. Pencegahan kebakaran, pengelolaan lahan, dan kesiapan layanan kesehatan perlu dirancang dalam satu rangkaian perlindungan.
WHO mendorong sistem peringatan dini, pengurangan aktivitas luar ruang saat asap pekat, perlindungan udara dalam ruang, dan akses menuju tempat berudara lebih bersih.
Baca juga: Gambut Kering, Mengapa Karhutla Sulit Dipadamkan?
Bagi Indonesia, arah kebijakannya jelas. Indikator penanganan karhutla perlu mencakup berkurangnya paparan warga dan keterjangkauan layanan. Di tengah 179.617 kasus pada anak usia 0-9 tahun, keberhasilan harus terasa sampai ke rumah, sekolah, dan puskesmas. ***
- Foto: Kementerian Kesehatan RI – Anak-anak membutuhkan perlindungan khusus dari asap karhutla melalui pengurangan paparan dan layanan kesehatan yang mudah dijangkau.
