TRANSISI energi sering dipahami sebagai persoalan teknologi, investasi, atau target emisi. Namun dalam banyak kasus, arah perubahan energi justru lebih ditentukan oleh konfigurasi kekuasaan ekonomi dan politik yang membentuk kebijakan.
Indonesia bukan pengecualian. Di balik komitmen menuju ekonomi rendah karbon, berbagai kepentingan yang terkait dengan industri batu bara masih memainkan peran signifikan dalam menentukan arah transisi energi nasional.
Komitmen Lama, Realisasi Lambat
Komitmen penurunan emisi karbon sebenarnya telah lama menjadi bagian dari agenda kebijakan Indonesia. Sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia mulai menegaskan arah menuju pembangunan rendah karbon, termasuk melalui partisipasi dalam Paris Agreement.
Dalam berbagai dokumen kebijakan terbaru, pemerintah bahkan menargetkan mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat. Peta jalan energi nasional juga mulai memasukkan rencana pengurangan pembangkit listrik tenaga batu bara serta peningkatan kapasitas energi terbarukan.
Baca juga: RUKN dan RUPTL Digugat, Risiko Hukum dalam Peta Transisi Energi Indonesia
Namun dalam praktiknya, batu bara masih menjadi tulang punggung sistem energi Indonesia. Sebagian besar listrik nasional masih dipasok oleh pembangkit berbasis batu bara. Sementara produksi komoditas tersebut terus meningkat untuk memenuhi permintaan ekspor global.
Kondisi ini menunjukkan dilema struktural, antara komitmen dekarbonisasi dan ketergantungan ekonomi terhadap industri ekstraktif.
Temuan Riset: Elite Bisnis dan Politik Bertemu
Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Prasetyawan, Associate Professor yang berafiliasi dengan Kyoto University, menunjukkan bahwa hambatan transisi energi tidak hanya berasal dari faktor teknis atau ekonomi.
Dalam diskusi publik bertajuk Alarm Kemerosotan Demokrasi: Tertahannya Kesejahteraan dan Transisi Energi di Jakarta, Wahyu memaparkan temuan risetnya mengenai jaringan elite bisnis dan politik di sektor-sektor strategis.
Penelitian tersebut memetakan komposisi direksi dan komisaris perusahaan di sektor kelapa sawit, pertambangan, hingga teknologi informasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sepanjang periode 2019–2023.
Baca juga: Roadmap Global Phase-Out Fosil Menguat, di Mana Posisi Indonesia?
Hasilnya menunjukkan pola yang cukup konsisten. Banyak aktor yang memiliki dua peran sekaligus sebagai pelaku bisnis dan pemegang mandat politik.
“Kebanyakan punya dua kategori. Dia business person tapi mendapat mandat politik,” kata Wahyu.
Menurutnya, konfigurasi seperti ini menciptakan jaringan kepentingan yang kompleks dalam proses pengambilan keputusan kebijakan.
Veto dalam Kebijakan Emisi
Dalam konteks transisi energi, hubungan erat antara kepentingan bisnis dan politik dapat memperlambat perubahan kebijakan.
Wahyu menilai bahwa berbagai keputusan yang berpotensi menekan produksi batu bara kerap menghadapi resistensi dalam proses pengambilan kebijakan.
“Dari penelitian yang saya lakukan, semua keputusan yang terkait dengan mengurangi emisi itu kan diveto balik,” ujarnya.
Baca juga: PLTU Batu Bara dan Harga Nyawa, Riset Ungkap Kerugian Rp1.813 Kuadriliun
Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa aktor bisnis yang memiliki koneksi politik cenderung memperoleh keuntungan lebih besar dibanding pelaku usaha yang tidak memiliki akses serupa.
Kondisi ini memperlihatkan bagaimana struktur kekuasaan ekonomi dapat memengaruhi arah kebijakan energi dan iklim.
Tantangan Struktural Transisi Energi
Bagi Indonesia, tantangan transisi energi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan teknologi energi terbarukan atau investasi infrastruktur baru. Tantangan yang lebih mendasar justru terletak pada bagaimana merancang kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, politik, dan lingkungan.
Selama batu bara masih menjadi sumber pendapatan signifikan, baik bagi negara maupun kelompok ekonomi tertentu, tekanan untuk mempertahankan produksi kemungkinan akan tetap kuat.
Baca juga: Indonesia Peringkat 3 Emisi Metana Tambang Batu Bara Global
Dalam konteks inilah, agenda transisi energi Indonesia tidak sekadar persoalan teknis energi. Tapi, juga merupakan bagian dari dinamika ekonomi politik yang lebih luas.
Masa depan energi Indonesia pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh kemampuan negara mengelola persimpangan antara kepentingan industri, kekuasaan politik, dan komitmen terhadap agenda dekarbonisasi global. ***
- Foto: Dok. PLN – PLTU Indramayu di Desa Sumuradem, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pembangkit berkapasitas 3×330 MW ini menjadi salah satu pemasok listrik utama sistem Jawa–Bali yang masih didominasi energi batu bara.
SustainReview.ID – Data untuk Kebijakan, Narasi untuk Perubahan
