Asap Karhutla Lebih Lokal, Perlindungan Warga Tetap Mendesak

SEBARAN asap yang lebih terbatas belum cukup untuk menyatakan dampak kebakaran hutan dan lahan lebih ringan. Warga yang tinggal dekat sumber kebakaran tetap membutuhkan informasi tentang udara yang mereka hirup, berapa lama paparan berlangsung, dan kapan perlindungan kesehatan harus diaktifkan.

Persoalan itu mengemuka dari kajian awal Pusat Riset Iklim dan Atmosfer (PRIMA) Badan Riset dan Inovasi Nasional. Simulasi penyebaran partikel halus PM2.5 pada Agustus 2026 memperlihatkan pola yang lebih terlokalisasi dibandingkan Agustus 2015. Namun, konsentrasi di sejumlah titik sumber diperkirakan lebih tinggi.

Temuan tersebut belum divalidasi dengan pengamatan lapangan secara menyeluruh. Karena itu, hasilnya belum dapat menjadi dasar untuk menyatakan paparan warga pada 2026 lebih buruk daripada 2015. Nilainya terletak pada arah penyelidikan. Wilayah dekat sumber kebakaran perlu mendapat perhatian dalam pengukuran kualitas udara dan perlindungan kesehatan.

Membaca Peta dengan Hati-hati

Peneliti Ahli Muda PRIMA BRIN, Ardhi Adhary Arbain, menjelaskan bahwa arah dan kecepatan angin ikut menentukan wilayah yang terdampak asap.

“Ketika terbawa angin melintasi wilayah negara, persoalan tersebut berkembang menjadi polusi lintas batas atau transboundary PM2.5,” ujar Ardhi, dalam publikasi BRIN.

Tim menggunakan WRF-Chem, model yang menggabungkan kondisi meteorologi dengan proses kimia atmosfer. Data emisi kebakaran dan penginderaan jauh dimasukkan untuk memperkirakan perjalanan serta perubahan polutan.

Dalam simulasi Agustus 2026, pola angin memungkinkan partikel dari Indonesia bergerak menuju Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, dan Thailand. Model juga menunjukkan konsentrasi tinggi di sejumlah wilayah sumber di Kalimantan, Sumatra, dan Papua.

Baca juga: Gambut Kering, Mengapa Karhutla Sulit Dipadamkan?

BRIN memaparkan keluaran simulasi lebih dari 7.500 mikrogram per meter kubik di beberapa lokasi dekat sumber, serta maksimum lebih dari 12.000 mikrogram per meter kubik pada titik tertentu di akhir Agustus.

Angka tersebut memerlukan batas penjelasan yang tegas. Keduanya merupakan hasil model yang belum divalidasi, bukan hasil pengukuran udara yang menunjukkan paparan aktual penduduk. Publikasi yang dibagikan juga belum menjelaskan rincian periode perataan angkanya. Membandingkannya langsung dengan ambang kualitas udara harian akan menghasilkan kesimpulan yang belum ditopang bukti.

Pemodelan membantu menemukan wilayah dan pola yang perlu diperiksa. Pengamatan lapangan dibutuhkan untuk menilai seberapa akurat perkiraan itu.

Konsentrasi Penting bagi Kesehatan

Pakar Kesehatan Lingkungan dari University of California, Davis, Kent Pinkerton, memberi konteks mengapa perhatian tidak cukup berhenti pada luas sebaran asap.

Dalam penjelasan yang diterbitkan UC Davis Health pada 10 Januari 2025, Pinkerton menyatakan bahwa besarnya dampak kesehatan bergantung pada ukuran partikel dan konsentrasinya. Ia juga menjelaskan bahwa PM2.5 dapat bertahan di lingkungan dan menyebar jauh.

Penjelasan itu membahas risiko asap kebakaran secara umum, bukan penilaian atas kejadian Indonesia pada 2026.

UC Davis Health menerangkan bahwa partikel berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil dapat masuk jauh ke saluran pernapasan dan jaringan paru. Orang dengan penyakit paru dan jantung, serta anak-anak dan bayi, lebih rentan terhadap dampak asap.

