ASEAN Adopsi Deklarasi Mineral Kritis, Perlindungan Warga Jadi Ukuran

ASEAN ingin memperkuat posisinya dalam rantai pasok mineral strategis. Keberhasilannya perlu diukur hingga ke kampung-kampung di sekitar tambang.

PARA pemimpin ASEAN mengadopsi Declaration on ASEAN Critical Minerals for Regional Resilience and Sustainable Growth di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026). Keputusan ini membawa peluang memperkuat industri kawasan sekaligus tuntutan memastikan masyarakat sekitar tambang memperoleh manfaatnya.

Kementerian ESDM mengonfirmasi adopsi deklarasi tersebut dalam keterangan resminya. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menempatkan kerja sama mineral kritis sebagai bagian dari penguatan ketahanan rantai pasok dan daya saing ASEAN.

“Pembahasan tersebut sejalan dengan upaya ASEAN meningkatkan daya saing regional di tengah meningkatnya kebutuhan mineral strategis untuk pengembangan teknologi dan transisi energi,” ujar Bahlil.

Pernyataan itu menunjukkan kepentingan ekonomi yang dibawa Indonesia. Namun, pengalaman industri nikel juga memperlihatkan bahwa kenaikan produksi perlu dibaca bersama kondisi lingkungan dan kehidupan warga.

Rantai Pasok Menguat

Menurut laporan Philippine News Agency (PNA), deklarasi mendorong penyusunan strategi mineral kritis, penguatan rantai nilai dari eksplorasi hingga daur ulang, serta investasi bertanggung jawab. Deklarasi juga menyerukan perbaikan kinerja lingkungan dan sosial serta manfaat lebih besar bagi komunitas.

PNA menyebut kerja sama dijalankan secara sukarela, saling menguntungkan, dan mengikuti hukum nasional masing-masing negara.

Baca juga: Indonesia Mulai Masuk Peta Mineral Kritis Dunia

Sifat sukarela itu menempatkan pelaksanaan domestik sebagai titik penentu. Dorongan regional perlu diterjemahkan menjadi persyaratan proyek, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa publik.

Bagi Indonesia, peluangnya mencakup peningkatan kemampuan pengolahan, pengembangan teknologi, dan keterhubungan industri. Ukuran keberhasilan kemudian harus menjangkau pembagian manfaat, termasuk bagi daerah yang menanggung dampak kegiatan ekstraksi.

Pasokan Makin Terkonsentrasi

Data Badan Energi Internasional (IEA) menjelaskan urgensi kerja sama tersebut. Dalam Global Critical Minerals Outlook 2026, investasi mineral kritis global turun 9 persen pada 2025, setelah beberapa tahun tumbuh.

Pada saat yang sama, pemasok dominan semakin menguasai pertumbuhan pemurnian. Selama dua tahun terakhir yang dicakup laporan, Indonesia untuk nikel dan China untuk mineral energi utama lainnya menyumbang lebih dari tiga perempat pertumbuhan pasokan hasil pemurnian.

Baca juga: AI Mengubah Nilai Strategis Mineral Indonesia

Angka itu mengukur kontribusi terhadap pertumbuhan pasokan, bukan pangsa seluruh produksi dunia.

Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol, dalam keterangan yang menyertai laporan pada 16 Juli 2026, menekankan besarnya nilai ekonomi yang bergantung pada mineral bervolume relatif kecil dengan rantai pasok terkonsentrasi. Ia menilai dukungan kebijakan dan investasi yang terarah dapat memperbaiki diversifikasi.

Posisi Indonesia memberi daya tawar. Tantangannya adalah memakai daya tawar tersebut untuk meningkatkan mutu investasi dan tata kelola, sembari memperluas kemampuan industri.

Grafis: Daffa Attarikh/ SustainReview

Beban di Permukiman

Dimensi yang kerap luput dari pembahasan keamanan pasokan muncul dalam laporan Climate Rights International (CRI), Busy Surviving: Women on Indonesia’s Nickel Frontier, yang diumumkan pada Oktober 2026.

Berdasarkan wawancara dengan warga di 14 desa di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, laporan itu mendokumentasikan pengalaman perempuan terkait gangguan penghidupan, pencemaran, dan kekhawatiran kesehatan di sekitar kegiatan pertambangan serta pengolahan nikel.

Baca juga: Greenland: Titik Temu Krisis Iklim, Mineral Kritis, dan Retaknya Tata Kelola Global

Peneliti senior CRI Krista Shennum mengingatkan bahwa pembahasan mineral kritis terlalu terpusat pada geopolitik dan keamanan nasional, sementara dampaknya terhadap komunitas di garis depan terabaikan.

Temuan tersebut merupakan hasil penelitian CRI, bukan tanggapan terhadap deklarasi yang baru diadopsi. Cakupannya juga tidak mewakili seluruh operasi nikel Indonesia. Meski demikian, pengalaman warga memberikan pembanding konkret bagi janji manfaat ekonomi.

Nilai investasi dapat dicatat ketika proyek masuk. Kehilangan penghasilan keluarga, kualitas air, dan akses pemulihan membutuhkan pencatatan yang sama seriusnya.

Ukuran Setelah Deklarasi

Dari sini, pelaksanaan deklarasi layak diuji melalui keterbukaan data lingkungan, keterlacakan pasokan, pelibatan masyarakat, serta penyelesaian pengaduan. Ini merupakan ukuran evaluasi kebijakan, bukan klaim bahwa seluruh mekanisme tersebut sudah diatur dalam deklarasi.

Pemerintah dapat menunjukkan kemajuan lewat data yang memungkinkan publik membandingkan kondisi sebelum dan sesudah proyek berjalan. Perusahaan pun perlu membuktikan bahwa biaya pencegahan pencemaran dan pemulihan masuk dalam perhitungan investasi.

Baca juga: Moratorium Smelter Nikel, Saatnya Menghitung Biaya Hilirisasi

ASEAN kini memiliki dorongan politik baru untuk memperkuat kerja sama mineral kritis. Kredibilitasnya akan tumbuh ketika keuntungan industri dapat berjalan bersama air yang aman, penghidupan yang terlindungi, dan suara warga yang ikut menentukan keputusan. ***

  • Foto: Tom Fisk | Pexels – Foto udara fasilitas pengolahan material di Indonesia. ASEAN mengadopsi deklarasi mineral kritis untuk memperkuat rantai pasok serta mendorong manfaat lingkungan dan sosial bagi masyarakat.
Bagikan