Hamdani S Rukiah

Negara Ponsel, Potret Digitalisasi Indonesia dan Tantangan Keberlanjutan

INDONESIA resmi jadi “Negara Ponsel”. Laporan Digital 2025 Global Overview mencatat 98,7% masyarakat Indonesia berusia 16 tahun ke atas mengakses internet lewat ponsel. Angka ini tertinggi di dunia, melampaui Filipina dan Afrika Selatan. Fenomena ini menegaskan ponsel bukan sekadar alat komunikasi, melainkan pintu utama ke dunia digital. Namun, di balik prestasi itu, muncul pertanyaan besar…

Baca Selengkapnya...

Giant Sea Wall Pantura, Taruhan PDB dan Masa Depan Indonesia

PEMBANGUNAN tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di Pantai Utara (Pantura) Jawa kembali ditegaskan pemerintah sebagai proyek strategis nasional. Alasannya bukan semata soal infrastruktur, melainkan soal keberlangsungan ekonomi Indonesia. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudi, mengungkapkan fakta yang mencemaskan. Dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, 56 persen disumbang Pulau Jawa, dan 70 persen di…

Baca Selengkapnya...

Investasi pada Alam, Jalan Baru Menuju Pertumbuhan Ekonomi

SEBUAH laporan terbaru Bank Dunia memberi peringatan keras bahwa krisis lingkungan bukan hanya ancaman iklim, tetapi juga beban berat bagi pertumbuhan ekonomi global. Studi bertajuk Reboot Development: The Economics of a Livable Planet mengungkapkan 90 persen penduduk dunia hidup di wilayah dengan tanah terdegradasi, udara tidak sehat, atau kekurangan air. Di negara berpendapatan rendah, delapan…

Baca Selengkapnya...

DAS Ayung Kritis, Bagaimana Bali Menjaga Pulau Kecil dari Dampak Iklim Besar?

ALIH fungsi lahan di Bali sejak 2015 kini menimbulkan konsekuensi serius. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebut konversi hutan menjadi lahan non-hutan sebagai penyebab utama rendahnya tutupan pohon di daerah aliran sungai (DAS). Dalam rapat koordinasi penanganan banjir di Denpasar, Sabtu (13/9/2025), ia menyebut 459 hektare hutan hilang dalam rentang 2015–2024. “Bali itu pulau…

Baca Selengkapnya...

Hidrogen Hijau Indonesia, Peluang Besar Terkunci Harga Tinggi

HIDROGEN hijau mulai dipandang sebagai energi masa depan untuk mempercepat transisi menuju Net Zero Emission (NZE) 2060. Namun, perjalanan Indonesia untuk masuk ke ekosistem ini tidak mudah. Wakil Presiden Pengembangan Bisnis PT PLN (Persero), Ricky Cahya Andrian, menegaskan harga masih menjadi tembok besar yang menghalangi. Saat ini, biaya produksi hidrogen hijau berada di kisaran 6–7…

Baca Selengkapnya...

Menteri Virtual Albania dan Masa Depan ESG Governance di Sektor Publik

ALBANIA mencetak sejarah. Perdana Menteri Edi Rama resmi memperkenalkan Diella, sosok menteri yang bukan manusia, melainkan kecerdasan buatan (AI). Diella diberi mandat mengawasi seluruh tender publik, menjadikannya menteri virtual pertama di dunia. Rama meyakini, dengan kehadiran Diella, proses pengadaan barang dan jasa akan menjadi “100 persen transparan dan bebas korupsi.” Seperti dilaporkan France 24 dan…

Baca Selengkapnya...

Thailand Dorong ESG Tourism Jadi Mesin Pertumbuhan Berkelanjutan

THAILAND melangkah lebih jauh dalam memosisikan pariwisata sebagai motor pembangunan berkelanjutan. Tourism Authority of Thailand (TAT) meluncurkan program “Village to the World #SustainableAgenda” yang dalam dua bulan pertama sudah mampu meningkatkan pendapatan komunitas hingga 20 persen. Program ini didesain bukan sekadar aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), tetapi sebagai platform ESG (Environmental, Social, Governance) yang…

Baca Selengkapnya...

Ketika Politik Menabrak ESG, Putusan Texas dan Pelajaran untuk Indonesia

LANGKAH Texas untuk membatasi penggunaan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam rekomendasi proxy menghadapi tembok hukum. Seorang hakim federal di Amerika Serikat memutuskan menunda berlakunya Senate Bill 2337, regulasi yang seharusnya efektif pada 1 September 2025. Putusan ini bukan sekadar urusan lokal Texas. Dampaknya bergaung hingga ranah tata kelola investasi global, termasuk bagi…

Baca Selengkapnya...

Menakar Karbon Biru, Komitmen Iklim atau Sekadar Jargon?

Program 17 pusat Karbon Biru digadang jadi solusi serap emisi dan dorong ekonomi pesisir. Tapi, mampukah regulasi dan tata kelola menjawab tantangan? KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan 17 lokasi sebagai pusat Karbon Biru untuk penyerapan emisi. Dari pesisir Jawa hingga rencana menjadikan Bangka Belitung sebagai carbon free island, langkah ini diproyeksikan menjadi bukti komitmen…

Baca Selengkapnya...

ESG Jadi Fondasi Aksesi OECD, Pemerintah Indonesia Perkuat Komitmen Keberlanjutan

PEMERINTAH menegaskan bahwa prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) akan menjadi fondasi penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan Indonesia. Komitmen ini sekaligus menjadi langkah strategis untuk mempercepat proses aksesi menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang standar globalnya mencakup tata kelola di seluruh sektor. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyatakan bahwa…

Baca Selengkapnya...