Grafis: Daffa Attarikh/ SustainReview

Untuk kebijakan, konteks kesehatan tersebut menuntut perhatian pada lokasi penduduk, intensitas polusi yang terukur, dan lamanya paparan. Peta penyebaran regional membantu membaca perjalanan asap. Data kualitas udara setempat dibutuhkan untuk menentukan tindakan perlindungan.

Sekolah, fasilitas kesehatan, dan tempat kerja perlu memiliki informasi yang bisa digunakan ketika kualitas udara memburuk. Peringatan yang hanya menyebut adanya kabut asap belum menjawab kebutuhan warga untuk menentukan kegiatan yang aman.

Papua Selatan Perlu Dicermati

Kajian awal BRIN juga mengindikasikan kontribusi sumber polutan dari Papua Selatan yang lebih dominan dibandingkan 2015. Indikasi ini belum menetapkan besarnya kontribusi aktual wilayah tersebut maupun penyebab perubahannya.

Meski demikian, data satelit BMKG memberi alasan tambahan untuk mencermati kawasan itu.

Dalam publikasi 17 September, BMKG mencatat 960 titik panas berkepercayaan tinggi di Papua Selatan selama 7–16 September 2026. Pada periode yang sama, Kalimantan Tengah mencatat 3.177, Sumatera Selatan 1.305, dan Kalimantan Barat 1.088 titik panas.

Pembaruan BMKG pada 2 Oktober menunjukkan aktivitas titik panas belum berakhir. Untuk 30 September pukul 00.00–23.00 WIB, tercatat 159 titik panas di Sumatra, 193 di Kalimantan, serta 322 di wilayah Papua dan Maluku.

Baca juga: Satelit Bisa Melihat Api, Mengapa Karhutla Tetap Meluas?

Angka terakhir merupakan gabungan Papua dan Maluku. Angka itu tidak dapat diperlakukan sebagai jumlah titik panas Papua Selatan.

Titik panas sendiri menunjukkan anomali suhu permukaan yang berpotensi berkaitan dengan kebakaran. Jumlahnya tidak otomatis sama dengan jumlah kejadian kebakaran, luas lahan terbakar, atau konsentrasi PM2.5. Data tersebut juga tidak memvalidasi hasil simulasi BRIN karena variabel dan periode pengamatannya berbeda.

Menghubungkan Riset dengan Perlindungan

Temuan BRIN membuka kebutuhan kebijakan yang konkret. Menghubungkan pemodelan asap dengan pengukuran udara dan informasi kesehatan di wilayah yang berpotensi terdampak.

Pemerintah dapat menggunakan hasil model yang telah dievaluasi untuk membantu menentukan prioritas pemantauan. Data pengamatan kemudian menjadi dasar bagi peringatan, penyesuaian aktivitas, serta dukungan bagi kelompok rentan.

Baca juga: Hujan Mundur, Siapa Menanggung Kemarau Lebih Panjang?

Pertanyaan tentang kecukupan pemantauan di sekitar sumber kebakaran layak ditindaklanjuti. Bahan yang tersedia belum membuktikan bahwa wilayah tersebut kekurangan alat pemantau atau bahwa warga telah diabaikan.

Ukuran keberhasilan penanganan karhutla perlu mencakup pencegahan kebakaran sekaligus pengurangan paparan penduduk. Luas sebaran asap merupakan salah satu informasi. Kualitas udara yang terukur di tempat warga tinggal menentukan kebutuhan perlindungan sehari-hari.

Riset awal ini memberi arah untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tindak lanjut yang berarti adalah memastikan warga menerima informasi dan perlindungan berdasarkan kondisi udara yang benar-benar mereka hadapi. ***

  • Foto: Inside Pontianak – Pengendara melintasi jalan yang diselimuti kabut asap. Warga terdampak karhutla tetap menjalankan aktivitas sehari-hari di tengah kekhawatiran terhadap kesehatan keluarga.
Bagikan