LAUTAN selama ini menjadi “penyangga senyap” krisis iklim. Laut menyerap sebagian karbon dioksida yang dilepas manusia ke atmosfer. Namun, seberapa besar dan sampai kapan daya serap itu bertahan masih menyisakan tanda tanya besar.
Laporan terbaru dari Komisi Oseanografi Antarpemerintah di bawah UNESCO menegaskan satu hal, pemahaman dunia tentang karbon laut belum utuh. Kekosongan data dan celah pengetahuan ini berisiko membuat proyeksi iklim bias. Dampaknya langsung pada desain kebijakan mitigasi dan adaptasi, termasuk target Nationally Determined Contribution (NDC) tiap negara.
Direktur Jenderal UNESCO, Khaled El-Enany, menyebut samudra sebagai sekutu iklim terkuat manusia. Namun, ia mengakui dunia belum sepenuhnya memahami cara kerja “pertahanan alami” ini. Jika daya serap karbon laut menurun, lebih banyak CO₂ akan bertahan di atmosfer. Laju pemanasan global meningkat. Target emisi makin sulit dicapai.
Variasi yang Mengkhawatirkan
Saat ini sekitar seperempat emisi gas rumah kaca global diserap oleh lautan. Angka ini sering dijadikan asumsi dasar dalam berbagai model iklim. Namun, laporan penelitian karbon laut terintegrasi yang melibatkan 72 ilmuwan dari 23 negara menunjukkan variasi signifikan.
Secara global, estimasi penyerapan karbon laut berada di rentang 10–20 persen. Di tingkat regional, variasinya bahkan lebih tajam. Perbedaan ini bukan sekadar teknis. Tapi, menentukan arah kebijakan investasi energi, perlindungan pesisir, hingga strategi net zero.
Baca juga: Laut Utara Jadi Laboratorium Energi Bersih Eropa
Ketidakpastian terutama dipicu keterbatasan data jangka panjang. Banyak wilayah laut, terutama laut dalam, kawasan kutub, dan perairan pesisir, masih minim observasi. Proses biologis seperti perubahan populasi plankton dan mikroba yang memengaruhi penyimpanan karbon jangka panjang belum sepenuhnya dipahami.
Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, ini relevan. Perairan tropis memiliki dinamika biologis dan arus yang kompleks. Tanpa data kuat, kebijakan berbasis blue carbon berisiko dibangun di atas asumsi yang rapuh.
Tekanan Industri dan Rekayasa Iklim
Tantangan tidak berhenti pada kurangnya data. Aktivitas industri di laut, mulai dari perkapalan, eksplorasi energi, hingga penambangan dasar laut, dapat memengaruhi keseimbangan karbon alami. Di saat yang sama, berbagai proyek rekayasa iklim atau geoengineering laut untuk menyerap karbon mulai diuji.
Intervensi ini berpotensi mengubah proses alami pertukaran karbon antara laut dan atmosfer. Tanpa pemahaman menyeluruh, kebijakan bisa menghasilkan konsekuensi tak terduga.
Baca juga: Ekonomi Biru, Menyelamatkan Laut di Tengah Minimnya Investasi
Bagi pembuat kebijakan, ini menuntut kehati-hatian. Skema carbon offset berbasis laut atau proyek penangkapan karbon laut harus dilandasi sains yang kuat dan transparan.
Agenda Pengamatan Global
Laporan tersebut menyerukan pembentukan sistem pengamatan karbon laut global yang terkoordinasi. Instrumennya mencakup satelit, sensor otomatis, platform observasi laut dalam, serta pemodelan siklus karbon yang lebih presisi.
Pemantauan harus mencakup seluruh kolom air, dari permukaan hingga laut dalam. Wilayah yang selama ini kurang terwakili perlu menjadi prioritas. Tanpa itu, model iklim global akan terus dibayangi ketidakpastian struktural.
Baca juga: Jejak Karbon Tertinggi dalam Sejarah, Sinyal Krisis yang Tak Lagi Bisa Ditunda
Lebih jauh, riset karbon laut perlu bersifat lintas disiplin. Ilmu sosial, kebijakan publik, hingga pengetahuan lokal dan adat perlu dilibatkan. Tata kelola laut tidak hanya soal sains, tetapi juga legitimasi sosial dan keadilan distribusi manfaat.
Implikasi bagi Indonesia
Sebagai negara dengan wilayah laut dominan dan ekosistem pesisir yang luas, Indonesia memiliki kepentingan langsung terhadap akurasi data karbon laut. Potensi mangrove, lamun, dan terumbu karang dalam agenda blue carbon memang signifikan. Namun tanpa sistem monitoring terstandar dan data jangka panjang di perairan tropis, klaim kontribusinya sulit diverifikasi secara ilmiah maupun finansial.
Baca juga: Menakar Karbon Biru, Komitmen Iklim atau Sekadar Jargon?
Karena itu, penguatan sistem observasi laut nasional, termasuk investasi pada kapal riset, jaringan sensor, dan integrasi data oseanografi ke dalam perencanaan iklim, menjadi prasyarat kebijakan. Koordinasi antara lembaga riset, kementerian teknis, dan pemerintah daerah harus diperkuat agar data tidak terfragmentasi.
Tanpa fondasi sains yang kokoh, strategi ekonomi biru berisiko kehilangan kredibilitas. Ketidakpastian karbon laut bukan sekadar isu akademik. Ini adalah variabel kebijakan yang menentukan arah investasi, fiskal, dan komitmen emisi Indonesia ke depan. ***
- Foto: P3GLKementerian ESDM – Kapal riset nasional menjadi tulang punggung pengumpulan data oseanografi, termasuk pemantauan dinamika karbon laut yang krusial bagi kebijakan iklim.
